CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA– Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap dipertahankan hingga penghujung 2026.
Kebijakan tersebut berlaku sampai 31 Desember 2026 sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat yang berhak menerima subsidi energi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia.
Dilansir dari radarkudus.jawapos.com, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, harga Solar atau Biosolar subsidi tetap sebesar Rp6.800 per liter.
Sementara itu, Pertalite dipastikan tidak mengalami kenaikan dan masih dijual Rp10.000 per liter.
Bahlil menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar kebijakan energi pemerintah tidak semakin membebani masyarakat penerima manfaat subsidi.
Karena itu, perubahan harga energi di pasar global diupayakan tidak berdampak langsung terhadap harga BBM bersubsidi di dalam negeri.
“Mau harga berapa pun, harga subsidi BBM tetap harganya sama sampai dengan 31 Desember 2026,” kata Bahlil dalam keterangannya, Senin (9/11/2026). Pernyataan tersebut disampaikan ketika dirinya berada di Ambon pada Sabtu (7/11/2026).
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menilai keterjangkauan energi menjadi salah satu hal yang harus dijaga pemerintah.
Terlebih, situasi geopolitik global masih menghadirkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi biaya energi.
Menurut Bahlil, tekanan harga energi masih cukup besar. Bahkan, harga normal minyak disebut telah melampaui Rp20.000 per liter.
Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara terperinci jenis produk yang menjadi dasar perhitungan angka tersebut.
Keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi juga menghadirkan tantangan tersendiri.
Salah satunya adalah semakin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dan produk nonsubsidi yang mengikuti perkembangan pasar.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan stok dan distribusi yang memadai, peningkatan permintaan dapat menimbulkan tekanan di sejumlah SPBU.
Dampaknya bisa terlihat melalui antrean kendaraan yang lebih panjang hingga bertambahnya waktu tunggu pengisian bahan bakar.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Bahlil meminta agar pasokan BBM ditingkatkan dan armada distribusi diperkuat.
Menurutnya, kebijakan mempertahankan harga harus berjalan beriringan dengan pengawasan penyaluran di lapangan.
Pemerintah juga mendorong agar BBM bersubsidi dan BBM yang memperoleh kompensasi negara disalurkan sesuai ketentuan.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahan bakar tersebut diterima oleh kelompok masyarakat yang memang berhak.
Selain itu, penyaluran harus mengikuti batas volume yang telah ditetapkan agar dukungan anggaran negara tidak disalahgunakan.
Selain menjaga ketersediaan BBM bersubsidi secara nasional, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap kebutuhan energi di wilayah Maluku.
Bahlil meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempertimbangkan penambahan kuota minyak tanah di wilayah tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, sekaligus menghadapi periode bulan puasa.
Permintaan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi potensi persoalan pasokan minyak tanah di sejumlah daerah. Namun, besaran tambahan kuota yang akan diberikan belum dijelaskan secara terperinci.
Pemerintah menilai kesiapan pasokan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, terutama ketika permintaan mengalami peningkatan pada periode tertentu.
Kepastian bahwa harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter hingga akhir Desember 2026 tentu menjadi perhatian masyarakat.
Namun, keterjangkauan harga perlu disertai kemudahan memperoleh bahan bakar di lapangan.
Karena itu, kesiapan stok, kelancaran pengiriman, serta kemampuan SPBU melayani kebutuhan konsumen menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Penguatan distribusi di daerah dengan permintaan tinggi juga diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya memberikan kepastian harga, tetapi turut menjamin ketersediaan energi.
Dengan demikian, keberhasilan mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga 31 Desember 2026 tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah, melainkan juga pada pengawasan penyaluran dan kesiapan infrastruktur distribusi di berbagai wilayah. (*)