Pengurangan Sanksi Administrasi, Berlaku Agustus-Desember 2020
JAYAPURA - Menimbang kondisi Wajib Pajak di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku yang secara umum usaha dan ekonominya terdampak akibat wabah Covid -19, maka Kepala Kanwil DJP Papua dan Maluku memandang perlu untuk memberikan insentif berupa program pengurangan sanksi administrasi yang berlaku pada awal Agustus - Desember 2020.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Papua dan Maluku Normadin Budiman Salim mengatakan, ketentuan pelaksanaan program pengurangan sanksi administrasi antara lain.
"Jangka waktu pelaksanaan program pengurangan sanksi administrasi dimulai dari awal Agustus - Desember 2020. Tata cara permohonan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak," ungkapnya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (1/8).
Lanjutnya, pengurangan sanksi administrasi dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria antara lain Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan sanksi sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dengan alasan khilaf atau bukan kesalahan Wajib Pajak.
Kriteria lainnya, Wajib Pajak yang telah melunasi pokok pajak yang tertera di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak dan telah melaporkan semua kewajiban SPT Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan masa pajak terakhir sebelum bulan pengajuan permohonan.
"Wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 dan 2019. Wajib Pajak tidak dalam posisi sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan/atau tindak pidana perpajakan. Persyaratan tersebutlah yang berlaku bagi wajib pajak untuk menerima program pengurangan sanksi administrasi," terangnya. (ana/ary)
Editor : Administrator