ULMWP Lapago Kukuhkan Panitia Penyambutan Dewan HAM PBB

Suasana pengukuhan panitia penyambutan Dewan HAM PBB yang digelar ULMWP Lapago di  halaman kantor Dewan Adat Papua di Maplima,  Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (14/3). (Denny/Cepos )

WAMENA-Ratusan warga  Jayawijaya berkumpul di halaman kantor pemerintah sementara  United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) yang  berada di Maplima, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (14/3) kemarin.

Mereka menggelar doa syukur dan melakukan pengukuhan panitia penyambutan Dewan HAM PBB ke Papua.

Presiden Sementara ULMWP, Benny Wenda dalam sambutannya yang dibacakan Iche Murib selaku menteri perempuan dan anak mengklaim bahwa bangsa Papua terus berjuang melalui ULMWP.

“Tentu banyak pengorbanan nyawa dan harta benda dan lain-lain dalam perjuangan pembebasan bangsa Papua. bangsa Papua terus berjuang melalui ULMWP hingga di tahun 2018 pertemuan Pasifik Island Forum (PIF), yang terdiri dari 18 negara mengadopsi resolusi tentang perjuangan bangsa Papua,” ucap Iche Murib di depan ratusan massa.

Dikatakan, pada pertemuan Asia Caribian Pasifik (ACP) tahun 2019 di Nairobi, Afrika, juga mengadopsi resolusi untuk West Papua. Dirinya juga menyebutkan 84 negara anggota PBB, Uni Eropa, Belanda dan Inggris terus mendesak Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke West Papua guna melakukan investigasi pelanggaran HAM selama 60 tahun oleh negara Indonesia.

“Bangsa Papua memiliki trauma panjang akibat dari kejahatan  kemanusiaan yang dilakukan oleh negara Indonesia di seluruh tanah Papua, yang harus diselesaikan dengan mekanisme hukum internasional. Sehingga persoalan sejarah politik, kolonialisme, rasisme, militerisme, kapitalisme, imperialisme dan diskriminasi bisa dapat diselesaikan dengan adil dan bermartabat sesuai dengan mekanisme hukum internasional,” bebernya.

Lanjut Iche, pemerintah sementara ULMWP melakukan upaya-upaya strategis agar menjawab harapan dari cita-cita rakyat bangsa Papua untuk bebas dan merdeka. Pemerintah sementara ULMWP eksekutif, wilayah dan rakyat Papua menurutnya menyambut baik resolusi PIF, ACP, Uni Eropa, Belanda serta Inggris, dan siap menyambut kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

“Kami pemerintah sementara ULMWP menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada rakyat Papua, tim yang bekerja keras dalam sosialisasi, konsolidasi, dan mobilisasi untuk pembentukan panitia pengukuhan, dan terlaksananya deklarasi hari ini 14 Maret 2022 di wilayah Lapago,” tutupnya.

Terkait kegiatan yang dilakukan ULMWP, Kapolres Jayawijaya, AKBP. Muh Safei. A.B SE., mengatakan, terkait kegiatan tersebut, Polres Jayawijaya melakukan pengamanan di Wamena dan sekitarnya. Dimana pihaknya melakukan pengawalan ketat di kantor Dewan Adat Papua Maplima.

Dalam kegiatan tersebut, menurut Kapolres Muh. Safei, pihaknya sudah memanggil koordinator untuk memberikan penjelasan terkait kegiatan yang akan dilakukan.

“Sebelum acara dimulai kita panggil koordinatornya untuk melakukan koordinasi apa saja yang harus dilakukan  dan juga kita memperingatkan agar jangan dalam aksi doa bersama ini melanggar koridor hukum. Kita juga membatasi waktu hanya sampai pukul 13.00 WIT, dan lebih dari itu akan mengganggu situasi kamtibmas masyarakat lainnya,”jelasnya.

Setelah pukul 13.00 WIT, pihaknya meminta kepada korlapnya untuk menyudahi kegiatan itu dan mereka mendengarkan imbauan yang disampaikan. Massa yang jumlahnya sekira 600-an secara perlahan pulang ke tempat masing-masing.

“Untuk yang berkelompok, kami lakukan pengawalan  menuju ke lokasi titik kumpul mereka sebelumnya,” tuturnya.

Sebelum kegiatan ini digelar, Polres Jayawijaya menurut Safei juga telah mengambil langkah antisipasi. Di antaranya dengan meminta pedagang pengecer bahan bakar minyak untuk tidak menjual sementara waktu. “Karena banyak kejadian yang terjadi, dari pengalaman setiap kali ada kegiatan yang dilakukan di kantor DAP imbasnya, pulang  dengan adanya gangguan Kamtibmas di jalan,” ujarnya.

Menurutnya langkah ini dilakukan untuk memudahkan Kepolisian untuk melakukan pengawalan  dan pengawasan, sehingga pihaknya mengimbau kepada pedagang BBM eceran untuk sementara waktu tidak berjualan.

“Untuk pengawasan, kami turunkan 228 personel dari Polres Jayawijaya. Kami juga dibackup personel TNI dari Kodim 1702/Jayawijaya dan Batalyon 756/Wimane Sili yang standby di markasnya. Apabila kondisi tidak memungkinkan maka kita akan minta untuk melakukan patroli bersama,” tambahnya.

Kapolres Safei juga menyampaikan bahwa adanya pro kontra di tengah masyarakat, Polri hadir di tengah-tengah untuk memberikan rasa aman dan tertib, sehingga masyarakat lainnya tidak perlu resah. (jo/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *