Tetap Wajib Masker, Tak Wajib Tes PCR/Antigen 

Sejumlah warga berjalan dengan masih memakai masker di Spot Budaya Terowongan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (18/05/2022). Pemerintah melonggarkan kebijakan bermasker. Masyarakat diizinkan melepas masker ketika berada di luar ruangan yang tidak padat orang. Namun, masih ada aturan wajib memakai masker untuk masyarakat yang berkegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, warga usia lanjut atau 60 tahun ke atasn dan warga yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Selain melonggarkan kebijakan pemakaian masker, presiden juga mencabut syarat hasil negatif tes Covid-19 untuk masyakarat yang hendak bepergian, baik di dalam maupun luar negeri. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

*Pengusaha Travel Apresiasi Kebijakan Anyar

JAKARTA, Jawa Pos-Selain pelonggaran berupa penghapusan kewajiban memakai masker di luar ruangan, pemerintah juga memutuskan untuk melonggarkan aturan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN).

Kini setiap PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan ketiga (booster) dibebaskan dari kewajiban menunjukkna hasil negatif tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik adanya kebijakan relaksasi prokes tersebut.

Budi mengatakan, keputusan penerapan relaksasi prokes yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali. “Kami meyakini kebijakan ini dapat menjadi titik balik kebangkitan sektor transportasi yang turut berkontribusi untuk kebangkitan ekonomi Indonesia,” kata Budi kemarin (18/5).

Menindaklanjuti adanya kebijakan ini, Kemenhub telah menerbitkan satu set Surat Edaran (SE) Petunjuk Pelaksanaan PPDN. Meliputi SE 54 Tahun 2022 untuk pengaturan transportasi darat, SE 55 Tahun 2022 untuk transportasi laut, SE 56 Tahun 2022 untuk transportasi udara, serta SE 57 Tahun 2022 untuk transportasi perkeretaapian.

Selain itu, Kemenhub juga menerbitkan SE yang memuat petunjuk teknis Perjalanan Orang Luar Negeri yaitu: SE 58 untuk transportasi udara, SE 59 untuk transportasi laut, SE 60 untuk transportasi darat. Semua SE tersebut merujuk pada pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 18 tahun 2022 untuk PPDN dalam negeri dan SE Nomor 19 Tahun 2022 untuk perjalanan luar negeri.

Dalam keempat SE regulasi PPDN tersebut, disebutkan bahwa mereka yang sudah ter vaksin dosis 2 dan 3 tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif PCR atau Antigen. Namun, PPDN tetap dikenakan kewajiban untuk memakai masker selama dalam kendaraan. Kemudian juga menghindari kerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.

Meskipun disambut baik dimana-mana, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengingatkan agar ekstra hati-hati dalam pelaksanaan kebijakan ini. Terutama dalam menarasikan dan mensosialisasikannya pada masyarakat. “Jangan sampai membangun euforia atau percaya diri berlabihan yang akhirnya membuat kita abai dan merugikan kita sendiri,” jelas Dicky.

Hal ini mempertimbangkan bahwa penggunaan masker sejauh ini merupakan instrumen perilaku yang mudah, murah dan efektif dalam mencegah meluasnya penyebaran berbagai penyakit yang menular lewat udara. Seperti Covid-19.

“Jadi masker, protokol kesehatan dikombinasikan dengan akselerasi peningkatan cakupan vaksinasi menjadi satu kombinasi yang sangat signifikan berkontribusi dalam memperbaiki situasi pandemi,”  kata Dicky.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik pelonggaran-pelonggaran aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah syarat kedatangan ke Indonesia tanpa PCR. “Untuk inbound ke Indonesia sendiri, kita mengharapkan adanya perluasan negara-negara yang diperbolehkan mengunjungi Indonesia tanpa visa, tidak hanya ASEAN nationalities,” ujar Pauline, saat dihubungi, kemarin (18/5).

Menurut Pauline, hal di atas patut menjadi perhatian lantaran Indonesia saat ini dianggap kalah bersaing dengan negara Asean lainnya karena Indonesia masih menerapkan VOA dan aplikasi visa.

Untuk pelonggaran tidak wajib memakai masker di tempat terbuka pun pengusaha mengapresiasi hal tersebut. Pauline menegaskan bahwa di luar negeri pun sudah banyak yang menerapkan aktivitas di luar ruangan tanpa perlu mengenakan masker lagi. “Hal ini tentunya wisatawan pun akan lebih nyaman saat bepergian,” tambah Pauline.

Menurut Pauline, confidence masyarakat untuk bepergian perlu dibarengi dengan semakin melandainya kasus Covid di setiap negara, serta meningkatnya tingkat vaksinasi. “Di Indonesia keliatannya setelah euforia mudik kemarin juga tidak terjadi lonjakan kasus yang berarti,” urainya.

Pengusaha di sektor pariwisata, sambung Pauline, berharap ke depannya tidak ada varian-varian baru lagi yang membuat industri meredup. “Sekarang ini saatnya industry revival, berbagai pelonggaran aturan tentunya sangat membantu,” tegasnya.

