Libatkan Kanwil Kemenkumham Terbitkan HAKI Bagi Pelaku UKM

Kepala dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jayapura,  Haryanto saat menyerahkan sertifikat HAKI kepada perwakilan pelaku UKM di Kabupaten Jayapura,  Rabu (10/8), malam. (Robert Mboik Cepos)

SENTANI– Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan kegiatan pelatihan digital marketing bagi sejumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Jayapura.
  Kepala dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jayapura,  Haryanto mengatakan, setidaknya ada 30 pelaku usaha mikro yang dilibatkan dalam kegiatan pelatihan tersebut.  Selain mengikuti pelatihan itu pihaknya juga menghadirkan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jayapura untuk memfasilitasi para pelaku usaha ini dengan mengeluarkan sertifikat Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) bagi mereka.
“Target kita sebenarnya 100 orang untuk saat ini yang bisa mendapatkan sertifikat itu. Tetapi dari 30 peserta yang ikut baru 12 yang mendapatkan sertifikatnya yang lainnya itu belum bisa karena bermasalah dengan NIK dan nomor NPWP-nya,” kata Haryanto, Rabu (10/8), malam.
Dia mengatakan apa yang dilakukan oleh pihaknya itu sebagai upaya untuk membantu para pelaku UKM ini baik dari sisi pemasaran yang menggunakan digitalisasi tetapi juga ketika mereka memasarkan produk-produk itu juga harus memiliki legalitas.
“Misalnya ketika mereka memasarkan produk dan laku di online itu tetapi tidak ada legalitasnya itu kan dipertanyakan juga.  Jadi harus berbadan hukum,” paparnya.
Ini juga sebagai upaya implementasi dari aturan pemerintah pusat PP nomor 21, pemda diharuskan membelanjakan 40% APBD-nya itu untuk UMKM, Koperasi atau Bumkam. Sehingga ketika para pelaku usaha ini tidak memiliki legalitas sudah pasti mereka tidak bisa memasarkan hasil produknya.  Karena itu kata dia terkait dengan sejumlah pelaku UKM yang mendapatkan legalitas itu,  pihaknya akan membantu pengurusannya.
“Jadi rencana kita ini sebenarnya harusnya ada 100 pelaku usaha yang mendapatkan legalitas ini tetapi sangat disayangkan sekali dari 30 yang ikut baru 12 yang bisa mendapatkannya karena ini berkaitan dengan validasi data kependudukan dan NPWP mereka,” pungkasnya. (roy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *