CEPOSONLINE.COM, BIAK – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Biak Numfor menjadwalkan rilis angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah pada awal Desember 2026.
Publikasi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan dan penentuan arah kebijakan pemerintah daerah.
Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor, Fauzan, ditemui di Kantor BPS Biak Numfor, Senin (9/11), mengatakan data kemiskinan daerah sebenarnya telah tersedia.
Namun, pihaknya masih menunggu jadwal penyampaian secara resmi sehingga belum dapat menjelaskan lebih jauh mengenai perkembangan angka kemiskinan, apakah mengalami peningkatan atau penurunan.
“Untuk data kemiskinan kita sudah dapat datanya, tapi memang untuk jadwal rilis di kabupaten itu harusnya di bulan November/Awal Desember ini,” ujar Fauzan dalam wawancara di Biak, Senin (9/11).
Menurutnya, BPS merencanakan pertemuan pada awal Desember dengan melibatkan pemerintah daerah sejumlah pihak.
Dalam pertemuan tersebut, BPS akan menyampaikan sekaligus memberikan penjelasan mengenai angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Biak Numfor.
“Kami akan menyampaikan dan sekaligus merilis angka-angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Fauzan.
Selain menyampaikan perkembangan indikator ekonomi, BPS juga berencana membangun forum diskusi statistik secara berkala bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait. Forum tersebut direncanakan berlangsung setiap tiga bulan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data statistik yang menjadi dasar penyusunan program pembangunan.
Fauzan mengungkapkan, gagasan tersebut muncul setelah adanya diskusi dengan sejumlah OPD dan Bupati Biak Numfor. Dalam pembicaraan itu, pemerintah daerah menilai bahwa data statistik yang tersedia cukup banyak, tetapi belum seluruhnya dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh aparatur pemerintah.
Menurutnya, pergantian pegawai dan keterbatasan pemahaman terhadap indikator statistik menjadi salah satu alasan pentingnya pendampingan.
Melalui forum tersebut, BPS akan menjelaskan perkembangan indikator, cara membaca data, serta bagaimana informasi statistik dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.
“Kita jelaskan, ini angka yang lagi tren, ini artinya apa, cara bacanya apa, kemudian apa yang bisa kita ambil dari data itu,” jelasnya.
Salah satu persoalan yang juga membutuhkan pemahaman masyarakat adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan berdasarkan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Fauzan menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian populasi yang telah diurutkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi menjadi sepuluh kelompok, dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi.
Pengelompokan tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial. Namun, Fauzan menegaskan bahwa penerima bantuan tidak hanya ditentukan berdasarkan kelompok desil, melainkan juga mempertimbangkan persyaratan masing-masing program dan kemampuan anggaran pemerintah.
Melalui penguatan literasi statistik tersebut, BPS berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat memahami data secara lebih tepat, sehingga informasi mengenai kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan penduduk dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih terarah. (*)
Editor : Agung Trihandono