Pengusaha tidak berekspektasi tinggi bahwa demand perjalanan akan meningkat secara instan. Astindo memproyeksikan permintaan akan naik secara gradual. “Dari data kita bulan Maret-April angkanya sudah meningkat 50 persen dibanding Januari – Februari dan meningkat 400 persen dibanding Maret-April tahun lalu. Ini artinya trennya sudah baik,” pungkasnya.

Turut menambahkan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Artha hanif, menyebutkan bahwa pelonggaran yang diterapkan pemerintah akan menjadi angin segar bagi industri pariwisata dan sektor-sektor pendukung lainnya. “Hal ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Yang kemarin masih menunda outing, wisata keluarga, dan sebagainya, sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi,” ujar Artha.

Artha berharap sektor usaha-usaha riil yang terkait dengan mobilitas dan perjalanan masyarakat juga akan diuntungkan dengan adanya kebijakan ini. “Merespon ini semua pihak, maskapai, hotel, teman-teman perjalanan wisata akan bersiap dan akomodatif dengan kondisi riil. Paling tidak untuk target-target sampai akhir tahun 2022 ini kita bisa kejar,” beber Artha.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril SpP kemarin menyatakan pelonggaran aturan ini tidak lantas bebas tanpa aturan. Yang diperkenankan tidak memakai masker jika beraktivitas di luar ruangan dan bukan orang yang berisiko. Yang berisiko misalnya anak, lansia, dan orang yang memiliki komorbid. “Tapi kalau kurang yakin boleh pakai masker. Kan tidak ada larangan tidak boleh memakai masker,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menyatakan aktivitas dalam ruangan harus menggunakan masker. Selain itu jika berada di tempat yang banyak orang atau kerumunan disarankan tetap pakai masker untuk siapapun.

Di sisi lain, masyarakat dinilainya sudah disiplin dalam memakai masker. “Ini jadi kebiasan hidup kita,” ungkapnya.

Jika kondisi terus membaik, maka akan terus dilakukan berbagai pelonggaran. Kali ini memang masa transisi menuju endemi. Namun berbagai syarat harus dipenuhi selama beberapa bulan kedepan. Setidaknya dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan. Syarat tersebut  antara lain keterisian tempat tidur. “Keputusan yang kami ambil yang akan melindungi rakyat,” ungkapnya.

Pada kesempatan berbeda, Sesditjen Kesehatan Masyarakat Siti Nadia Tarmizi menyatakan tidak ada kriteria baku suatu negara berada pada fase apa. Badan kesehatan seperti CDC dari Amerika Serikat membuat kriteria sendiri untuk negaranya dan diikuti beberapa negara.

Namun ketentuan yang dibuat badan kesehatan di beberapa negara biasanya bersifat general. Misalnya kasus konfirmasi rendah dan angka produksi virus dibawah satu. “Ini yang dinamakan pandemi terkendali,” ujarnya. Lalu biasanya ada tambahan cakupan imunisasi 70 persen.

“WHO sebenarnya sedang menyusun kriteria itu,” bebernya. Sayangnya belum juga final. Indonesia pun, menurut Nadia, tidak bisa menunggu dan juga masih menyusun kriteria transisi endemi Covid-19. “Kriteria PPKM level 1 itu bisa dikatakan pandemi terkendali,” imbuhnya.

Sementara itu, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pelonggaran penggunaan masker, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan pelaksanaan salat berjamaah, tanpa menggunakan masker. “Khususnya bagi jemaah yang sehat,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh di Jakarta kemarin (18/5).

Asrorun mengatakan diperbolehkan kembali salat berjamaah tanpa masker, sifatnya himbauan atau seruan. Bukan fatwa. Dia menegaskan himbauan atau pernyataan MUI ini menyusul kebijakan pelonggaran penggunaan masker oleh Presiden Jokowi.

Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu menjelaskan setelah salat berjamaah, umat Islam harus menyesuaikan dengan keberadaannya. Jika di tempat yang mewajibkan pakai masker, maka setelah salat mereka diminta untuk kembali menggunakan masker. Begitupun sebaliknya.

MUI Bolehkan Salat Berjamaah Tanpa Masker

Meskipun sudah ada pelonggaran, Asrorun mengatakan umat Islam harus tetap waspada. Pasalnya pandemi Covid-19 belum benar-benae hilang di Indonesia. “Jika ada indikasi kurang sehat, sebaiknya istirahat di rumah,” katanya. Tidak perlu memaksakan beribadah di masjid atau musala. Sebaiknya jika ada keluhan sakit, segera periksa ke dokter.

Kepada para pengurus atau takmir masjid dan musala, Asrorun mengingatkan bahwa sebelumnya karpet masjid digulung. Untuk mencegah penularan Covid-19. Tetapi seiring melandainya kasus Covid-19, karpet masjid atau musala bisa kembali digelar. Sehingga bisa membuat jemaah nyaman dalam beribadah.

Asrorun menjelaskan mencegah penularan Covid-19 tetap lebih utama. Selain itu upaya untuk terus menekan penularan Covid-19 harus terus dilakukan. “Karena kita lihat bahwa wabah ini belum sepenuhnya hilang. Seperti kasus di Korea yang baru-baru ini,” tutur dia. (tau/lyn/agf/wan/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *