Rakor tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan transparansi penggunaan dana Otsus agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat asli Papua, termasuk di wilayah terisolir.
Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Ketua III DPR Dogiyai, Agustinus Pigai dan dipimpin oleh Ketua Pokja Khusus DPR Kabupaten Dogiyai, Bernadetha Tekege juga didampingi anggota DPRK jalur Otsus lainnya. Kegiatan itu turut dihadiri pimpinan OPD penerima Dana Otsus serta pihak terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD diminta memaparkan besaran dana yang diterima, program yang direncanakan, lokasi sasaran kegiatan, hingga progres realisasi program yang kini telah memasuki triwulan kedua.
Ketua Pokja Khusus DPR Dogiyai, Bernadetha Tekege mengatakan, rapat koordinasi dilakukan karena selama 25 tahun pelaksanaan Otsus, masyarakat dinilai belum sepenuhnya merasakan manfaat program secara nyata akibat minimnya transparansi.
“Dana Otsus ini sudah berjalan selama 25 tahun, tetapi masyarakat belum benar-benar merasakan manfaatnya. Selama ini tidak ada transparansi kegiatan di tengah masyarakat sehingga banyak yang berpikir program Otsus tidak berjalan,” ujar Bernadetha saat diwawancarai di Cafe Enauto Nabire, Kamis, (7/5/2026).
Menurutnya, DPRK jalur pengangkatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan dana Otsus di setiap OPD agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin mengetahui secara langsung berapa dana yang diterima setiap OPD, program apa saja yang direncanakan, siapa sasarannya, di kampung mana dilaksanakan, dan sejauh mana realisasinya. Apalagi sekarang sudah memasuki triwulan kedua,” katanya.
Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi ruang bagi OPD untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan agar dapat dicarikan solusi bersama.
“Kalau ada kendala atau persoalan di lapangan, OPD bisa menyampaikan kepada kami sebagai wakil rakyat supaya kita sama-sama mencari solusi,” tambah Tekege.
Bernadetha menegaskan bahwa dana Otsus bukan sekadar anggaran biasa, melainkan dana yang harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat asli Papua yang selama ini belum tersentuh pembangunan.
“Dana Otsus ini adalah uang air mata dan darah orang Papua. Karena itu penggunaannya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat asli Papua, terutama mereka yang selama ini belum tersentuh pembangunan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar penggunaan Dana Otsus tidak terpusat di satu wilayah saja, tetapi menjangkau seluruh masyarakat hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.
“Jangan hanya dipusatkan di satu kecamatan atau wilayah tertentu. Dana Otsus harus dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat asli Papua, bahkan sampai ke daerah-daerah terisolir yang sulit dijangkau. Kalau bisa, justru daerah seperti itu yang harus diprioritaskan,” ujar dia.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan dana Otsus pada sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
“Untuk pendidikan harus dialokasikan 30 persen dan kesehatan 20 persen. Itu harus dimaksimalkan supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya, terutama mereka yang selama ini belum pernah menikmati pembangunan,” katanya.
Tekege berharap seluruh OPD penerima dana Otsus dapat bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat asli Papua di Kabupaten Dogiyai.
“Kami ingin supaya dana Otsus ini benar-benar menyentuh masyarakat kecil, terutama yang berada di daerah terpencil. Jangan sampai dana besar turun setiap tahun tetapi masyarakat tetap tidak merasakan perubahan. Itu yang akan terus kami awasi,” pungkasnya. (*)
Editor : Weny Firmansyah