Humas Polda Papua for Cepos
Muhammad Thaha Al Hamid
Terkait Peristiwa Pembakaran Bendera HTI
JAYAPURA-Peristiwa pembakaran bendera HTI yang terjadi di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, menjadi topik perbincangan hangat sejumlah tokoh agama di Indonesia.
Terkait peristiwa tersebut Pendiri Majelis Muslim Papua, Muhammad Thaha Al Hamid, mengimbau kaum Muslimin terutama para ulama di Papua untuk tidak terpancing.
“Kita tidak usah terpancing untuk melakukan demonstrasi besar-besar dalam melakukan perlawanan, seperti halnya membakar, mengibarkan, atau melakukan aksi pawai. Dengan melakukan mobilisasi massa untuk turun ke jalan, atau melakukan aksi demonstrasi di kantor-kantor, pusat Ansor maupun Banser, maka otomatis kita menghadapkan umat dengan umat lainnya,” ungkap Thaha Al Hamid dalam release yang diterima Cenderawasih Pos dari Bidang Humas Polda Papua, Minggu (28/10).
Dikatakan, keberadaan umat Islam di manapun harus membawa rahmat untuk semesta alam. Demikian, segala hal yang merujuk pada terjadinya bencana maupun bentrokan harus dihindarkan, sehingga tidak adanya kerugian yang besar-besaran.
“Terhadap peristiwa ini memang kita sedih, menyesal, dan ada juga marah. Namun, mari kita lihat dari hikmah atau garis tengah. Kita tidak bisa membiarkan dan harusnya para ulama seluruh Indonesia membantu. Dalam hal ini, bukannya membantu pemerintah atau polisi, bukan membantu siapa pun, melainkan membantu mendinginkan suasana, agar sesama umat Islam tidak saling bentrok,” jelasnya.
Menurutnya, peran terbesar ada pada para ulama. Namun, yang utama juga ialah pimpinan PBNU, Muhamadiyah, MUI, dan lainnya harus mau duduk bersama untuk menenangkan umat, secara khusus dalam memastikan umat agar tidak bergerak sendiri-sendiri.
“Para ulama, ustad, dan para habib, serta pemimpin lainnya bisa membangun pandangan yang lebih lunak untuk melihat jalan tengah, melihat pendekatan bilhikmah. Terlebih, peristiwa ini terjadi di ambang tahun politik, sehingga dapat memberikan peluang bahwa kondisi ini bisa ‘digoreng’. Hal hal semacam inilah yang perlu dihindari sehingga umat, ulama dan para ustad, tidak menjadi korban,” ujarnya.
Thaha Al Hamid mengatakan bahwa seluruh umat memiliki kewajiban untuk menjaga status kondisi negara Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019 yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sebab menurutnya, tidak ada gunanya memilih pemimpin, namun dalam situasi dan kondisi yang penuh konflik.
“Para ulama dan habib bisa membangun pandangan-pandangan yang lebih soft, ingat peristiwa ini terjadi diambang politik, dan ini merupakan tugas kepolisian untuk memprosesnya,” tuturnya.
Thaha yang juga merupakan Ketua Majelis Penasehat HMI sekali lagi mengimbau kaum muslimin tidak perlu terpancing untuk melakukan demo, namun para ulama bisa mengumpulkan majelisnya di masjid-masjid, untuk membaca Alquran dan menyerahkan ke Allah SWT.
Selaku Ketua Dewan Penasehat Ansor Provinsi Papua, dirinya mengimbau untuk tidak ada tindakan arogan yang dapat melukai orang lain dan diri sendiri. “Mari kita melihat peristiwa ini adalah teguran dari Allah SWT. Kepada seluruh pimpinan seperti KH Agil Sirat dan seluruh Ormas Islam yang besar untuk membuka komunikasi dan tabayun. Dikhawatirkan peristiwa ini diboncengi kepentingan politik dan ini akan membuat luka besar bagi bangsa Indonesia. Melalui Wakil Presiden Yusuf Kalla dapat mengumpulkan seluruh tokoh dan pimpinan agama sehingga tidak terjadi pergerakan-pergerakan yang mengadu domba antar umat Islam,”tegasnya.
Ditambahkan, dari ufuk Timur Indonesia, Papua berharap umat Islam yang berada di mana pun tidak mudah terprovokasi dengan peristiwa tersebut. Dirinya meminta untuk tetap saling bergandengan tangan untuk kemajuan Indonesia dalam hal ini Papua ke depan. (gr/fia/nat)