Dialog Damai yang Digagas Komnas HAM RI Dipertanyakan

Presiden Jokowi didampingi Wali Kota Jayapura, Dr. benhur Tomi Mano, MM., saat berbelanja di Pasar Mama-mama Papua, ketika berkunjung ke Kota Jayapura tahun 2018 lalu. (Elfira/Cepos)

JAYAPURA-Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI menginisiasi dialog damai antara pemerintah Joko Widodo dan Orang Asli Papua (OAP) termasuk dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Upaya ini dilakukan untuk meredam konflik di tanah Papua.
Namun muncul pertanyaan di kalangan publik dalam hal ini orang Papua, yang mempertanyakan inisiasi dialog dari Komnas HAM muncul ketika PBB sedang ingin berkunjung ke Indonesia ?
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM sedunia) Theo Hesegem menyampaikan, bukan saatnya untuk dialog yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI. Harusnya, Komnas HAM RI punya kewajiban mendesak pemerintah untuk mengizinkan Dewan HAM PBB melakukan investigasi atau pemantauan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua.
Hal ini menjadi penting kata Theo, sebab persoalannya ada dua versi yang mencuat di dunia internasional termasuk PBB yang punya dugaan kuat bahwa di Papua sedang terjadi dugaan pelanggaran HAM. Sehingga, Indonesia mendapatkan surat.
“Namun, Indonesia menjawab surat dari PBB bahwa dugaan pelanggaran HAM yang didugakan oleh PBB kepada Indonesia tidak jelas,” kata Theo kepada Cenderawasih Pos, Minggu (13/3).
Dikatakan Theo, dialog bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun, permintaan dari Dewan HAM PBB untuk masuk ke Papua harus dipenuhi. Sehingga apapun yang terjadi di Papua, membutuhkan pembuktian.
“Dialog bisa dilakukan setelah ada pembuktian dari Dewan HAM PBB tentang dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua terhadap OAP maupun non OAP. Jika Komnas HAM RI mendadak menginisiasi dialog antara Presiden dan OPM juga rakyat Papua. Berarti ada latar belakang konflik dan masalah besar yang sedang terjadi di Papua,” ungkap Theo.
Menurut Theo, persoalan Papua saat ini adalah standar internasional. Bukan lagi masalah standar logistik Indonesia dan saling klaim antara Pemerintah Indonesia dan PBB. Pemerintah mengatakan tidak ada pelanggaran HAM di Papua, sementara PBB menyurat adanya dugaan pelanggaran HAM di Papua dan itu harus dibuktikan.
“Dengan adanya inisiasi dari Komnas HAM diolog antara Jokowi dan OPM juga rakyat Papua, menjadi pertanyaan tersendiri bagi kami orang Papua. Kenapa Komnas HAM mendadak menginsiasikan dialog sedang PBB mendesak Pemerintah Indonesia terkait kasus pelanggaran HAM di Papua,” tanya Theo.
Menurut Theo, Komnas HAM harus terbuka menyampaikan kepada PBB kasus-kasus dugaan pelanggaram HAM apa saja yang belum diselesaikan. Selain itu, Komnas HAM harusnya mendorong pemerintah untuk mengizinkan PBB bisa masuk melakukan pemantauan bukan melakukan upaya dialog.
“Saya tidak tahu dialog yang diupayakan Komnas HAM mekanismenya seperti apa. Dilain sisi, masyarakat Papua sudah tidak percaya kepada pemerintah Indonesia terkait kasus kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini,” paparnya.
Masyarakat Papua lanjut Theo, mengalami krisis kepercayaan terhadap Komnas HAM RI. Pasalnya menurutnya, tak ada satu kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan dan memberikan rasa keadilan terhadap keluarga korban terkhusus warga sipil papua. Namun, Komnas HAM malah memulai dengan dialog.
Kalaupun nanti terjadinya dialog menurut Theo, apakah OPM dan rakyat Papua menyetujui dialog yang akan dilakukan di Indonesia. Mekanisme apa yang mau digunakan dan itu harus ditawarkan, serta apakah Komnas HAM memberikan jaminan keselamatan terhadap kelompok OPM.
“Jangan sampai OPM tidak mau dengan dialog yang diinginkan oleh Komnas HAM. Apalagi masalah Papua sudah di puncak PBB. Saya curiga dialog yang diinisiasi Komnas HAM RI hanyalah pengalihan isu. Ini sama saja mau menutupi kesalahan dan pembohongan yang selama ini dilakukan pemerintah atas dugaan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua,” tandasnya.
Menurut Theo, Komnas HAM harusnya memperjuangkan keadilan bagi keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia termasuk di Papua. Selain itu, Komnas HAM juga harus meyakinkan satu contoh kasus yang mereka dorong hingga memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dugaan pelanggaran HAM di Papua.
“Kita orang Papua bukan menjadi proyek lalu ada yang bermain, dan masyaralat menjadi korban atas ketidaktahuan mereka. Peristiwa di Papua korbannya bukan hanya OAP, melainkan non OAP juga sedang berhadapan dengan moncong senjata,” pungkasnya.
Sementara itu, Aktivis HAM RI, Natalius Pigai mengatakan perlu ada langkah konkret dari pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan persoalan HAM di tanah Papua.
Pigai menilai persoalan HAM di Papua jika dibiarkan tanpa ada soluai akan terus disorot dunia jika pemerintah tidak serius menanganinya.
“Masalah HAM di Papua akan terus disorot dunia. Dukungan terhadap Papua terus mengalir di dunia, termasuk PBB,” ungkap Natalius Pigai melalui WhatssAppnya kepada Cenderawasih Pos,  Sabtu (12/3).
Menurut Pigai, melihat kemajuan teknologi informasi, dunia kini sudah makin sadar ada dugaan kejahatan sistematis terhadap orang Papua di Indonesia yang dilakukan negara Indonesia.
“Tinggal tunggu memori derita muncul saat ruang dan waktu yang sama. Jokowi mesti buka keran demokrasi dan dialog damai,” tegasnya. (fia/oel/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *