ALDP: Pemekaran Berpotensi Perluas Jaringan Senpi Ilegal

JAYAPURA-Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) Latifah Anum Siregar mengatakan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) akan menambah peningkatan penjualan senjata api ilegal di Papua, jika tidak ada penegasan bagi aparat TNI/Polri yang terlibat. Jaringan penjualan senjata ilegal ini diperkirakan akan meningkat, apalagi nilai jual beli senjata ini cukup menggiurkan.

  Hal ini dikatakannya usai  Lembaga Aliansi Demokrasi Untuk Papua rilis Perdagangan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Papua, di Aula Pusat pembinaa pengembangan wanita (P3W) GKI padang Bulan, belum lama ini..

  Ia mengatakan, pertama untuk  aparat TNI, pihaknya sempat minta wawancara tiga kali tapi mereka belum menyediakan waktu, sementara  polisi berhasil diwawancarai”Tetapi, data yang kami ambil hanya putusan pengadilan yang bisa dipertangungjawabkan walaupun TNI akhirnya tidak mau. Terkait DOB Aparat TNI buka ruang kepada mayarakat sipil karena ada banyak peristiwa jadi harus ada komunikasi sosial TNI sesuai fungsinya harus dibuka jika masyarakat bertanya agar bisa verifikasi,” katanya.

  Ia juga mengaku meski aparat TNI tidak buka suara soal penjulan senjata di Papua, untung saja mereka punya data pembanding di Pengadilan. “Jadi kami harapkan TNI bisa buka ruang kepada mayarakat,” katanya.

  “Kalo DOB muncul, uang makin banyak kan jadi peluang transaksi (Penjualan Senjata) itu makin besar,  jika ini tidak di ungkapkan pada akhirnya  yang akan rugi bukan saja masyarakat tapi pemerintah juga bakal rugi dan transakai makin besar, dan konflik bersenjata makin meningkat, semua orang akan jadi korban bukan saja masyarakat sipil tapi TNI juga,” katanya.

   Untuk itu perlu ada pembuktian dan keterbukaan informasi serta ketegasan dalam memberikan penindakan kepada anggota yang terlibat dalam penjualan senjata secara transparan agar kita dapat menciptakan Papua yang damai dan aman sesuai yang diharapkan bersama. (oel/tri)