Bahas Isu Perbatasan, BPPKLN Gelar Rapat Kordinasi

Wakil Bupati Keerom, Waghfir Kosasih, Konsulat PNG Untuk Indonesia di Jayapura, Geoferi Wiri dan Kepala BPKP Papua, Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama Batas Wilayah BPPKLN Provinsi Papua Dolvinus Kareth, dan lainnya saat melakukan Rakor di Arso 2, Kabupaten Keerom, Papua, Rabu (7/9)kemarin.

JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) menggelar Rapat koordinasi membahas soal isu-isu perbatasan RI-PNG.

Rapat tersebut dibuka dengan resmi oleh Wakil Bupati Keerom, Waghfir Kosasih, Konsulat PNG Untuk Indonesia di Jayapura, Geoferi Wiri dan Kepala BPKP Papua, Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama Batas Wilayah BPPKLN Provinsi Papua Dolvinus Kareth, dan lainnya yang dilaksanakan di Arso 2, Kabupaten Keerom, Papua, Rabu (7/9)kemarin.

Konsulat PNG untuk Indonesia di Jayapura, Geoferi Wiri mengatakan, sangat menyambut baik adanya Rakor ini karena bisa meningkatkan hubungan yang baik dan bisa memberikan masukan bagi kedua belah pihak karena Rakor juga kali ini dilaksanakan, tentunya akan bisa bermanfaat bagi Indonesia dan Negara Papua Nugini.

“Jadi pertemuan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua,”Kata Kosul PNG dalam sambutannya.

Geoferi Wiri berharap, melalui Rakor ini bisa memberikan manfaat dan masukan bagi kedua belah pihak dan terus meningkatkan kerjasama yang baik, saling menguntungkan di kedua belah pihak.

Mewakili Kepala BPPKLN Papua, Dolvinus Kareth juga menyampaikan, Rakor ini sangat penting dan banyak manfaatnya. Rakor ini juga bukan hanya membahas isu perbatasan saja namun juga informasi dan permasalahan-permasalahan lain.

Dikatakan, tujuan Rakor juga mengatasi masalah, informasi dan permasalahan-permasalahan di wilayah perbatasan RI-PNG, jadi ini bisa menjadi perhatian bersama, terlebih di daerah Perbatasan Kabupaten Keerom dan diharapkan nantinya juga bisa ada kerjasama yang saling menguntungkan.

Swlain itu, pembahasan isu strategis juga terkait peredaran ganja yang masuk melalui jalur ilegal banyak disetiap daerah perbatasan, tentu ini harus diperhatikan secara serius, termasuk pembanguan PLBN baik darat dan laut. Diharapkan juga pihak negara PNG juga bisa membuat PLBN yang berdekatan dengan negara Indonesia sehingga warga yang masuk harus jelas memiliki data sah, termasuk perlindungan nelayan dalam berlayar juga harus tahu batasnya dan dibahas juga terkait pembukaan PLBN Skouw.

Hal lainnya Sarpras Jalan, jembatan, pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan harus dilakukan dengan baik baik layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya supaya warga di daerah perbatasan RI-PNG di Kabupaten Keerom dan lainnya bisa terlayani kehidupannya, supaya warga Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan tidak perlu jauh-jauh berbelanja kebutuhan sehari-hari beli di kota, dan ekonomi bisa bertumbuh karena semua ada.

Menurutnya, negara PNG dalam membangun sesuatu tidak bisa diinformasikan ke Indonesia sehingga negara Indonesia juga tahu, kemudian nanti isu-isu perbatasan akan dibawa melalui forum yang lebih tinggi melalui BLOUM dan Indonesia menjadi tuan rumah tempat pelaksanaannya di Kota Jayapura  pada bulan November dalam memberikan masukan.

Mewakili Bupati Keerom, Waghfir Kosasih Selaku Wakil Bupati Keerom menyampaikan, bahwa manfaat dari Rakor tersebut juga untuk saling tukar menukar informasi kedua negara tersebut.

“Pertemuan ini sangat penting, saling tukar menukar informasi tentang isu-isu perbatasan,” jelasnya.

Waghfir menyatakan dari hasil rapat ini kiranya dapat membawa dampak positif bagi kedua negara dan nantinya bisa ditindaklanjuti dalam melakukan kerjasama yang baik, dan Pemkab Keerom siap menyambut baik itu, apakah dalam bidang pertanian, olahraga dan lainnya.

“Saya yakin hasil dari diskusi pada hari ini akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan hubungan kerjasama di wilayah perbatasan RI-PNG,” jelasnya.(dil/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *