CEPOSONLINE, JAYAPURA - Kota Jayapura kini dinilai kian rentan diselimuti bencana banjir sewaktu-hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat akan genangan air yang sering kali muncul hanya dalam selang waktu singkat setelah hujan turun, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura mulai mengambil langkah konkret untuk memitigasi risiko bencana ekologis tahunan ini.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM, mengungkapkan bahwa faktor pemicu utama cepatnya banjir menggenangi kawasan permukiman dan jalanan di Jayapura terdiri dari dua persoalan krusial, yaitu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang yang masih rendah serta pendangkalan parah pada sejumlah alur sungai.
Jelasnya, meskipun regulasi dan rancangan tata ruang Kota Jayapura telah diatur secara rinci, pelaksanaannya di lapangan masih diwarnai oleh berbagai pelanggaran oleh oknum masyarakat maupun pengembang.
Menurut Pemkot, keterbatasan sosialisasi serta minimnya kesadaran warga memperparah situasi ini.
"Di kota tata ruang itu sudah ada, tetapi masih banyak warga kita yang masih belum taat aturan, atau mungkin juga kita kurang sosialisasi. Nah, karena masih ada beberapa kompleks-kompleks perumahan membangun di atas saluran, kemudian membuang sampah juga di saluran, nah akhirnya ketika hujan datang menimbulkan kebuntuan, akhirnya air naik," kata Rustan Saru, di Abepura, Jumat (2/10/2026).
Sebutnya, pendirian bangunan di atas saluran air (drainase) dan kebiasaan membuang sampah domestik ke aliran pembuangan menjadi penyumbang utama tersumbatnya arus air hujan.
Akibatnya, sistem drainase perkotaan tidak lagi sanggup menampung debit air yang meningkat drastis hingga akhirnya meluap ke badan jalan dan kawasan pemukiman warga.
Selain masalah tata ruang dan kebiasaan buang sampah, Pemkot Jayapura secara terbuka mengakui adanya penurunan kapasitas tampung air pada sungai-sungai utama akibat sedimentasi dan pendangkalan yang berlangsung lama.
Berdasarkan data di lapangan, ada empat sungai vital yang tercatat mengalami pendangkalan serius, yakni Sungai Kali Yacai, Sungai Siborgonyi, Sungai Kali Entrop, dan Kali Anafre.
Guna mengembalikan fungsi alur sungai tersebut, pemerintah meluncurkan program percepatan normalisasi dan pengerukan sungai yang akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai Oktober hingga awal November.
Langkah ini sengaja dipacu sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kenaikan intensitas curah hujan pada momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
"Sehingga dalam satu bulan ke depan, Oktober ini sampai dengan awal November, kita akan melakukan normalisasi dan pengerukan menjelang Natal dan Tahun Baru karena kemungkinan nanti ada curah hujan tinggi, kita menjaga," terangnya.
Mengingat luasnya area rawan banjir yang perlu ditangani, Pemkot Jayapura melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menjalin koordinasi intensif bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua dan Pemerintah Provinsi Papua.
Ketiga instansi ini resmi membagi zonasi wilayah penanganan agar pembersihan dan pengangkatan sedimen berjalan lebih cepat serta terfokus.
Untuk Wilayah Abepura: Fokus pengerukan dan normalisasi ditangani dengan bantuan dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Kemudian untuk Wilayah Entrop: Menjadi area kerja dan tanggung jawab penuh Pemerintah Kota Jayapura.
Sementara Wilayah Jayapura Utara dan Jayapura Selatan: Ditangani langsung oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui dinas teknis terkait.
Melalui pembagian kerja di tiga titik strategis ini, Pemkot Jayapura optimistis pengerjaan infrastruktur penanggulangan banjir dapat diselesaikan tepat waktu sebelum puncak musim hujan tiba.
"Nah, kita harap ini perlu kita segera tuntaskan, paling tidak meminimalisir terjadinya banjir ketika hujan datang," pungkas Rustan. (*)