Pangdam: Pengakuan DPO Pelaku Mutilasi di Timika Tidak Benar

Pangdam XVII/Cenderawasih. (Karel/Cepos)

RMH Diminta Menyerahkan Diri

JAYAPURA-Pangdam Kodam XVII/Cendrawasih melalui Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman, S.I.P., M.H, menegaskan bahwa terkait beredarnya pemberitaan di Youtube adanya pengakuan DPO (Dalam Pencarian Orang) RMH yang tidak memiliki keterkaitan sebagai pelaku terhadap kasus pembunuhan 4 warga sipil di Timika, itu tidak benar. Karena apa yang telah dilakukan oleh penyidik tentunya dilakukan secara komprehensif berdasarkan data dan fakta, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, pelaku dan bahkan jejak digital lainnya.

“Apa yang disampaikan salah satu DPO tersebut, berbeda dengan apa yang diperoleh oleh penyidik. Hal ini tentunya bisa digolongkan sebagai pemutarbalikan fakta-fakta yang diperoleh oleh penyidik dan penegak hukum lainnya,” ungkap Kapendrem XVII/Cendrwasih dalam rillis tertulisnya, sabtu, (1/10)

Dikatakannya penyampaian seperti ini sepatutnya tidak terjadi, untuk itu pihaknya berharap agar DPO RMH menyerahkan diri kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Mimika.

“Kondisi ini seiring dengan ketegasan TNI dalam menindak dan memproses hukum bagi Oknum Prajurit yang tidak patuh pada perintah Pimpinan, tidak taat pada norma-norma Keprajuritan, terlebih melanggar hukum terus ditunjukkan oleh Institusi TNI, khususnya TNI AD,” ujar Kapendrem XVII/Cendrawasih.

Hal tersebut menjadi atensi pihak TNI AD dalam proses hukum penanganan kasus pembunuhan disertai Mutilasi 4 warga sipil dari Kab. Nduga yang melibatkan Oknum Prajurit TNI pada tanggal 22 Agustus 2022 silam Di Sp.1, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika,” sambung Kapendrem XVII/Cendrawasih.

Lebih lanjut Kapdenrem XVII/Cendrawasih menyampaikan perkembangan penanganan hukum kaus mutilasi di Mimika, patut diapresiasi oleh semua pihak, sehingga tidak perlu disangsikan oleh masyarakat karena pihak Kodam XVII/Cenderawasih secara berkelanjutan memberikan informasi terkait penyelesaiannya dengan menganut azas keterbukaan.

“Berkas perkara Kpt Inf DK dan 4 orang lainnya, masih dalam proses penyempurnaan berkas, dikarenakan barang bukti yang diperlukan masih di Polres Mimika. Selanjutnya apabila telah lengkap akan dilimpahkan kepada Kaotmil IV-20 Jayapura,” jelas Kapendam XVII/Cenderawasih.

“Saya juga berharap DPO RMH juga secepatnya menyerahkan diri ke Polres Mimika, agar permasalahan ini menjadi terang benderang. Oleh karenanya diharapkan juga masyarakat tidak terprovokasi oleh berita-berita yang berkembang, baik di Medsos maupun media lainnya.”

“Apabila ada masyarakat dan elemen lainnya, termasuk Insan Media memiliki informasi atau data yang berguna dalam menyempurnakan dan penyelesaian kasus di Timika, termasuk dalam kasus lainnya, silahkan bisa melaporkan atau menginformasikan kepada pihak TNI AD, khususnya Pomdam XVII/Cenderawasih, agar proses hukum dapat berlangsung dengan baik, berjalan cepat, keadilan dan kepastian hukum dari semua pihak dapat terpenuhi dan terwujud,” imbuhnya.

