Dari Ugimba, Bupati Intan Jaya Tegaskan Perlindungan Masyarakat Sipil

Lucky Ireeuw • Dipublikasikan Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:00 WIB
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini bersama Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III saat berkunjung ke Distrik Ugimba sekaligus Kibarkan Bendera Merah Putih, Senin (17/8/2026). (CEPOSONLINE.COM/HUMAS INTAN JAYA For CEPOS) 
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini bersama Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III saat berkunjung ke Distrik Ugimba sekaligus Kibarkan Bendera Merah Putih, Senin (17/8/2026). (CEPOSONLINE.COM/HUMAS INTAN JAYA For CEPOS) 

CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pesan penting tentang perlindungan masyarakat sipil disampaikan Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, saat mengunjungi Distrik Ugimba bersama Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Senin (17/8/2026). Kunjungan tersebut sekaligus dirangkai dengan pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ugimba, Kabupaten Intan Jaya.

Kepada media ini melalui sambungan seluler, Selasa (18/8/2026), Aner mengatakan momentum peringatan kemerdekaan di Ugimba membawa pesan penting bahwa masyarakat di wilayah konflik tetap memiliki hak untuk hidup aman dan mendapatkan perlindungan.

“Dalam menjalankan tugas pengamanan, kami berharap aparat TNI dan Polri mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif. Masyarakat harus merasa dilindungi dan aman di tanah mereka sendiri,” ujar Aner.

Menurutnya, masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban maupun sasaran dari dinamika konflik yang terjadi. Karena itu, setiap langkah pengamanan di wilayah Intan Jaya harus tetap memperhatikan keselamatan dan hak-hak masyarakat.

“Yang paling penting adalah masyarakat sipil jangan sampai menjadi korban. Masyarakat tidak boleh dikorbankan akibat situasi konflik yang terjadi,” tegasnya.

Aner juga menyoroti trauma yang dialami masyarakat akibat konflik berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat sebagian warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan mengungsi karena merasa tidak aman.

“Banyak masyarakat yang mengalami trauma dan akhirnya mengungsi karena konflik. Karena itu, pola keamanan harus diubah agar masyarakat kembali merasa aman untuk tinggal di tanah kelahirannya sendiri,” katanya.

Ia menilai Ugimba dapat menjadi contoh bahwa pendekatan keamanan yang mengedepankan sisi kemanusiaan dapat memberikan ruang aman bagi masyarakat sipil. Meski Ugimba selama ini kerap dikaitkan sebagai wilayah rawan konflik, masyarakat yang berada di sana tetap harus mendapatkan perlindungan.

“Ugimba bisa menjadi contoh bahwa dengan pendekatan yang tepat, masyarakat sipil tetap bisa aman. Bahkan orang dengan gangguan jiwa yang ada di sana tetap terlindungi dan bisa dipulangkan dengan selamat kepada keluarganya,” jelasnya.

Aner menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam memulihkan rasa aman masyarakat. Kehadiran pemerintah dan aparat, kata dia, harus diarahkan untuk memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut.

“Keamanan jangan hanya dilihat dari sisi pengamanan, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Pemerintah dan aparat harus bersama-sama memastikan masyarakat terlindungi dan hak-haknya dihormati,” ujarnya.

Ia berharap pendekatan humanis dan persuasif terus dikedepankan dalam penanganan situasi keamanan di Intan Jaya. Menurutnya, masyarakat harus dapat kembali hidup aman di kampung halaman serta terbebas dari trauma dan ketakutan akibat konflik.

“Harapan kami, rasa aman itu benar-benar kembali dirasakan masyarakat di seluruh pelosok Intan Jaya. Pemerintah dan aparat harus hadir untuk menjaga masyarakat dan menciptakan kondisi yang damai,” pungkas Aner. (*)

Editor : Lucky Ireeuw
INTAN JAYA Aner Maisini