Reposisi AKD DPRD Kota Jayapura Tuai Pro Kontra

Koalisi Port Numbay Bersatu saat jumpa pers di Gedung DPRD Kota Jayapura, Sabtu, (11/6). (Karel/Cepos)

JAYAPURA-Sidang pleno reposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Jayapura pada 4 Juni lalu menuai pro dan kontra di internal anggota dewan.  Pasalnya pada 9 juni lalu, 5 pimpinan partai di DPRD Kota Jayapura dalam pernyataan resmi menolak melakukan reposisi AKD yang diputuskan.

  Kelima partai tersebut diantaranya Partai PDI-Perjuangan, Nasdem, Hanura, Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dasar penolakan dari kelima partai tersebut karena menganggap keputusan hasil sidang tidak sesuai dengan tata tertib dewan.

  Sementara Koalisi Port Numbay Bersatu diantaranya, Partai Golkar, PAN, Perindo, PPP, PKS, Berkarya, dan Demokrat mendukung atas hasil sidang repoisisi AKD oleh anggota Musda pada 2 juni lalu.

  Dalam jumpa di Gedung DPRD Kota Jayapura, Sabtu (11/6), Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo, SH mengatakan bahwa jadwal sidang pleno reposisi AKD sebenarnya tepat pada bulan April lalu, tapi adanya permintaan dari semua fraksi untuk melakukan perjalanan workshop keluar daerah, akhirnya sidang reposisi AKD tersebut ditunda ke Juni.

  “Reposisi itu dilakukan setiap 2 tahun 6 bulan dan jatuh tempo berakhir reposisi pada bulan April, Harusnya  pada bulan April itu kita sudah reposisi, tapi karena demi kebersamaan kita akhirnya reposisi itu tidak dilakukan pada April dan penundaan sampai dengan Juni,”ungkap Abisai Rollo.

  Abisai Rollo juga menerangkan terkait penundaan waktu pelaksana, yang mana jadwal sebelumnya t 6 juni, namun karena bertepatan dengan hari libur, maka dimajukan ke tanggal, 4 Juni. Menurutnya, terkait penundan tanggal pelaksananan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama seluruh fraksi.

  “Kalau memang ada yang berpendapat  jadwal rapat Badan Musyawarah harus ditanda tangani tiga pimpinan, tetapi yang sekarang ini tidak ditandatangani oleh wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 saya juga bertanya kenapa tidak? Karena di sepanjang dua tahun setengah kita jalani reposisi ini untuk hasil musyawarah menentukan jadwal, saya tidak pernah pimpin sidang, tetapi selalu berikan kesempatan kepada pak wakil ketua 1 untuk memimpin sidang, entah musda itu memenuhi kourum atau tidak, saya tidak persoalkan karena demi kebersamaan kita semua”, tandasnya.

   Dikatakannya putusan hasil sidang pleno reposisi pada tanggal 4 Juni tersebut sudah memenuhi kourum, dan sudah disepakati bersama anggota fraksi.  “Kalau ada yang bilang putusan ini sepihak, tidak ada keputusan sepihak, pleno reposisi ini sudah memenuhi kourum. Dan sesuai dengan Tatib Dewan”, tegas Abisai Rollo.

  Selain itu Wali Wonda Ketua DPD Partai Berkarya mengatakan Proses reposisi AKD sudah tertuang di PP Nomor 12 Tahun 2018 dan tata tertib (Tatib) DPRD. Sehingga, apa yang terjadi saat ini sudah menjadi proses yang biasa di lembaga DPRD. Dengan tegas dia katakan mendukung atas putusan sidang pleno oleh anggota Musda.

“Kami dari partai berkarya mendukung reposisi AKD. Dari partai juga sudah mengintruksikan kepada dewan agar tetap ikut sesuai dengan Tartib dan aturan yang ada”, tandas Wali Wonda.

   Ketua DPD PKS, Hery Suprayitno juga mendukung atas proses reposisi AKD saat ini,  dia pun berharap semua fraksi di DPRD Kota Jayapura harus mendukung repoisisi AKD tersebut, sebab kepentingan rakyat lebih utama dibandingan kepentingan pribadi.

  “Dengan tegas kami sampaikan bahwa fraksi PKS mendukung penuh reposisi AKD. Karena sudah sesuai dengan rujukan aturan undang undang dan Tatib  yang ada”, tuturnya.

   Harhan, sekretaris fraksi partai PAN pun demikian dia dengan tegas mendukung repoisisi AKD. Harhan mengajak kepada semua fraksi agar lebih mementingkan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi partai.  “Kami dari fraksi partai PAN mengajak kepada teman teman di koalisi, marilah berdewasa dalam berpolitik, utamakan kepentingan rakyat atas kepentingan pribadi”, tuturnya.

   Ketua Partai Perindo, Sharis Hasan, juga mendukung penuh atas putusan sidang pleno reposisi AKD. Menurutnya dalam pementukan AKD harus ada perubahan mengikuti keinginan masyarakat. “Jadi kita berkoalisi ini bukan untuk kepentingan partai, tapi kepentingan yang kita harapkan ini bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat”, tutur Sharis Hasan.    

  Semenetara itu, sebelumnya dalam kesempatan  jumpa Pers, Kamis (9/6) malam di salah satu café Hotel kawasan Abepura, 5 Pimpinan Parpol yaitu PDI- Perjuangan, Nasdem, Hanura, Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara blakblakan menyatakan menolak reposisi AKD. Karena sudah lewat waktu.

  Mereka menilai surat Ketua DPRD Kota Jayapura Nomor : 170/15/DPRD/2022 tentang Penyampaian Penundaan Pembahasan dan Pelaksanaan Reposisi Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Jayapura, tertanggal 03 Juni 2022 tersebut tidak berdasar secara prosedur dan merupakan bentuk pelanggaran dan pembangkangan terhadap Peraturan-Perundang Undangan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

   Ketua Partai PSI, Sinyo Timisela mengatakan Parpolnya siap mendukung reposisi AKD, tapi harus merujuk kepada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan tata tertib Dewan dan Tata Tertib (Tatib) DPRD kota Jayapura periode 2019-2024. “PSI akan menunggu sampai kisruh yang terjadi diselesaikan baru kemudian reposisi AKD bisa berjalan,” terang Timisela. (cr-267/rhy/tri)

   

   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *