Bangun SMPN 1 Sentani, Pemkab Tidak Ingin Gegabah

Parson Horota. (Robert Mboik Cepos)

SENTANI– Pemerintah Kabupaten Jayapura siap memulai pembangunan SMP Negeri 1 Sentani, setelah sebelumnya bangunan sekolah itu yang terletak di kawasan jalan masuk Bandara Sentani terlibat dalam sengketa dengan pemilik ulayat, yang kemudian Pemkab dinyatakan kalah di tingkat pengadilan.

Upaya pemerintah memindahkan aktivitas pendidikan SMP Negeri 1 ke lokasi yang baru sebenarnya sudah dilakukan cukup lama.  Bahkan pemerintah juga telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk membangun gedung sekolah baru yang terletak di kawasan Tauladan Sentani.

Namun memindahkan aktivitas belajar siswa SMPN 1 ke lokasi yang baru itu tidak semulus yang dipikirkan.  Persoalan yang sama juga dialami Pemerintah Kabupaten Jayapura di lokasi yang baru itu.

Di tengah polemik ini Pemerintah Kabupaten Jayapura Kemudian menginisiatif untuk membangun kembali gedung sekolah yang baru di Kawasan Doyo Baru di atas lahan milik pemerintah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Jayapura,  Parson Horota mengatakan, pembangunan gedung sekolah baru ini tidak boleh gegabah.  Pemerintah tidak boleh sampai kembali terjebak dalam masalah yang sama seperti kasus yang menimpa pada dua bangunan sekolah di lokasi berbeda, yang semestinya untuk kegiatan belajar mengajar siswa siswi SMP Negeri 1 Sentani .

“Setiap kali rapat anggaran, saya sudah sampaikan kita bangun sesuatu harus selesaikan dulu tanahnya.  Jangan sampai masalah yang ada saat ini juga masih terjadi pada generasi yang berikut,”ujarnya.

Dia mengatakan,  terkait dengan pembangunan SMP Negeri 1 Sentani, pihaknya juga sudah menyampaikan proposal ke Bappenas .  Untuk pembiayaannya sendiri selain dari pusat pihaknya juga akan mengambil sebagian dana dari APBD Kabupaten Jayapura.  Meski demikian dia belum bisa menyampaikan jumlah pasti anggaran yang dipakai untuk pembangunan gedung sekolah tersebut.

“Dari APBD dan APBN kita coba,  karena pembangunan sekolah-sekolah yang saya ikuti sekarang dari Kementerian disupport.  Jadi kalau Kementerian support,  berarti sistemnya tematik tidak bisa setengah-setengah,”tandasnya.(roy/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *