Pendemo Bubarkan Diri Setelah Diimbau Polisi

Massa PRP yang  sempat melakukan orasi di Putaran Perumnas III Waena, Distrik Heram, Jumat (3/6). (Noel/Cepos)

Polisi saat menggelandang  warga yang  melakukan aksi pembentangan spanduk yang menolak DOB dan meminta referendum ke atas mobil untuk digelandang ke Mapolres Merauke selanjutnya diminta keterangan, kemarin. (Humas Polres Merauke for Cepos)
Sejumlah toko di Jalan Yos Sudarso Wamena memilih tutup selama demo yang dimotori PRP digelar, kemarin. (Denny/ Cepos )

*12 Pendemo Diamankan di Merauke, di Wamena Sejumlah Toko Pilih Tutup

JAYAPURAAksi demo menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan ratusan orang di Jayapura dari berbagai komponen masyarakat kembali gagal sampai ke DPR Papua. Niat awal demo ini adalah  menyampaikan aspirasi  langsung ke kantor DPRP. Ini demo ketiga yang gagal sampai ke kantor wakil rakyat tersebut. Aksi pertama dilakukan pada 31 Maret, kedua pada 10 Mei dan ketiga pada 3 Juni kemarin.

Ketegasan polisi tak bisa ditawar lagi sehingga ketika baru terjadi kumpul – kumpul, saat itu juga langsung dibubarkan.

Hanya menariknya dari aksi pada Jumat, 3 Juni kemarin terlihat terjadi perubahan skenario. Jika selama ini aksi demo mulai dilakukan sekira pukul 9 pagi sambil menunggu simpatisan maupun peserta yang lain, kali ini dilakukan lebih pagi.

Pada 10 Mei lalu pendemo mulai bergerak pada pukul 08. 00 WIT sementara pada 3 Juni kemarin terlihat lebih cepat. Pukul 06.30 WIT massa mulai mempersiapkan diri dan pukul 7 pagi mulai menerapat ke sejumlah titik yang ditentukan.

Untuk Kota Jayapura tercatat hanya dua distrik yang menjadi basis massa. Pertama Distrik Heram dan  kedua Distrik Abepura.

Untuk Jayapura Selatan maupun Jayapura Utara termasuk Muara Tami semua landai. Meski demikian aparat keamanan tetap disiagakan. Hingga siang kemarin aparat masih berjaga di seputaran Imbi hingga Lampu Merah Dok II Jayapura. Sedangkan untuk titik kumpul massa kali ini tidak sama seperti sebelum – sebelumnya.

Jika pada demo sebelumnya wilayah Expo, pertigaan USTJ hingga Kampkey masih  digunakan sebagai wilayah basis massa namun kali ini hanya berkumpul di Lingkaran Abepura dan Perumnas III Waena. Namun massa yang bergerak di bawah komando Petisi Rakyat Papua (PRP) ini hanya sesaat dalam menyampaikan aspirasi.

Pasalnya belum sempat mengumpulkan massa lebih banyak, aparat keamanan lebih dulu membubarkan. Selain menyemprot menggunakan water  canon, polisi juga memajukan pasukan anti huru hara dari Brimob.

Alhasil pada pukul 09. 30 WIT  aktivitas  jalan umum dan warga  sudah berjalan normal. Hanya kelompok massa yang berada di Jalan Biak saja yang berkumpul hingga sore hari namun akhirnya membubarkan diri  dengan tertib. Sebelumnya terkait aksi demo 3 Juni ini, Polresta Jayapura Kota telah mengeluarkan imbauan agar tak dilakukan long march.

Pasalnya Polresta siap memfasilitasi para pendemo menuju kantor DPR Provinsi Papua di Jayapura. Hanya hingga sore kemarin para pendemo tetap  melakukan aksinya dengan keinginan sendiri sehingga gagal sampai ke kantor DPRP.

Kapolresta AKBP Victor Mackbon mengatakan pada pagi hari massa sempat menutup jalan dan di sini pihaknya sudah mengimbau untuk tidak menutup jalan namun kelompok tersebut melawan petugas sehingga diambil upaya penindakan. “Ada juga beberapa titik yang kita fasilitasi mereka menyampaikan aspirasi dengan baik, di antaranya yaitu di Jalan Biak dan Perumnas III. Awalnya tadi ada yang melawan petugas akhirnya bisa memahami,” kata Mackbon.

Upaya polisi kali ini dipilih lebih humanis. Kapolresta berpendapat bahwa semua bisa lebih adem jika diawali dengan komunikasi  dua arah yang baik.  Meski demikian diakui ada langkah tegas yang dilakukan Ini merupakan bagian dari pencegahan. “Kami sudah berupaya persuasif tapi tetap mereka lakukan, maka prosedur penanganan juga dilakukan,” tambah Mackbon.

Selain itu dikatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Jefry Wenda selaku penanggung jawab aksi dan sudah kita sampaikan syarat-syarat tapi dirinya tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Seperti organisasi PRP apakah sudah terdaftar di Kesbang dan metode penyampaian seperti apa dan polisi sendiri menyatakan siap memfasilitasi jika ingin ke DPR.

Namun menurut Kapolresta  tawaran ini tidak diindahkan. Tetapi yang jelas kata Kapolresta pihaknya tidak pernah membatasi penyampaian aspirasi. Bahkan  bila hari ini tujuannya belum tercapai dan masih ingin menyampaikan aspirasinya dikemudian hari, maka polisi siap untuk memfasilitasi massa ke DPR Provinsi. Pendekatan polisi  di bawah kepemimpinan Victor Mackbon nampak lebih humanis. Lebih memberi ruang namun dengan tetap memandang aturan.

Namun di tengah demo, sejumlah grup Whatsapp dikagetkan dengan banyaknya foto – foto massa aksi yang terluka.

Foto- foto ini disebar  melalui media sosial Facebook yang meresahkan masyarakat. Namun setelah ditelusuri, foto ini adalah  foto lama yang diupload ulang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.  “Kami sudah cek postingan tersebut dan akan lakukan penyelidikan lebih lanjut dengan akun yang menyebarkan informasi hoax di media sosial Facebook, ” ucapnya.

Dalam postingan disebut ada massa aksi terluka di wilayah Expo namun kenyataannya di wilayah Expo tidak ada massa yang melakukan aksi dan juga tidak dilakukan pembubaran paksa di Expo sedangkan di wilayah Uncen bawah yang dilakukan adalah pendekatan yang lebih humanis karena aksi demo menutupi jalan.

Masyarakat disarankan untuk tidak perlu cemas dan jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan berita bohong/hoax. “Situasi kamtibmas di seputaran Kota Jayapura khususnya di wilayah Distrik Heram dan Abepura aman dan kondusif. Aktivitas arus lalulintas berjalan normal seperti biasanya pada pukul 09.30 WIT,” tandasnya.

Sementara salah satu anggota DPR Papua, Yulius Miagoni justru menyayangkan apa yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan.

Baginya ada SOP yang  semuanya sama. “Ini bagaimana, penanganan demo kali ini tidak jelas. Di Polres Wamena beda dengan Polres Paniai, lalu Polres Nabire juga beda, begitu juga dengan Serui Wamena dan Yahukimo,” singgungnya.

Kata Yulius, ada Polres yang siap mengantar, tapi ada Polres yang membubarkan sehingga yang perlu diingat kata Miagoni adalah aspirasi dibawa ke kantor DPRP dan bukan ke Polda sehingga tidak perlu ditahan.

“Mengantar ke DPRP itu sama seperti menghormati lembaga wakil mereka. Lalu dengan penyekatan dan pembubaran ini seperti tidak menghargai DPRP. Sebab kami selalu siap menerima aspirasi tapi yang sibuk justru polisi sehingga dirinya bertanya itu aspirasi mau dibawa ke Polda atau ke DPRP,” singgungnya.

Malah kata Miagoni sosok Kapolda non Papua terkadang lebih paham bagaimana memperlakukan orang Papua ketimbang masyarakat asli. Polisi lanjut Miagoni dikatakan juga harus tahu diri sebab justru masyarakat demo, minta merdeka, minta Otsus, hal – hal ini juga yang memberi peluang bagi polisi untuk mengabdi dan berkarya.

“Saya pikir kalau aksi kemudian hanya wakil saja yang diantar bertemu DPRP, soal itu memang sulit dilakukan. Sebab masyarakat merasa lebih menginginkan ada massa,” tutup Miagoni.

Sementara itu, sebanyak  12 warga Merauke  terpaksa berurusan dengan Kepolisian Resor Merauke. Dua belas warga Merauke tersebut digiring ke Mapolres Merauke untuk dimintai keterangan lantaran melakukan aksi dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan menolak Daerrah Otonom Baru (DOB)  dan meminta referendum.

Aksi nekat tersebut dilakukan  ke-12 warga tersebut di sekitar Pasar Manga Kudamati, Kelurahan Kamandu, Merauke, Jumat (3/6).

