Tetap Demo, Mahasiswa Minta Polisi Tidak Batasi Hak Demokrasi 

Satu unit mobil barakuda milik Brimob Polda Papua disiagakan di depan Mapolsek Abepura, Senin (7/3). (Elfira/Cepos)

*Kapolres : Polisi Tak Membatasi Demokrasi Namun Ada Cara Lain di Tengah Pandemi

JAYAPURA-Meskipun tidak mendapat izin dari pihak kepolisian, mahasiswa menyatakan tetap akan menggelar aksi demo, Selasa (8/3) hari ini.

Tidak dikeluarkannya izin oleh pihak Kepolisian, dianggap mahasiswa merupakan upaya pembungkaman demokrasi dan membatasi kreativitas mahasiswa dengan alasan yang menurut mahasiswa tidak masuk akal.

Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Apniel Doo menyampaikan bahwa Senin (7/3) pagi sekira pukul 07.00 WIT, sebelum melakukan apel dan sweeping, aparat Kepolisian sudah menduduki depan kampus Uncen mengunakan 1 unit mobil dalmas polisi, 1 mobil patroli merek Strada Hilux, 3 mobil merek Avanza dan beberapa motor dengan jumlah personel sekira 20 sampai 30-an lebih.

“Lalu sekira pukul 8.30 WIT, saat polisi masih lakukan sweepingf, saya dan ketua BEM Uncen bersama beberapa mahasiswa lain dari kantor Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Kabesma Uncen), kami keluar temui untuk lakukan negosiasi untuk menanyakan tentang tindakan mereka itu,” ungkap Apniel Doo, kemarin (7/3).

Apniel Doo menyebutkan, negosiasi yang dilakukan dengan parat keamanan  tidak berhasil. Pasalnya  aparat kepolisian tudingnya mengunakan alasan-alasan rasional yang tidak berlogik.

“Dengar alasan mereka yang kami rasa tidak berlogika, kami mundur dan tinggalkan tempat polisi sweeping menuju kantor Kabesma Uncen,” ujarnya.

Dikatakan, sekitar pukul 09.20 WIT aparat Kepolisian menghentikan sweeping namun mereka tidak beranjak dan tetap menduduki depan kampus Uncen. Tindakan kepolisian itu, Apniel Doo mengaku tidak keberatan dan wajar. Pasalnya sweeping kendaraan yang dilakukan secara hukum sudah diatur dalam konstitusi negara.

“Hanya kenapa sweeping bisa dilakukan depan kampus. Karena itu sudah jelas akan menghalangi dan membatasi hak orang untuk beraktivitas khususnya bagi mahasiswa Uncen yang mau ke kampus. Apalagi ini awal pekan dan di pagi hari. Dan swipingnya depan kampus, tepat di tempat yang mahasiswa selalu ramai beraktivitas,” sesalnya.

Untuk itu, pihaknya dari kantor Kabesma Uncen mengindikasikan tindakan sweeping yang dilakukan merupakan tindakan mengganggu hak orang lain beraktivitas, seperti halnya mahasiswa dalam melakukan aktivitas perkuliahan.

“Karena banyak motor milik mahasiswa yang ditahan. Itu sudah menghambat perjalanan mereka menuju kampus. Jadi jelas bahwa aksi itu sengaja dilakukan untuk mau mengganggu mahasiswa supaya tidak mengikuti aktivitas akademik di kampus Uncen dengan baik. Kami berharap, polisi tidak boleh terus melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang terhadap semua warga negara. Pihak kepolisian Republika Indonesia perlu memperhatikan baik dalam hal hak dan kewajiban warga negara, Dan jangan selalu mengedepankan dan beranggapan bahwa tindakan kepolisian selalu benar dan suci,” tutupnya.

Sementara itu Ketua BEM Uncen, Salmon Wantik mengatakan isu pemekaran yang sedang diwacana di Jakarta itu sudah menjadi bahan diskusi di semua kalangan. Untuk itu, mahasiswa Uncen melihat ini banyak sekali dampak buruk di Papua.

“Dampak negatif adalah akan mengganggu eksistensi orang Papua dari berbagai segi kehidupan. Kami melihat itu sebagai masalah yang serius, sehingga perlu ada suara dari mahasiswa dan rakyat Papua sebagai jadi sasaran dan target wacanna DOB ini. Maka kami minta dukungan dari tulang-belulang, leluhur, dan alam Papua kalau besok tanggal, 08 Maret 2022 kami tetap turun jalan tanpa ada alasan apapun,” katanya.

