Pemerintah Pusat dan Kementerian PUPR Diminta Serius Bangun Nduga

 

Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge S.Pd. M.Si. (Humas Pemda Nduga)

 

Jalan Trans Nasional Menuju Nduga Pembangunanya Harus Dilanjutkan

 

KENYAM-Setaleh meninjau pembangunan jalan Trans Nasional Lintas Papua Kenyam-Wamena, Maka Penjabat Bupati Nduga Namia Gwijangge S.Pd. M.Si meminta kepada Pemerintah Pusat atau Kementerian PUPR untuk melanjutkan pembangunan jalan tersebut. Karena menurut Namia jalan dan jembatan menuju ke Kabupaten Nduga tersebut sangat penting untuk membuka isolasi dan dalam mempercepat pembangunan Papua khususnya di Kabupaten Nduga.

 

“Tadi juga saya sudah liat jalan yang ditangani Balai Jalan Nasional untuk pembangunan aspal yang tahun lalu sudah dimulai agar dilanjutkan dan ada jembatan-jembatan yang sudah rusak parah dan ini merupakan program Pemerintah Pusat yakni jalan Trans Nasional sehingga saya minta segera bangun,”Ungkap Namua, Jumat (7/8)

 

Menurutnya Kabupaten Nduga sangat membutuhkan pembangunan jalan dan jembatan tersebut agar dipercepat dan dilanjutkan. Menurutnya untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Nduga harus dilakukan dengan serius.

 

“Harus serius jangan kerja setengah-setengah dan bila Pemerintah Pusat bila serius membangun Nduga maka pembangunan aspal di harus sampai ke Mumugu dari Kenyam, itu baru bantu kita. Maka itu saya pinta pemerintah pusat, Kementerian PUPR harus serius, Nduga aman dan kami masyarakat akan kawal,”Tambahnya.

 

Oleh sebab itulah dirinya meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri PUPR untuk membangun jalan dan jembatan sampai Mumugu 1 karena disana ada pelabuhan yang nantinya bisa dimasuki oleh kapal laut.

 

“Jadi saya sudah tinjau dan jembatan banyak rusak sehingga itu sangat mengkawatirkan sekali dan rawan sehingga kami minta Pemerintah Pusat bila serius melihat ini dan jalan Wamena-Kenyam itu harus tembus dan bila perlu harus aspal sehingga rakyat bisa berkembang,”Bebernya.

 

Ia mengaku bila di Pulau lainnya di Indonesia bisa dilakukan pembangunan secara merata kenapa di Kabupaten Nduga tidak dapat dilakukan.(humas/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.