Diketahui video pengakuan DPO (RMH) yang mengaku memiliki keterkaitan dalam kasus pembunuhan mutilasi di Mimika pada bulan agustus lalu. Video ini beredar melalui salah satu media online di Papua pada kamis, (29/9) lalu. dimana didalam video tersebut DPO RMH mengaku bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan mutilasi tersebut, tetapi dia hanya menjebatani para pelaku. (rel)

JAYAPURA-Pangdam Kodam XVII/Cendrawasih melalui Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman, S.I.P., M.H, menegaskan bahwa terkait beredarnya pemberitaan di Youtube adanya pengakuan DPO (Dalam Pencarian Orang) RMH yang tidak memiliki keterkaitan sebagai pelaku terhadap kasus pembunuhan 4 warga sipil di Timika, itu tidak benar. Karena apa yang telah dilakukan oleh penyidik tentunya dilakukan secara komprehensif berdasarkan data dan fakta, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, pelaku dan bahkan jejak digital lainnya.

“Apa yang disampaikan salah satu DPO tersebut, berbeda dengan apa yang diperoleh oleh penyidik. Hal ini tentunya bisa digolongkan sebagai pemutarbalikan fakta fakta yang diperoleh oleh penyidik dan penegak hukum lainnya,” ungkap Kapendrem XVII/Cendrwasih dalam rillis tertulisnya, sabtu, (1/10)

Dikatakannya penyampaian seperti ini sepatutnya tidak terjadi, untuk itu pihaknya berharap agar DPO RMH menyerahkan diri kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Mimika.

“Kondisi ini seiring dengan ketegasan TNI dalam menindak dan memproses hukum bagi Oknum Prajurit yang tidak patuh pada perintah Pimpinan, tidak taat pada norma-norma Keprajuritan, terlebih melanggar hukum terus ditunjukkan oleh Institusi TNI, khususnya TNI AD,” ujar Kapendrem XVII/Cendrawasih.

Hal tersebut menjadi atensi pihak TNI AD dalam proses hukum penanganan kasus pembunuhan disertai Mutilasi 4 warga sipil dari Kab. Nduga yang melibatkan Oknum Prajurit TNI pada tanggal 22 Agustus 2022 silam Di Sp.1, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika,” sambung Kapendrem XVII/Cendrawasih.

Lebih lanjut Kapdenrem XVII/Cendrawasih menyampaikan perkembangan penanganan hukum kaus mutilasi di Mimika, patut diapresiasi oleh semua pihak, sehingga tidak perlu disangsikan oleh masyarakat karena pihak Kodam XVII/Cenderawasih secara berkelanjutan memberikan informasi terkait penyelesaiannya dengan menganut azas keterbukaan.

“Berkas perkara Kpt Inf DK dan 4 orang lainnya, masih dalam proses penyempurnaan berkas, dikarenakan barang bukti yang diperlukan masih di Polres Mimika. Selanjutnya apabila telah lengkap akan dilimpahkan kepada Kaotmil IV-20 Jayapura,” jelas Kapendam XVII/Cenderawasih.

“Saya juga berharap DPO RMH juga secepatnya menyerahkan diri ke Polres Mimika, agar permasalahan ini menjadi terang benderang. Oleh karenanya diharapkan juga masyarakat tidak terprovokasi oleh berita-berita yang berkembang, baik di Medsos maupun media lainnya,”Tambahnya

“Apabila ada masyarakat dan elemen lainnya, termasuk Insan Media memiliki informasi atau data yang berguna dalam menyempurnakan dan penyelesaian kasus di Timika, termasuk dalam kasus lainnya, silahkan bisa melaporkan atau menginformasikan kepada pihak TNI AD, khususnya Pomdam XVII/Cenderawasih, agar proses hukum dapat berlangsung dengan baik, berjalan cepat, keadilan dan kepastian hukum dari semua pihak dapat terpenuhi dan terwujud,”Imbuhnya.

Diketahui video pengakuan DPO (RMH) yang mengaku memiliki keterkaitan dalam kasus pembunuhan mutilasi di Mimika pada bulan agustus lalu. Dimana didalam video tersebut DPO RMH mengaku bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan mutilasi tersebut, tetapi dia hanya menjebatani para pelaku. (rel/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *