Catatan Penting PP GMKI Selama Konas GMKI di Papua 

Para peserta Konsultasi Nasional Gerakan Mahasiswa sedang mengikuti study meeting, Kamis (25/8).(Konas GMKI for Cepos)

 

Para peserta Konsultasi Nasional Gerakan Mahasiswa sedang mengikuti study meeting, Kamis (25/8).(Konas GMKI for Cepos)

 

JAYAPURA-Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom mengapresiasi panitia Konsiltasi Nasional Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMKI) Tahun 2022 yang berjalan dengan baik mulai dari pembukaan tanggal 23 Agustus hingga penutupan pada 26 Agustus 2022 yang akan ditutup oleh Wamendagri John Wempi Wetipo SH. MH.

 

“Saya memgucapkan terima kasih banyak kepada Panitia Konas GMKI karena apa yang dilakukan oleh Panitia dan senior GMKI yang sangat luar biasa,”Ungkapnya, Kamis (25/8).

 

Dalam rangka studymeeting yang dilaksanakan pada Konsultasi Nasional GMKI telah membahas banyak hal seperti Keseteraan Gender, Hukum dan HAM, SDM Papua, Pemilu, Otsus Papua dan Daerah Otonom Baru. Menurut Jefri hal ini adalah hal yang baik karena merupakan isu kekinian yang sangat penting untuk di bahas dan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat.

 

“Ini menjadi penambahan wawasan dalam momen Konas ini sehingga nanti dapat menjadi acuan di Kongres nantinya di Tanah Toraja,”bebernya.

 

Ia mengatakan pemateri yang diundang sangat mempuni dalam memberikan wawasan kepada kader GMKI dan dapat memberikan masukan yang berguna pula dari kader kepada pemangku kepentingan di Republik Indonesia.

 

Adapun yang menjadi catatan penting dari PP GMKI pada saat studymeeting yakni mengenai pemilu yakni bagimana SDM yang dimiliki GMKI dapat diberdayakan baik sebagai penyelenggara atau pengawasan baik ditingkat Nasional, Pemerintah Provinsi Papua dan juga Kabupaten Kota.

 

“Kemudian mengenai catatan penting yakni kita mengenai Provinsi Papua baru yakni Provinsi Pegunungan Papua, Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah. Saya berpesan agar ini menjadi akselerasi dalam rangka pembangunan untuk menjangkau untuk kesejahtraan masyarakat Papua,”Ungkapnya.

 

Dirinya menambahkan jangan sampai daerah baru di Papua menambah luka bagi masyarakat Papua dan Masyarakat Papua harus menjadi tuan di tanahnya sendiri.

 

Sedangkan mengenai Hukum dan HAM, menurutnya Hukum dan HAM menjadi titik kritis baginya dalam rangka penanganan HAM harus menjadi catatan jelas bagi pemerintah pusat.

 

“Beberapa kali saya bersuara dalam mendorong dialog dalam melakukan pengamanan dan tidak boleh melakukan pendekatan meliteristik, tetapi pendekatam dialog,”bebernya.

 

Selain itu Ia mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo karena menurutnya Presiden terus mengunjungi Papua sehingga pembangunan Papua, peningkatan perekonomian semakin baik,”Pungkasnya.(gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *