Revisi RTRW Untuk Selaraskan UU Cipta Kerja

Jan Jap Ormuseray

Kepala Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup Papua, Jan Jap Ormuseray saat memberikan keterangan kepada awak media saat ditemui di Jayapura, Selasa (26/4). (Erik/Cepos)

JAYAPURA-Sehubungan dengan telah ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan aturan turunannya, yakni Permen ATR-BPN nomor 11 2021 tentang proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai salah satu amanat dari undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang cipta kerja.

   Maka Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup bersama Bappeda Papua melaksanakan konsultasi dan konsolidasi nasional tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka revisi RTRW Papua tahun 2022-2042.

   Kepala Dinas Kehutan dan Lingkungan Hidup Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan bahwa kajian ini dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua bersama Bappeda Papua dan didukung mitra kerja serta keterlibatan 3 Kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian ATR/BPN terlibat dalam rangka penyusunan KLHS dalam penyusunan RTRW Papua.

   “Diharapkan adanya kesepahaman dan kesepakatan antara instansi terkait. Sehingga output yang didapatkan adanya RTRW sesuai kebutuhan. Karena kita lihat rencana dan kebutuhan ruang di Papua ini tidak sinkron. Oleh karena itu adanya revisi RTRW ini diharapkan adanya masukan semua stakeholder. Diharapkan produk RTRW ke depan ini bisa menjawab kebutuhan tata ruang di Papua,” ungkap Ormuseray kepada awak media di Jayapura, Selasa (26/4).

   Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Bappeda Provinsi Papua, Edison Howai juga berharap konsultasi dan konsolidasi ini bisa memberikan masukan dan arahan sehingga adanya penyamaan persepsi.

   “Tahapan RTRW sudah berjalan dan diintegrasikan dengan dokumen-dokumen ruang laut dan darat. Sebelum adanya UU 11 2020 Cipta kerja, dua dokumen itu berdiri sendiri tapi dengan adanya UU ini maka diintegrasikan. Kita harapkan adanya masukan dari 3 Kementerian untuk mempercepat dokumen ini,” ujarnya.

   Dirinya melanjutkan, latar belakang revisi RTRW ini berdasarkan peninjauan kembali dimana setelah dilakukan review kurang sehat karena dinamika pembangunan ruang banyak yang telah dimanfaatkan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat disusun dan perlu direvisi.

  “Kedua berkaitan dengan UU cipta kerja 11 tahun 2020 dan turunnya. Ketiga revisi kita lakukan karena karakteristik Papua dengan ciri khasnya, dimana wilayah adat dan perintah integrasi adat harus masuk dalam ruang dalam dokumen RTRW dan itu poin utama,” pungkasnya. (eri/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *