Pencaplokan Wilayah Jayawijaya oleh Nduga Masih Terus Dibahas

Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH, MHum saat berada di batas wilayah dengan Kabupaten Lanny Jaya beberapa waktu lalu. Khusus batas wilayah Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Nduga akan dibahas hari ini. (Denny/ Cepos)

WAMENA—Pemrintah Kabupaten Jayawijaya memastikan pencaplokan wilayah administrasi Kabupaten Jayawijaya oleh Kabupaten Nduga masih dalam tahapan pembicaraan, guna menetapkan titik koordinat batas wilayah dari kedua kabupaten di wilayah Lapago, pasalnya Pemkab Nduga ingin mengambil Distrik Nanggro Trikora untuk menjadi wilayahnya.

    Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH, M.Hum menyatakan, masalah Distrik Nanggro Trikora yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Jayawijaya dan Nduga, sementara ini masih dalam tahap pembahasan, di mana beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melakukan pertemuan di Jakarta dan di Jayapura.

“Rencananya besok lagi kita akan memenuhi undangan dari kementrian melalui Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua sehingga masalah batas wilayah ini masih dibicarakan,”ungkapnya, Rabu (18/5), kemarin.

Diungkapkan, pertemuan yang akan dilakukan hari ini, hanya sebatas penegasan saja, mana wilayah Pemerintahan Kabupaten Nduga dan mana wilayah Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, oleh karena itu, kedua bela pihak diundang untuk membahas penentuan titik koordinat batas wilayah kedua kabupaten di wilayah Lapago ini.

“Sebenarnya bukan hanya Nduga, masalah batas wilayah ini hampir di semua kabupaten pemekaran dari Jayawijaya, seperti Yalimo, Mamberamo Tengah, Tolikara, Lanny Jaya, namun yang lain sudah diselesaikan, tinggal dengan Kabupaten Nduga saja yang masih dibicarakan,”bebernya.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya ini juga mengharapkan masalah pencaplokan wilayah administrasi ini bisa segera diselesaikan dengan menentukan titik koordinatnya, sehingga semua bisa diselesaikan dengan baik.

“Yang dijaga, jangan sampai masalah pencaplokan wilayah ini menjadi konflik horizontal dalam masyarakat sehingga pemerintah harus menyelesaikan masalah ini secepatnya, keputusan yang nanti dikeluarkan dapat diterima dan dijalankan masing -masing kabupaten,” tutup Wakil Bupati Jayawijaya. (jo/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *