Baru-baru ini, Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito di hadapan jajaran Forkopimda, Kepala OPD dan Anggota DPRD Mimika bahwa ada anak SMA di Mimika, Papua Tengah, yang belum dapat membaca dengan baik.
Hal itu disampaikan Valentinus dalam Rapat Paripurna IV masa sidang III DPRD Kabupaten Mimika pada Rabu 2 Oktober 2024.
Menariknya, hal yang disampaikan Valentinus bukan berdasarkan opini ataupun karangan semata namun berdasarkan hasil pantauannya sendiri saat melakukan kunjungan ke Sentra Pendidikan yang menjadi tempat bagi anak-anak Orang Asli Papua (OAP) menimba ilmu itu.
Valentinus pun menyatakan akan mengubah sistem pendidikan di Kabupaten Mimika khususnya di Sentra Pendidikan yang beralamat di Jalan Sp5 tersebut serta merombak struktur keorganisasiannya.
Lantas, siapakah yang pantas untuk disalahkan dalam persoalan ini?
Apakah pemerintah melalui dinas terkait, ataukah sistem pengelolaan pendidikannya yang tidak manjur?
LAPORAN: WAHYU WELERUBUN, Mimika
KETUA Komisi C DPRD Mimika, Aloisius Paerong, menilai, hal yang disampaikan oleh Pj Bupati ini merupakan tamparan keras terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Mimika.
Pasalnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika punya sumber dana yang sangat besar untuk pengelolaan pendidikan di Kabupaten Mimika, namun justru tersendat-sendat.
Kata Aloisius, dosa ini justru baru terungkap saat Valentinus Sudarjanto Sumito menjabat sebagai Penjabat Bupati di Mimika.
“Seorang Pj bupati yang baru saja ditempatkan di Timika dan melihat langsung kondisi seperti begini, menurut saya ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan di Kabupaten Mimika,” kata Aloisius melalui sambungan telepon kepada Cenderawasih Pos, Jumat (4/10/2024).
Dengan adanya kasus seperti ini, menurut Aloisius akan lebih miris kondisinya di wilayah-wilayah pinggiran Mimika seperti pegunungan dan pesisir, terutama di wilayah-wilayah rawan konflik.
Aloisius bilang, ini adalah fakta tang ditemukan langsung oleh seorang Pj Bupati dimana dunia pendidikan di Mimika saat ini mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dengan nilai yang hampir setara dengan satu kabupaten mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, dunia pendidikan di Mimika cenderung mengejar pembangunan fisik dan tidak mengutamakan pembangunan sumber daya manusianya.
Kasus-kasus seperti ini dapat menggambarkan bahwa pengelolaan pendidikan di Mimika sangat kacau dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, terutama menuju generasi Mimika yang unggul di masa depan.
Satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah harus menempatkan sosok yanh peduli terhadap pendidikan, inovatif dan mampu melahirkan terobosan baru dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mimika.
Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Oleh karena itu, Aloisius menyarankan agar pemerintah segera mencari sosok yang inovatif, dan peduli terhadap pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Mimika.
Aloisius juga menyarankan agar Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika harus dibagi menjadi dua. Satu dinas pendidikan mengelola pendidikan dasar, sedangkan satu pendidikan lagi mengelola pendidikan jenjang menengah hingga atas.
“Supaya dana yang cukup besar dikelola di dunia pendidikan ini betul-betul terserap dan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan itu tercapai. Karena pendidikan ini bukan hanya belajar di sekolah karena ada kegiatan-kegiatan lain yang terkait langsung dengan pendidikan,” imbuhnya.
“Menempatkan orang yang tepat itu adalah kunci. Output daripada suatu pendidikan itu adalah meningkatnya pengetahuan siswa, kalau kita kejar pembangunan kalau anak SMA saja belum bisa membaca gimana dunia pendidikan mau maju?” tambahnya.
Aloisius mengatakan, terkait dengan gagasan Pj Bupati Mimika yang berencana merubah sistem pendidikan di Kabupaten Mimika, sebagai wakil rakyat pihaknya akan selalu menyetujui dan mendukungnya.
“Sudah pasti seratus persen menyetujui, karena itu program dibuat berdasarkan temuan,“ pungkasnya. (*)
Editor : Gratianus Silas