Ribuan ASN Pemkot Belum Terdata Sensus Ekonomi 2026, Wakil Walikota Minta Segera Selesai Minggu Ini

Jimianus Karlodi • Dipublikasikan Selasa, 13 Oktober 2026 | 20:40 WIB
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru. (CEPOSONLINE.COM/JIMI KARLODI)
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru. (CEPOSONLINE.COM/JIMI KARLODI) 

CEPOSONLINE.COM, ​JAYAPURA - Pemkot Jayapura memberikan instruksi tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini belum terdata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar segera melengkapi dan merampungkan pengisian data. 

 

Langkah ini dinilai sangat strategis untuk mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura dalam menuntaskan pendataan serta memperoleh gambaran kondisi perekonomian daerah secara utuh dan menyeluruh.

 

​Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., usai mendapatkan laporan dari BPS Kota Jayapura, Senin (12/10/2026). 

 

Dari laporan yang diterima, kata Rustan terungkap bahwa masih terdapat ribuan ASN, termasuk sejumlah pejabat di berbagai instansi Pemerintah Kota Jayapura, yang belum menyelesaikan proses pendataan Sensus Ekonomi 2026.

 

Mengetahui kondisi tersebut wakil walikota mengaku sangat menyayangkan lantaran masih banyaknya aparatur pemerintah yang belum berpartisipasi aktif. Padahal, menurutnya, ASN dan para pejabat daerah seharusnya menjadi contoh serta garda terdepan dalam mensukseskan agenda pendataan nasional ini.

 

​"Ada laporan yang kita baca bahwa ternyata aparatur sipil negara kita, pejabat pemerintah kota masih banyak yang belum terdata Sensus Ekonomi. Jadi seharusnyalah teman-teman pegawai aktif karena mereka juga memegang titik-titik strategis," kata Rustan menegaskan.

 

​Ia secara khusus meminta kepada pimpinan serta pegawai di instansi-instansi strategis di lingkungan Pemkot Jayapura untuk segera berkoordinasi dengan petugas BPS dan memberikan data yang benar serta jujur.

 

Hal ini dilakukan guna meluruskan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat maupun kalangan pegawai, Rustan menegaskan bahwa pengumpulan data Sensus Ekonomi sama sekali tidak berkaitan dengan penarikan atau kewajiban pajak.

 

​"Di beberapa instansi strategis kita, dibantu, diberi data yang benar. Itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pajak. Kita ingin tahu potensi kemampuan ekonomi daerah kita untuk penyusunan program pemerintah secara nasional, provinsi, maupun tingkat kota. Data itulah yang sangat kita butuhkan," jelasnya.

 

​Oleh karena itu, Pemkot Jayapura mengimbau seluruh jajaran ASN yang belum terdata agar mengalokasikan waktu dan menyelesaikan pengisian data Sensus Ekonomi dalam kurun waktu minggu ini.

 

Sebut, Rustan tuntasnya pendataan dari kalangan ASN diyakini akan mempermudah, mempercepat, sekaligus mengoptimalkan alur kerja para petugas BPS di lapangan dalam memenuhi target waktu yang ditentukan.

 

​Kerja sama yang solid antara ASN dan petugas BPS dinilai menjadi kunci utama agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar serta memenuhi target. 

 

"Data akurat yang dihasilkan nantinya akan menjadi pijakan penting dan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah maupun nasional," pungkasnya. (*)

Editor : Weny Firmansyah
sensus Jopalala rustan saru