Produksi Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Belum Terdata

Aktifitas para pedagang ikan di pasar Ikan Hamadi. Produksi ikan hasil tangkapan ikan dari pala nelayan sampai saat ini belum terdata baik. (Karel/ Cepos)

JAYAPURA– Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jayapura tidak pernah mengantongi data jumlah produksi ikan hasil tangkapan nelayan, baik produksi harian maupun tahunan. Hal ini disebabkan karena sejak awal pembangunan PPI di Hamadi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, tidak pernah diberikan ruang oleh masyarakat adat untuk melakukan pengelolahan Pasar.

   “Dampak dari pada itu berbagai macam persoalan terkait ketersediaan Ikan dan pengolahan Pasar tidak bisa diatasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.” Ungkap Carlos Matuan, Plt Kepala PPI Hamadi.

   Carlos Matuan mengatakan sejak awal pembangunan PPI Hamadi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua tidak pernah memberikan kontribusi retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah.Sebab, segala bentuk iuran wajib baik dari nelayan, pedagang ikan maupun retribusi parkir masih dipungut secara liar oleh oknum masyarakat suku adat.

  “Harusnya setiap hari Ikan yang di dapat oleh nelayan itu harus dicatat jumlahnya berapa, tapi selama ini karena tidak diberikan ruang kepada dinas kelautan dan perikanan untuk mengelolah sehingga kami pun tidak bisa mengetahui apakah saat ini ada kendala terkait ketersediaan ikan di pasar Hamadi atau tidak”, tutur karlos Matuan, selasa, (17/5).

  Carlos Matuan mengaku walaupun pengelolahan pasar hamadi dilakukan oleh masyarakat adat, tetapi sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan kota Jayapura, PPK tetap membangun segala bentuk oprasional yang ada di PPI Hamadi. Dan baru baru ini yang telah mereka bangun adalah lahan parkir.

  “Karena memang setiap tahunnya tetap ada anggaran untuk pembangunan PPI tersebut yang walaupun hasil dari pada pengelolahannya tidak masuk dalam pemndapatan daerah, tetapi kami tetap menata tempat tersebut dengan baik”, pungkasnya.

   Ditambahkan bahwa dampak dipalangnya Kantor PPI Hamadi, maka segala sesuatu pelayanan khususnya terkait perizinan usaha ataupun pelayaran kapal para nelayan tidak berjalan maksimal, tentu dampaknya jika ada persoalan yang terjadi khsusnya bagi para nelayan terjadi sesuatu saat beraktifitas maka Dinas tidak bisa memberikan kompensasi.

  “Penutupan Kantor UPTD tersebut sebenarnya sangat merugikan para nelayan karena mereka tidak bisa mengurus ijin operasional, dan dampaknya jika para nelayan melakukan oprasional tanpa memiliki izin oprasional dari PPK, maka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat berlayar pastinya mereka tidak mendapatkan Asuransi karena tanpa ada izin maka asuransi jiwa tidak diberikan”, tutur Carlos Matuan.(cr-267/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *