Hingga saat ini, Kepolisian Resort (Polres) Intan Jaya belum memiliki Markas Komando (Mako) yang permanen.
Selama hampir delapan tahun, operasional kepolisian setingkat kabupaten tersebut masih harus menumpang di bangunan milik Polsek Sugapa.
Keterbatasan fasilitas ini memicu reaksi dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini. Saat ditemui di Mimika pada Selasa,12 Mai 2026.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas yang memadai adalah syarat mutlak bagi kepolisian untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di wilayah konflik tersebut.
"Ya sekali lagi, kami pihak kepolisian kan bekerja harusnya di fasilitas-fasilitas yang memadai. Polres Intan Jaya 7 tahun, 8 tahun berjalan ini kita lihat masih menggunakan bangunan Polsek Sugapa," ujar Brigjen Pol Jermias Rontini kepada wartawan.
Selain persoalan gedung, Kapolda juga membeberkan kendala logistik yang cukup pelik, terutama terkait mobilisasi kendaraan dinas.
Letak geografis Intan Jaya yang ekstrem menuntut biaya operasional yang sangat besar, sementara anggaran kepolisian untuk distribusi sarana prasarana sangat terbatas.
Ia mencontohkan sulitnya mengirimkan kendaraan operasional ke atas (Intan Jaya) yang membutuhkan biaya transportasi selangit.
"Sekarang mau kirim mobil ke Intan Jaya itu potong 32 kan gitu, kan sangat disayangkan. Karena kita tidak punya anggaran untuk memfasilitasi pengiriman kendaraan, padahal kendaraan itu kita butuhkan di atas," ungkapnya.
Padahal, kendaraan tersebut bukan sekadar untuk patroli keamanan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana transportasi sosial bagi warga lokal yang membutuhkan bantuan mobilitas menuju pusat ekonomi.
"Mau melaksanakan kegiatan melayani masyarakat, angkut masyarakat misalnya dari suatu tempat ke pasar kemudian balik, kendaraan itu kita butuh. Kondisi di atas Intan Jaya sangat jauh dari yang kita harapkan," tambah Kapolda.
Melihat keterbatasan anggaran dari institusi Polri, Brigjen Pol Jermias Rontini mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Intan Jaya untuk lebih proaktif dalam mendukung stabilitas keamanan melalui hibah bangunan atau fasilitas.
Meskipun saat ini Pemda telah mengizinkan kepolisian menggunakan beberapa fasilitas daerah, Kapolda berharap ada komitmen nyata untuk membangun gedung Polres yang representatif.
Menurutnya, keamanan dan pelayanan masyarakat bukan hanya tanggung jawab polisi, melainkan hasil kolaborasi lintas sektoral.
"Sekarang Pemda memang ada mengizinkan kita menggunakan beberapa fasilitas Pemda, tetapi saya mendorong Pemda Intan Jaya untuk ya bantu kita pihak kepolisian. Karena sasaran kami adalah melayani masyarakat,”
“Jadi kalau Pemda bisa berkolaborasi dengan membantu kami bangunan itu, kami sama-sama sangat terima kasih," tegasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa