Bakal Buka Ruang Dialog Besar Tentang DOB

Ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua, Ricky Ham Pagawak, SH., M.Si., saat diberikan kesempatan memotong daging wam (babi) sesuai adat masyarakat Pegunungan Tengah Papua dalam acara syukuran 10 tahun kepemimpinan Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom, SE, M.Si., di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (19/5). (Denny/Cepos )

*RHP Pimpin Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua

WAMENA-Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, SH., M.Si., terpilih sebagai ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua menggantikan Befa Yigibalom, SE, M.Si., yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Bupati Lanny Jaya pada tanggal 22 Mei 2022.

Setelah terpilih memimpin Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua, RHP berencana membuka dialog besar melibatkan semua unsur di dalamnya untuk membicarakan tentang daerah otonom baru (DOB), sehingga jika dipaksakan dari pemerintah pusat maka jangan sampai masyarakat Lapago yang menjadi korban.

Dengan kepercayaan yang diberikan menjadi ketua Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua, RHP mengaku bersyukur karena Tuhan. Dirinya juga bersyukur, karena semua bupati di Pegunungan Tengah Lapago yang secara resmi dalam rapat terbuka duduk dan menyepakati untuk masa jabatan Bupati Lanny Jaya yang akan berakhir.

“Karena sebelumnya saya sebagai wakil ketua asosiasi, dan lazimnya seperti itu, sehingga saya dari wakil menjadi ketua. Kemudian posisi saya diisi oleh Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (19/5).

RHP menyatakan, tujuan asosiasi ini yaitu untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga dirinya berpikir itu kepentingan umum. Dirinya mengakui kehadiran asosiasi ini masih sangat penting. Mengingat banyak hal yang akan menjadi perhatian untuk masa depan masyarakat Lapago.

“Saya sendiri setelah dipercayakan, kita akan lihat kebutuhan apa, misalnya komunikasi kita antara pemerintah di pegunungan tengah berkaitan dengan DOB yang hangat hari ini. Ya, di sini kehadiran asosiasi itu harus betul-betul kita bijaksana, tidak bisa asosiasi didesak dan ditekan diperintah oleh siapapun,” tegasnya.

Terkait pemekaran DOB, RHP menyebutkan bahwa hal pertama yang harus dilihat adalah kehadiran DOB ini untuk siapa. “Manfaatnya apa, kepentingannya apa dan nanti ke depan bagaimana? Sehingga asosiasi memutuskan ini sesuai dengan kebutuhan dan juga kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, tadi malam semua bupati Lapago juga sudah bincang-bincang bagaimana ke depan karena pemerintah pusat pada prinsip mereka mendorong provinsi ini,” jelasnya.

“Sekarang bagaimana sambutan masyarakat. Oleh sebab itu asosiasi akan berdiri di tengah. Tidak memihak dan tidak melihat kepentingan, karena jujur bahwa jangan sampai masyarakat melihat asosiasi bupati punya kepentingan di dalam ini. Saya akan menjaga ini, supaya menghindari apa yang disampaikan oleh masyarakat, tidak dilihat bahwa para bupati kita yang dua periode dengan teman-teman di DPR punya kepentingan sehingga kita akan mengutamakan apa yang rakyat mau,” sambungnya.

Bupati Mamberamo Tengah dua periode ini juga akan membuka dialog besar untuk duduk bersama-sama. Dimana bukan hanya asosiasi, tetapi juga intelektual.

“Intelektual ini kan banyak. Ada intelektual pemerintah dan gereja ada situ. Kita akan duduk sama-sama, apakah ini betul-betul sepakat terima,” tuturnya.

RHP menyampaikan bahwa apabila hal ini dilakukan secara terbuka dan disepakati, tentunya tidak ada masalah.

“Tapi kalau suara banyak mengatakan kami tidak mau, ya mau tidak mau asosiasi harus dengar. Kami ini dipilih oleh rakyat bukan kami ditunjuk.  Kalau kami ditunjuk beda, ya tidak perlu rakyat. Tetapi kembali lagi bahwa para bupati asosiasi ini dipilih oleh rakyat, sehingga suara rakyat harus menjadi prioritas,” tegasnya.

RHP menilai masalah DOB ini harus diperhitungkan dengan baik dengan melakukan berbagai pertimbangan dan melihat kondisi yang ada serta melihat untung ruginya. Oleh sebab itu, Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua akan terus membangun komunikasi dan membangun hubungan orang Lapago. Karena ini merupakan suku terbesar di Papua, dimana terdapat sembilan kabupaten dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa.

“Jadi secara pemerintahan, karena jangkauan dan hubungan kita di wilayah Lapago harus pakai pesawat sehingga untuk koordinasi-koordinasi dibutuhkan asosiasi yang mengkoordinir. Untuk itu dalam urusan-urusan tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, ketua atau wakil ketua asosiasi yang mewakili teman-teman untuk berbicara. Itu pun harus sesuai kesepakatan rapat resmi asosiasi,” ucapnya.

Ditambahkan, Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah Papua ini sudah dibentuk sejak zaman Lukas Enembe menjadi Bupati Puncak Jaya. Pembentukan asosiasi ini menurut RHP, sangat membantu di bidang pemerintahan khususnya terkait koordinasi antar bupati

dalam rangka mengurus masyarakat di wilayah Lapago. Kedua, asosiasi ini dibentuk untuk bagaimana membela, mendukung atau menolong masyarakat dalam hal-hal tertentu.

“Kita lebih ke adat, karena kita orang Lani adatnya satu, sehingga asosiasi harus berdiri. Misalnya, kasus kemarin, terjadi perang antara masyarakat Nduga dan Lanny Jaya, di situ dibutuhkan asosisasi untuk hadir,” tutupnya. (jo/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *