Suasana pertemuan ekspor yang dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Selasa (30/4) lalu.
JAYAPURA - Sebagai daerah yang terletak di satu pulau dan dibatasi oleh perbatasan negara, Provinsi Papua dan Papua New Guenia (PNG), khususnya di Provinsi Sandaun, memiliki potensi kerja sama yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya melalui kerjasama ekspor untuk memenuhi kebutuhan produk masing-masing daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Adi Purwantoro mengatakan, untuk meningkatkan kerjasama ekspor tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menginisiasi pertemuan yang membahas prosedur dan potensi produk ekspor UMKM ke PNG pada 16 April 2019.
"Selama ini telah terjalin kerjasama ekonomi yang baik antara Provinsi Papua dengan PNG. Tercermin dari PNG yang merupakan pangsa sebesar 60,09% atau senilai USD 650.000 untuk ekspor produk makanan olahan Papua di tahun 2018.
Di sisi lain, Papua juga berperan dalam perekonomian PNG dengan membeli produk pertanian PNG senilai USD 5,3 juta pada tahun 2018. Nilai ekonomi tersebut menunjukkan potensi yang besar dan dapat terus ditingkatkan.
Untuk meningkatkan kerjasama strategis yang telah dibangun selama bertahun-tahun dengan PNG, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPwBI) Provinsi Papua menawarkan produk UMKM binaan yang berpotensi untuk diekspor dari Papua ke PNG seperti beras, bawang merah, daging ayam, sayuran, cabai, tomat, tuna, dan makanan olahan berupa abon tuna," ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, dalam rilisnya, Selasa (30/4) lalu.
Sementara itu, Konsulat Jendral PNG menyampaikan keinginannya untuk terus meningkatkan kerjasama strategis dengan Papua melalui perdagangan khususnya di Kota Vanimo, Provinsi Sandaun, PNG. Bahkan juga menyatakan akan membantu hubungan dengan pengusaha di PNG sehingga dapat membuka akses pasar produk dari Papua.
Selain itu, Robert Yong sebagai salah satu pengusaha PNG yang hadir menyampaikan bahwa produk dan komoditas Indonesia cukup digemari oleh masyarakat di Kota Vanimo, Provinsi Sandaun, PNG khususnya makanan jadi seperti mie instan, makanan kaleng, minuman non alkohol, dan makanan olahan karena harga yang relatif terjangkau.
Namun demikian, untuk produk UMKM khususnya bahan makanan masih jarang yang masuk ke PNG disebabkan belum dipenuhinya standar produk impor PNG yang salah satunya adalah kemasan berbahasa Inggris.
"Selama ini bahan makanan di PNG lebih banyak disupply oleh Thailand untuk beras dan buah – buahan, Vietnam untuk ikan laut, dan Malaysia untuk sayur – sayuran,’’ujarnya.
Badan Karantina PNG menyampaikan sebenarnya prosedur karantina produk impor PNG cukup mudah dan tidak merepotkan. Sebelumnya telah dilakukan pembahasan awal dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Badan Karantina Nasional untuk mendorong kerjasama dagang Indonesia dan PNG.
Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara Badan Karantina Nasional dan Badan Karantina PNG tentang prosedur karantina produk ekspor impor kedua negara. Hal tersebut akan mempermudah proses ekspor impor di kemudian hari. Untuk memperlancar proses ekspor dari Papua, sebaiknya UMKM Papua sudah melakukan perjanjian dagang terlebih dahulu dengan pengusaha PNG, sehingga prosedur di PNG akan dibantu oleh pengusaha pembeli barang dari Papua.
Sebagai tindaklanjut pertemuan tersebut, semua pihak bersepakat perlu dilakukan forum investasi dan business matching antara pengusaha Papua dan PNG sehingga akan terjadi kesepakatan bisnis antara kedua belah pihak untuk melakukan ekspor impor.
Ke depan, KPwBI Papua akan mendorong Papua menjadi hub untuk ekspor ke PNG maupun negara Pasifik lainnya karena posisi yang strategis. Selain ekspor barang, Papua, khususnya Kota Jayapura, memiliki potensi pariwisata dan layanan kesehatan yang tinggi untuk masyarakat PNG. Diharapkan kualitas pariwisata dan layanan kesehatan Papua akan semakin meningkat sehingga dapat menjadi rujukan masyarakat PNG.
Untuk diketahui, pertemuan tersebut dihadiri delegasi dari PNG yang terdiri dari Konsulat Jendral PNG di Jayapura, Badan Karantina PNG, Administrator Provinsi Sandaun, dan pengusaha PNG. Sementara itu delegasi dari Indonesia diwakili oleh KPwBI Provinsi Papua, Konsulat RI di Kota Vanimo, PNG, Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat, Dinas Peternakan Provinsi Papua, Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, dan Biro Kerjasama Perbatasan dan Luar Negeri Provinsi Papua. (ana/ary)
Editor : Administrator