Polisi yang mendapatkan laporan langsung  mendatangi  TKP dan menggiring ke-12 warga tersebut ke atas  mobil untuk dibawa ke Mapolres Merauke, guna menjalani pemeriksaan oleh penyidik  Reserse Kriminal Polres Merauke.

Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum,  kepada wartawan terkait dengan ke-12 warga yang diamankan tersebut menjelaskan bahwa mereka diamankan karena selain melakukan kegiatan tanpa mendapatkan  izin dari kepolisian, juga karena aksi yang  mereka lakukan menentang  program pemerintah yang akan melakukan  melakukan DOB.

Selain itu, lanjutnya, warga tersebut  diamankan karena meminta referendum. Warga yang diamankan karena diduga hendak melakukan makar yang tentu saja  melawan negara masing-masing berinisial  YA, CS, KK, AY, BW, YM, MP, MY, EK, OE, PK dan OL. “Sementara  warga yang kita amankan ini menjalani pemeriksaan. Kita  sementara mendalami aksi yang dilakukan tersebut. Jika nantinya perbuatan mereka melawan hukum, maka tentunya kita akan proses hukum lebih lanjut. Tapi sekarang ini, kita masih melakukan pemeriksaan sevara intensif,’’ pungkasnya.

Aksi demo yang dipelopori PRP juga digelar di Wamena ibukota Kabupaten Jayawijaya. Dalam aksi demo kemarin, ribuan pendemo melakukan long march dari beberapa titik yaitu Sinakma, Pikhe, Potikelek dan Wouma. Para pendemo berjalan kaki menuju gedung DPRD Jayawijaya untuk menyampaikan aspirasi.

Adapun aspirasi atau tuntutan yang disampaikan yaitu menolak DOB dan minta DPRD se-Lapago gelar sidang istimewa tolak Otsus jilid II

Meskipun aksi demo di Wamena ini berjalan tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan, namun tak sedikit pelaku usaha yang memilih menutup trempat usahanya selama demo berlangsung.

Dari pantauan Cenderawasih Pos, sejumlah tempat usaha di Jalan Irian dan Yos Sudarso memilih tidak membuka tempat usaha mereka selama demo berlangsung.

“Kami lebih memilih tutup sementara waktu dulu sampai penyampaian aspirasi selesai dilakukan. Kami tak punya kepentingan politik apapun dan kami hanya melakukan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu kami mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan menutup sementara tempat usaha kami,” ungkap Syawal salah satu pedagang di Jalan Irian kepada Cenderawasih pos jumat (3/6) kemarin.

Syawal mengakui aksi demo yang dilakukan di Wamena selalu berlangsung dengan aman dibawah pengamanan aparat TNI-Polri. Meskipun demikian, menurutnya sebagian besar pedagang yang menutup sementara tempat usahanya kemarin, kemungkinan masih trauma dengan aksi beberapa tahun lalu sehingga mereka lebih memilih tutup apabila ada aksi demo.

“Sebenarnya setiap kali pelaksanaan demo itu aman, hanya saja mungkin masih ada sedikit trauma dari masyarakat khususnya pengusaha. Sehingga lebih memilih menutup sementara tempat usahanya dan kebetulan juga memang ini hari Jumat sehingga banyak yang melakukan salat Jumat juga,” bebernya

Sementara salah satu penjaga kios di Jalan Yos Sudarso, Jambri Ginting mengatakan meskipun ia membuka kios namun tetap ada rasa was-was juga. “Kalau tidak buka kios bagaimana saya bisa makan bang. Jadi saya memilih buka kios saja tetapi sambil melihat situasi juga. Sebab kalau ada demo seperti ini pembeli juga sepi atau tak ada orang yang melakukan aktivitas,” tutupnya

 Sementara itu dari pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, sejak pagi aparat Kepolisian telah meminta kepada pedagang BBM eceran agar tidak memajang jualannya di pinggir jalan sementara waktu. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga selama pelaksanaan demo tak ada BBM yang diperjual belikan sementara waktu.

 Sejak pengumpulan masa yang berada di Sinakma, Pikhe, Wouma dan Potikelek, pengusaha kios dan toko terlihat sudah menutup tempat usahanya, dan hingga siang hari tak banyak kios dan toko yang buka untuk melakukan aktivitas jual beli. Dari pantauan Cenmderawasih Pos hanya beberapa kios kecil saja yang membuka tempat usahanya.

Selain tempat usaha, perkantoran baik dari Pemda Jayawijaya maupun instansi vertikal dan perbankan yang ada di Wamena tak melakukan aktivitas perkantoran.(oel/ade/ulo/jo/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *