13 Mahasiswa Papua Pulang ke Indonesia 

Kepala BPSDM Provinsi Papua Aryoko, AF Rumaropen, SP, M.Eng dan Sekertaris BPSDM Provinsi Papua Anthony Mirin, S.Sos, M.Si saat memberikan keterangan persnya, Selasa (26/4). (Elfira/Cepos)

JAYAPURA-Sebanyak 13 orang dari 142 mahasiswa luar negeri yang beasiswanya dihentikan telah pulang ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak empat orang sedang melanjutkan kuliah.

Kepala BPSDM Provinsi Papua Aryoko, AF Rumaropen, SP, M.Eng menyampaikan, empat orang yang sedang melanjutkan kuliah hanya saja persoalannya ada pada pembiayaan.

“Untuk pembiayaan ini kita harus bicara, karena dia tidak boleh masuk lagi dalam SK, sebab akan menjadi persoalan dipemeriksaan,” kata Aryoko yang ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Selasa (26/4) kemarin.

Lanjut Aryoko menjelaskan, jika misalnya para mahasiswa ini sudah datang, pihaknya pastikan mereka masuk di kampus mana lalu dihitung pembiayaannya dan itu yang akan dilaporkan kepada Sekda Papua, sehingga pembiayaannya terpisah.

“Apakah mungkin dia masuk lewat bantuan di keuangan, ataukah kementrian langsung melalui Dikti yang membiayai itu. Namun yang jelas ada mekanismenya,” tuturnya.

Dijelaskan, para mahasiswa yang beasiswanya telah dihentikan harus pulang dengan mambawa transkrip nilai. Dari transkrip nilai tersebut bisa diketahui hasilnya selama 6 tahun atau 7 tahun mereka berada  luar negeri.

 “Melalui KSP Theo Litay sudah membantu di UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) mereka siap terima. Persolannya apakah anak-anak ini mau kuliah ulang atau tidak. Kita tidak boleh pulangkan mereka lalu tidak menyekolahkan, itu salah. Kami harus pulangkan mereka kemudian  kita atur mereka sekolah selanjutnya seperti apa. Soal pembiayaan, nanti kita akan bicarakan bersama dengan pak Sekda,” tegas Aryoko.

Disinggung kendala yang dihadapi mahasiswa hingga melewati batas waktu kuliah, Aryoko memaparkan bahwa anak-anak ini kuliah di luar negeri ada maksud baik dari Pemerintah Papua. Terutama kebijakan dari Gubernur Papua untuk bagaimana membuka wacana mahasiswa Papua bukan hanya sekolah dalam negeri, tetapi juga bisa menimba ilmu di luar negeri.

“Tetapi kelihatan di proses manajemen, dalam artian anak-anak ini tidak dipersiapkan pada tahun-tahun sebelumnya dengan baik. Sehingga kendala itu bukan kendala yang kita pemerintah hadapi, tetapi kita yang menyusahkan siswa ini sewaktu mereka berada di luar negeri,” paparnya.

Terbukti kata Aryoko, mereka saat kuliah bisa mengambil jurusan bahasa 2 hingga 3 tahun. Inilah yang membuat waktu mereka habis, tetapi jika prosesnya bahasa mulai dari Papua maka akan memudahkan para pelajar tersebut melaksanakan pendidikan di luar negeri.

“Kendala bahasa dan ada hal-hal lainnya pada anak-anak kita seperti kedisiplinan, pemahaman budaya yang baru dengan situasi yang terbuka. Mereka lambat penyesuaian dan  itu membuat proses yang sedikit menghambat kita punya anak-anak untuk bisa penyesuaian dan bersaing dengan mahasiswa lain di luar negeri. Inilah faktor utama, sehingga membuat anak-anak ini terlambat,” terangnya.

Menurutnya, sepenuhnya kesalahan itu bukan hanya kesalahan pada mahasiswa saja. Namun ada juga di manajemen yang tidak mempersiapkan anak itu secara baik dari dalam negeri sebelum mereka diberangkatkan menimba ilmu di luar negeri.

BPSDM sendiri kata Aryoko, sejak 3 atau 4 tahun lalu sudah memperbaiki dengan membuat dokumen perencanaan yang baik terkait kebutuhan di Papua. Misalnya, di wilayah pesisir membutuhkan keahlian tenaga di bidang perikanan maka itulah yang akan disekolahkan. Begitu juga pariwisata dan lainnya.

“Kita akan sekolahkan anak-anak ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di Papua dan daerah mereka. Misalkan di bidang peternakan, pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup dan pariwisata. Kita rencanakan siswa yang nanti  berasal dari daerah itu kita  beri mereka untuk persiapan mengambil jurusan seperti itu,” terangnya.

Ia juga menjelaskan bahwa hari ini, pemerintah Papua dengan Badan Kepegawaian Negara sementara meminta data lulusan dari luar negeri dengan jurusan yang ada. Dengan maksud Badan Kepegawaian Negera memetakan kebutuhan kebutuhan SDM yang sesuai dengan kondisi daerah.

“Jadi bukan sekedar kita menyekolahkan, tetapi tahun-tahun ini kita sudah tuai hasil dengan kelulusan dan memanfaatkan SDM ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris BPSDM Provinsi Papua Anthony Mirin, S.Sos, M.Si menyampaikan, mereka yang sudah masuk dalam daftar pemulangan maka wajib harus kembali ke tanah air. Tidak bisa bertahan di luar negeri, kecuali mereka yang statusnya sebagai mahasiswa aktif.

“Mereka yang sudah masuk dalam daftar pemulangan mau tidak mau, suka tidak suka harus kembali. Jangan bertahan di sana! Karena ketika mereka bertahan di sana justru merugikan diri mereka sendiri dan masa depan mereka. Kami menghargai perjuangan mereka selama ini,” tuturnya.

Ia berharap masyarakat dan orang tua juga mahasiswa perlu memahami hal ini. Sebab yang namanya beasiswa ada dalam aturan dan ada ketentunnya.“Mereka harus taat pada aturan dan tidak boleh melawan,” tegasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *