Isu beras oplosan kembali mencuat ke permukaan, memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Namun di balik kontroversi istilah “oplosan,” terdapat dinamika pasar dan preferensi konsumen yang kompleks.
Kepala Bulog Cabang Biak Numfor, Armin Bandjar, menyampaikan pandangan pribadi dan profesionalnya mengenai praktik pencampuran beras ini.
LAPORAN ISMAIL - BIAK NUMFOR
Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap praktik pencampuran beras atau yang kerap disebut beras oplosan, Kepala Bulog Cabang Biak Numfor, Armin Bandjar, angkat bicara memberikan pandangan yang menyeimbangkan antara realitas industri dan hak konsumen.
Ia menilai bahwa istilah “oplos” seharusnya tidak selalu dikonotasikan negatif, karena dalam praktiknya, pencampuran beras dari berbagai daerah adalah hal umum yang dilakukan produsen demi memenuhi selera pasar akan rasa, tekstur, dan harga.
Namun, ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan agar masyarakat tetap mendapat pangan yang sehat dan sesuai standar.
Menurut Armin, istilah "oplos" seharusnya tidak selalu dikaitkan dengan praktik negatif.
Dalam industri beras, mencampur beras dari berbagai daerah merupakan praktik umum yang dilakukan produsen besar untuk mencapai cita rasa, tekstur, dan harga tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
“Produsen besar biasanya sudah berkecimpung puluhan tahun, mereka tahu beras dari Sumatera dicampur dengan Jawa atau Sulawesi hasilnya akan seperti apa. Pelanggan pun punya preferensi masing-masing,” jelasnya.
Namun, ia menggarisbawahi pentingnya kejujuran dari produsen dalam menyampaikan komposisi campuran tersebut kepada publik.
Sayangnya, hal ini jarang terjadi karena dianggap sebagai “rahasia dagang”, sehingga konsumen tidak tahu beras yang mereka konsumsi berasal dari mana dan melalui proses apa.
Armin menekankan bahwa jika praktik pencampuran beras dilakukan tanpa transparansi, barulah muncul persoalan.
“Kalau mencampur tapi tidak terbuka soal isinya, masyarakat tidak tahu apa yang mereka makan. Ini yang perlu diawasi pemerintah,” ujarnya.
Lebih jauh, Armin menyoroti persoalan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang menurutnya sering dilanggar, terutama untuk kategori beras premium.
“Untuk wilayah timur, beras premium maksimal patahan 15% dijual dengan HET Rp15.800. Tapi banyak yang jual di atas itu. Medium pun seharusnya maksimal Rp13.500, dengan patahan 15-25% tapi faktanya berbeda,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa meskipun beras dioplos untuk alasan harga atau kualitas, penjual tetap harus memperhatikan batas HET.
Jika tidak, akan terjadi ketimpangan harga yang merugikan konsumen.
Salah satu kebiasaan konsumen yang menurut Armin perlu dikritisi adalah obsesi terhadap beras yang putih bersih. Banyak masyarakat, katanya, lebih memilih beras yang terlihat putih tanpa noda, meskipun itu berarti beras tersebut telah melalui proses pemutihan menggunakan klorin.
“Beras dari Merauke sebenarnya lebih sehat. Warnanya tidak putih bersih, tapi masih ada PK — pecah kulit, itu justru vitaminnya. Tapi masyarakat anggap itu kotor, padahal itu yang bergizi,” jelasnya.
Ia menyesalkan bahwa karena persepsi visual semata, banyak konsumen meninggalkan beras lokal berkualitas demi beras “putih bersih” yang mungkin sudah kehilangan sebagian besar kandungan gizinya.
Armin juga menekankan bahwa kontrol harga dan distribusi pangan bukan di tangan masyarakat, tetapi di Pemda dan Satgas Pangan. Bulog Biak sendiri hanya menerima dan mendistribusikan beras dari hasil MUF (Mutu dan Uji Fisik) dari kanwil lain.
“Kami tidak uji di sini, hanya terima dari penggilingan, packing, dan kirim. Jadi pengawasan seharusnya dilakukan sejak dari produsen dan distribusi awal,” katanya.
Melalui wawancara ini, Kepala Bulog Biak memberikan pandangan mendalam tentang kompleksitas dunia perberasan: dari persoalan rasa, tekstur, harga, hingga persepsi konsumen dan regulasi negara.
“Pada akhirnya, semua beras juga dikunyah. Jadi mengapa harus terlalu pilih-pilih yang utuh dan putih saja? Masyarakat harus lebih bijak,” tutup Armin Bandjar. (*)
Editor : Gratianus Silas