CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA— Operasi tambang ilegal di Kota Jayapura kian marak saat ini. Adapun pemerintah Kota Jayapura saat ini terus berupaya menertibkan oprasi tambang ilegal tersebut.
Hal ini disampaikan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo yang kini berada di Bogor juga menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Rakornas pemerintah pusat dan daerah Tahun 2026 dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sekaligus menyampaikan materi dan arahan strategis kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo mengatakan, materi yang disampaikan Presiden RI sangat penting dan membuka banyak temuan terkait potensi kerugian negara yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Dari awal hingga akhir, materi disampaikan langsung Presiden sangat luar biasa dan banyak mengungkap temuan terkait potensi kerugian negara,"ucap Abisai Rollo. Kata Abisai Rollo bahwa, dalam materi tersebut Presiden mengingatkan agar lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Prabowo meminta Pemda harus lebih selektif dalam memberikan izin kepada perusahaan yang beroperasi di daerah, khususnya yang berpotensi merugikan masyarakat. “Kami sebagai kepala daerah harus berhati-hati dalam memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang masuk dan mencari keuntungan di daerah,"ujarnya.
Menurut ABR bahwa, Presiden meminta agar jangan sampai kekayaan negara dan kekayaan masyarakat diolah oleh pihak luar, lalu hasilnya dibawa keluar dari Indonesia. Ia juga memastikan seluruh arahan Presiden RI akan menjadi perhatian khusus dalam pengambilan kebijakan di Kota Jayapura.
“Jika ada izin yang berpotensi merugikan masyarakat, saya tidak akan mengeluarkannya,”tambahnya. Selain itu, Wali Kota Jayapura mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Wakil Menteri Pertahanan dan Keamanan terkait maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Kota Jayapura.
“Saya sudah bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan dan Keamanan. Akan dikirim tim ke Kota Jayapura untuk menindak penambangan emas ilegal yang marak terjadi di wilayah Argarpura, Buper, Polimak, dan lokasi lainnya. Semua aktivitas tersebut akan kami hentikan,”tegas politisi Golkar ini.
Sementara itu Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti oleh sekitar 4.487 peserta yang terdiri dari unsur kementerian dan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, serta anggota Forkopimda dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (*).
Editor : Agung Trihandono