Pemerintah Kaji Ulang  Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Kab Jayapura

Pertemuan internal Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menyikapi tuntutan masyarakat terkait dengan penutupan izin sejumlah perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Jayapura bertempat di Kantor Bupati Jayapura Kamis (28/4). (Robert Mboik Cepos)

SENTANI– Pemerintah Kabupaten Jayapura mengkaji ulang izin perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Jayapura.  Secara khusus perusahaan perkebunan sawit yang diminta masyarakat adat untuk segera dicabut izinnya.

“Hari ini sesuai dengan perintah Pak Bupati kita bahas lagi  izin perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Jayapura, “kata Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo kepada wartawan di Kantor Bupati Jayapura,  Kamis  (28/4)  kemarin.

Dia mengatakan,  pertemuan ini merupakan rapat lanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan sejumlah pihak,  terkait tindak lanjut adanya tuntutan sejumlah kelompok masyarakat yang menginginkan menutup beberapa perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Jayapura.  Pertemuan ini membahas bagaimana pemerintah menyelesaikan permasalahan ini. “Kami juga mengundang dari akademisi untuk memberikan solusi. Sehingga ketika  nanti pemerintah memberikan keterangan  Kepada Bupati, tidak salah,”ujarnya.

Dia mengatakan sejumlah kelompok masyarakat di Kabupaten Jayapura menginginkan agar sejumlah perusahaan kelapa sawit itu izinnya segera dicabut. “Ada beberapa yang mereka minta supaya dicabut izinya karena ada indikasi perusahaan tersebut tidak beroperasi sesuai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah,”ungkapnya.

Termasuk ada indikasi eksplorasi hutan kayu yang ada di dalam kawasan izin tersebut. Karena itu mereka juga mengundang beberapa pihak akademisi untuk membahas persoalan itu. “Menurut masyarakat ada yang mengoperasikan perusahaannya menjadi HPH padahal itu izinya kelapa sawit,” terangnya.

Namun demikian pemerintah tidak serta merta mencabut izin dari sejumlah perusahaan kelapa sawit itu, karena pemerintah juga harus mempelajari peraturan, termasuk izinnya.

“Ada laporan bahwa selama ini perusahaan sawit ini tidak beroperasi sesuai izin.  Tetapi kita perlu melakukan kajian terlebih dahulu untuk memastikan.  Ini penting supaya pemerintah juga tidak salah dalam mengambil keputusan mengenai masalah tersebut,”pungkasnya.(roy/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *