CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA- Kabar baik bagi masyarakat yang kurang mampu dan selama ini belum mendapatkan bantuan sosial (Bansos). Pasalnya Kementerian Sosial berencana untuk menambah kuota Bansos.
Seperti dilansir Antara, Kementerian Sosial membuka peluang penambahan alokasi kuota penerima bantuan sosial (bansos) nasional apabila proses digitalisasi sistem perlindungan sosial atau Perlinsos Digital dan pemutakhiran data kependudukan telah solid serta tervalidasi dengan presisi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditemui di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa saat ini kuota penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dikelola Kemensos masih terpatok pada angka 18,3 juta.
"Nanti akan dilihat alokasinya berapa, untuk sementara memang masih 18 juta kuota bansosnya. Tetapi ada kemungkinan (bisa ditambah), tergantung kebijakan Presiden. Nanti kita lihat faktanya seperti apa, kondisinya seperti apa, dan kita laporkan kepada Bapak Presiden," kata dia.
Dia menjelaskan bahwa sistem Perlinsos digital terintegrasi langsung secara real-time dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemeringkatan desil 1 - 10.
Bantuan sosial berupa program keluarga harapan (PKH) dan BPNT atau sembako hanya berhak diterima oleh kelompok masyarakat miskin-rentan yang dibuktikan masuk kategori desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Melalui perlinsos digital yang memanfaatkan integrasi data biometrik dan kecerdasan buatan (AI) tersebut, maka pemutakhiran desil dapat berubah secara cepat dan tepat sekaligus memberikan transparansi alasan kelayakan atau ketidaklayakan suatu keluarga menerima bantuan.
Mensos menambahkan, keberhasilan uji coba digitalisasi pada program PKH dan BPNT akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga lain dalam mentransformasikan program bantuan mereka, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), hingga subsidi LPG - Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Uji cobanya untuk PKH sama BPNT dulu. Kalau ini sudah selesai dan mapan, program perlindungan sosial di kementerian/lembaga lain otomatis akan ikut. Jika data sudah makin valid dan solid, pada saat itulah subsidi akan beralih langsung ke penerima manfaat," ujar Mensos.
Hal ini sebagaimana hasil dari rapat tingkat menteri di Jakarta, Rabu siang, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah secara bertahap mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi berbasis digital, dari yang semula bantuan barang menjadi uang tunai, langsung kepada penerima yang dimulai kuartal pertama 2027.
Perluasan perlinsos itu diiringi dengan proses pendataan berbasis digital yang dimasifkan untuk mengetahui secara faktual status sosial-ekonomi para calon penerima manfaat.
Digitalisasi sistem perlindungan sosial dilaporkan sudah menyelesaikan sebanyak 43 kabupaten/kota, dan sekarang sedang berlangsung mencapai 258 kabupaten kota, sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran ketika semua data sudah terintegrasi memanfaatkan teknologi pemerintah (Government Technology/GovTech).
Adapun per September total ada sebanyak 5,7 juta warga yang telah terdaftar dalam platform Perlinsos digital yakni Perlinsos.kemensos.go.id. (*)
Editor : AdminDua