Waktu Terlewat, Papua Tidak Miliki Wagub Hingga 2024

Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw. (Gamel/Cepos)

JAYAPURA-Kepemimpinan Papua hingga tahun 2024 bisa dipastikan hanya diarungi oleh seorang gubernur, Lukas Enembe. Ini setelah batas waktu proses pengajuan nama calon gubernur tak kunjung masuk hingga 5 Maret 2022 lalu. Pada 5 Maret itulah waktu terakhir untuk penetapan dua nama yang akan dipilih.

  Pasalnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 huruf (d)  untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka paling tidak maksimal 18 bulan sebelum masa periode berakhir dua nama tersebut sudah masuk ke DPR.

  “Iya, jadi kalau kita melihat aturan mainnya seperti itu. 18 bulan sebelum masa jabatan gubernur dan wakil gubernur berakhir itu sudah ada nama yang akan menggantikan. Nah batas itu jatuh pada 5 Maret kemarin,” kata Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw saat menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Hotel Suni Abepura, Kamis (31/1).

   Ia memberi contoh kasus di Papua yang terjadi keterlambatan yakni Kabupaten Nduga yang hingga kini tak memiliki Wabub. “Tapi kalau sudah lewat seperti ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa Papua tidak ada wagub dan testimoni atau contoh yang sama adalah Kabupaten Nduga,” jelasnya.

  Di sini Johny menambahkan bahwa keterlambatan ini, bukan karena DPRP tidak siap atau tidak membuat pansus. Sebab sejak tahun lalu DPRP sudah menganggarkan biaya untuk pansusnya. Anggaran juga sudah disiapkan, namun pansus baru bisa bekerja setelah mendapatkan surat pengusulan 2 nama yang diusulkan oleh koalisi yang mengusung Lukmen ketika itu. Jadi lanjut Banua Rouw, dari dua nama yang sudah disepakati ini, nantinya dikirim ke DPRP melalui gubernur.

  “Di sini kami tidak pernah menerima surat tersebut, dimana kami tahu bahwa polemik di tingkat partai politik yang tidak selesai. Jadi sekali lagi bukan DPRP yang menghambat tapi kami menunggu surat dari gubernur tadi dan tidak kunjung ada suratnya,” bebernya.

  Alhasil jika melihat kondisi ini, maka nama– nama yang sempat muncul baik Yunus Wonda, Kenius Kogoya, Befa Jigibalom dan Paulus Waterpauw dipastikan akan kembali ke posisinya masing – masing. “Artinya pak gubernur akan bekerja ekstra karena situasi ini,” tambahnya. DPRP sendiri  menurut Johny Banua  sangat menyayangkan, sebab diyakini masyarakat juga ingin Papua memiliki wagub yang bisa mendampingi Lukas Enembe.

  “Wilayah Papua yang luas, jangkauan yang sulit dan banyak dinamika jika ada wagub tentu sangat membantu. Tapi yah mau bagaimana lagi. Artinya gubernur akan bekerja keras untuk memimpin provinsi ini,” katanya.

  “Jadi persoalannya bukan di DPR,  sebab kami sangat siap, bahkan persetujuan anggaran operasional wagub untuk periode berikunya juga sudah kami siapkan,” tutup Banua. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *