Empat Fraksi Nyatakan Mosi Tidak Percaya

Empat Fraksi di DPRD Kota Jayapura yang menyatakan  mosi tidak percaya kepada pimpinan dewan, di Kantor Sekretariat Gerinda Di Bucen II Entrop, Minggu (12/6). (Karel/Cepos)

JAYAPURA–Minggu (12/6) 4 empat Fraksi DPRD Kota Jayapura menyampaikan pernyataan sikap atas keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Jayapura Nomor : 5/dprd-kota/pimp/2022 tentang penetapan jadwal kegiatan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura masa persidangan III bulan juni tahun 2022.

   Ke 4 empat Fraksi DPDRD Kota Jayapura tersebut Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi Nasdem maupun yang tergabung dalam koalisi 2 fraksi gabungan, yaitu Fraksi Bhineka Tunggal Ika (BTI) dan Fraksi Kebangkitan Solidaritas Demokrat (KSD).

   Ketua DPC Hanura Otniel Deda, membacakan 4 Pernyataan sikap dari 4 fraksi DPRD Kota Jayapura tersebut.  Otniel Deda mengatakan secara resmi mereka  menolak seluruh hasil keputusan pleno pembahasan dan pelaksanaan reposisi AKD DPRD Kota Jayapura yang dilakukan secara sepihak dan dipaksakan tanpa melibatkan kedua unsur pimpinan DPRD Kota Jayapura (wakil ketua I dan wakil ketua II) dan fraksi-fraksi DPRD Kota Jayapura.

   Mereka juga menolak dan menganggap bahwa pleno tersebut merupakan ilegal dan cacat hukum, sebab dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD Kota Jayapura.

  Ke 4 (empat) Fraksi DPRD Kota Jayapura ini menyatakan sikap untuk tetap melaksanakan tugas tugas kedewanan dengan menggunakan komposisi AKD yang masih berlaku saat ini sampai dengan adanya keputusan hasil rapat pleno yang melibatkan 4 fraksi yaitu Fraksi PDI-Perjuangan, Nasdem, Kebangkitan Solidaritas Demokrat (KSD), dan Bhineka Tunggal Ika (BTI).

   Ke 4 (empat) Fraksi DPRD Kota Jayapura menyatakan mosi tidak percaya kepada ketua DPRD Kota Jayapura disebabkan dalam mengambil keputusan terkait pembahasan dan pelaksanaan reposisi AKD DPRD kota Jayapura masa jabatan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada periode 2019-2024.

   Ketua DPRD Kota Jayapura,  Abisai rollo, S.H.,M.H diduga selalu bertindak menyalahgunakan wewenang, otoriter dan mengabaikan azas demokrasi, serta mengabaikan sikap kolektif kolegial. Merasa dirinya kepala atau direktur di lembaga DPRD Kota Jayapura sehingga semena-mena mengambil keputusan dan bertindak sendiri atas nama lembaga dewan.

   Otniel juga mengaku adanya pernyataan sikap dari ke empat Fraksi tersebut karena pada tanggal 02 juni 2022 Banmus DPRD Kota Jayapura telah mengeluarkan mengeluarkan surat keputusan  ketua DPRD Kota Jayapura Nomor : 170/15/dprd/2022 tentang penyampaian penundaan pembahasan dan pelaksanaan reposisi alat-alat kelengkapan DPRD Kota Jayapura.

  Hal ini diprotes keras dari 4 (empat) fraksi di DPRD Kota Jayapura yang menganggap bahwa surat ketua DPRD Kota Jayapura tersebut tidak berdasar secara prosedur dan terkesan diputuskan secara sepihak dengan tidak melalui pertimbangan pertimbangan yang matang sebelum adanya rapat unsur pimpinan dewan serta mengesampingkan keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Jayapura Nomor : 5/dprd-kota/pimp/2022 tentang penetapan jadwal kegiatan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Jayapura masa persidangan III bulan juni tahun 2022, tanggal 02 juni 2022.

   Otniel Deda mengatakan Ketua DPRD Kota Jayapura telah melakukan pembahasan dan pelaksanaan reposisi AKD DPRD Kota Jayapura secara sepihak dan terkesan dipaksakan dan itu dibuktikan dengan surat keputusan banmus Nomor : 6/dprd-kota/pimp/2022 tentang penetapan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura masa persidangan III bulan Juni sampai Juli tahun 2022 yang hanya ditandatangani oleh ketua DPRD Kota Jayapura dengan mengabaikan keberadaan wakil ketua I dan wakil ketua II.

  Selain itu ketua DPRD melakukan pleno pembahasan dan pelaksanaan reposisi AKD hanya dihadiri oleh anggota DPRD yang berasal dari parpol koalisi fraksi golkar dan sekretaris DPRD Kota Jayapura hadir hanya pada tahapan pembukaan pleno, tetapi ketika skorsing rapat dicabut dan memasuki tahapan pleno pemilihan AKD DPRD Kota Jayapura tidak didampingi oleh sekretaris (sekwan) DPRD Kota Jayapura dan hanya didampingi oleh kabag umum dan staf sekretariat.

  “Untuk itu,  kami 4 (empat) fraksi menganggap bahwa kegiatan pleno pembahasan dan pelaksanaan reposisi yang dilakukan oleh ketua DPRD dan partai kualisi fraksi Golkar, kami anggap ilegal dan tidak berdasar disebabkan menggunakan SK Banmus yang tidak sah (tidak korum).” Ujarnya.

  “Kami 4 (empat) fraksi juga telah menyurat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Jayapura agar kelanjutan pembahasan AKD dihentikan dan difokuskan untuk peduli dengan persoalan yang tengah terjadi masyarakat,  bukan justru energi dihabiskan untuk perebutan kekuasaan AKD dengan ego sentris yang tidak berujung,” tambahnya. (CR-267/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *