JAYAPURA – Menghadapi tahun 2019 yang merupakan tahun politik, REI (Real Estate Indonesia) Papua menilai dampak Pemilu akan sangat berpengaruh pada penyerapan KPR di Papua dan juga kenaikan harga material.
Ketua DPD REI Papua, Nelly Suryani mengatakan, meski tidak begitu besar pengaruhnya, namun dampak Pemilu pastinya berpengaruh bagi pihaknya, terutama pada daya serap KPR.
Diperkirakan masyarakat lebih memilih menunda pembelian rumah hingga Pemilu usai. Ada juga yang masih melihat kondisi perekonomian yang berdampak pada momen Pemilu dan sebagainya.
“Kondisi seperti ini akan sangat berdampak pada sebagian besar kaum pendatang yang tinggal di Papua. Hal tersebut kami peroleh dari laporan para marketing kami di lapangan, yang secara otomatis daya serap sedikit turun meski tidak terlalu signifikan. Diperkirakan turun 15-20 persen,” ungkap Nelly kepada Cenderawasih Pos, Kamis (3/1) kemarin.
Lanjutnya, selain daya serap, pengaruh stabilitas keuangan di Papua dengan kondisi yang ada saat ini dikhawatirkan akan ada pengaruh pada kenaikan biaya material, terutama kenaikan harga tanah, dimana daya serap berkurang dan para supplier atau pengembang juga akan sangat berhati-hati.
“Kami juga di tahun ini belum bisa optimal membangun KPR karena regulasi yang kami harapkan belum keluar dan di tahun 2019 ini kami masih menggunakan regulasi tahun 2018 sampai dengan Maret 2019,’’ujarnya.
Lanjutnya, untuk harga jual maupun regulasi masih mengacu pada ketentuan tahun 2018 seperti PP Nomor 5 Tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan dan sebagainya.
Pihaknya prediksi pada awal tahun 2019 ini, penyerapan rumah KPR tidak begitu besar. Menurut Maria, penyerapan di angka 700 unit saja sudah lebih dari cukup, karena bagi dirinya kondisi tersebut sudah pihaknya alami setiap awal tahun, dimana penyerapan KPR selalu lebih sedikit dibandingkan pertengahan tahun.
“Kami masih ada keraguan dalam mensupplay KPR di Papua, karena masih menunggu kepastian adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat pada April 2019 mendatang,’’tandasnya.
Ditambahkan Nelly, yang namanya pengembang, dana yang dimiliki untuk membangun rumah bersumber dari perusahaan sendiri dan juga perbankan. Dengan kondisi seperti ini, maka perbankan juga akan lebih berhati-hati dalam mengucurkan dana untuk pembangunan KPR.
Pihaknya berharap dengan kondisi tahun politik seperti ini, kebijakan regulasi sudah bisa pemerintah pusat terbitkan, sehingga pihaknya bisa bekerja karena sudah ada kepastian.(ana/ary)
Editor : Administrator