Lima Titik di Abepura Bakal Dijaga Ketat Aparat, Kumpul Langsung Dibubarkan

Dikatakan, demo damai ini juga dilakukan untuk mahasiswa dan rakyat Papua yang ikut berpartisipasi dalam berdemokrasi yang sudah diatur dalam hukum di negara yaitu UU no.9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. ‘Berdasarkan itu kami BEM Uncen menyuarakan aspirasi ini kepada DPR Papua, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan UU di republik ini. Kami kami berharap besok (hari ini, red) pihak Kepolisian tidak menghalangi kami. Kami minta untuk tetap memandu dan mengarahkan kami selama aksi berlangsung, agar aspirasi ini tersampaikan. Jika polisi menghalangi berarti polisi memang benar-benar berniat untuk memundurkan demokrasi ini. Karena kami tahu bahwa suatu negara demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka rakyat punya hak untuk menentukan arah demokrasi di republik ini. Salah satu cara untuk mengimplementasikan demokrasi adalah menyampaikan pendapat di muka umum,” bebernya.

Ia menambahkan, demo damai ini tidak ditunggangi oleh siapapun. “Kami ditunggangi namun ditunggangi oleh kepentingan rakyat Papua bukan kepentingan elit politik Papua. Hari Selasa besok (hari ini, red) kami mohon untuk memberikan kami ruang untuk berpandapat dan menyampaikan aspirasi,” pungkasnya.

Secara terpisah, Kapolresta Jayapura Kota,  Kombes Pol Gustav Urbinas menegaskan  bahwa pihaknya tidak melarang upaya penyampaian aspirasi yang ingin dilakukan siapa saja termasuk kelompok mahasiswa yang akan menggelar demo pada hari ini (8/3). Hanya saja di tengah pandemi Covid plus bisa berpotensi mengganggu ketertiban umum maka Polresta menyatakan tidak mengijinkan untuk menggelar aksi tersebut.

“Kami tidak melarang dilakukannya penyampaian apirasi namun caranya yang tidak tepat dan situasinya sedang tidak pas,” kata Kapolresta Gustav di ruang kerjanya, Senin (7/3).

Ia menjelaskan, pertama surat yang dimasukkan ke Polresta belum memenuhi syarat formil untuk Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) agar mendapatkan izin aksi. Dimana dalam surat yang dikirim tidak diterakan KTP atau KTA, lalu nomor handphone juga tidak diterakan termasuk surat penyampaian tersebut baru diterima H-2. Padahal umumnya harus diterima seminggu sebelum aksi atau minimal H-3. “Jadi untuk syarat formil ini belum memenuhi,” kata Gustav. Yang kedua soal pandemi covid dimana pihaknya mengingatkan bahwa ada instruksi Wali Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2022 tentang peningkatan langkah pencegahan dan penanggulangan corona virus disease (covid-19) di wilayah Kota Jayapura.

Ia meyakini para peserta aksi akan menimbulkan kerumuan orang dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Ini disimpulkan dari beberapa aksi yang ternyata hampir semua tidak  mematuhi protokol kesehatan. Tak hanya itu jika dilakukan dengan long march maka dipastikan akan mengganggu pengguna jalan lain.

Polisi nampaknya belajar dari aksi tahun 2019 yang  diberi ruang namun ternyata tidak terkontrol dan justru menimbulkan kekacauan. “Ia pernah kami beri ruang long march tapi akhirnya tahu sendirikan. Keributan dan kerusuhan disepanjang jalan. Kami tidak mau ini kembali terjadi sehingga kami dengan tegas melarang,” bebernya.

Gustav menambahkan bahwa masih ada cara lain yang bisa dilakukan  agar tujuan aksi bisa tetap tercapai meski tidak dilakukan dengan long march maupun mengumpulkan massa. Ia mempersilahkan para pendemo memanfaatkan ruang untuk dialog dengan jumlah yang dibatasi. Ini juga bukan tidak pernah dilakukan melainkan sudah beberapa kali dilakukan. “Silakan sampaikan aspirasi dengan dialog, dengan jumlah peserta yag dibatasi, tanpa banyak massa tapi aspirasi tetap  tersampaikan. Saya pikir ini cara yang bisa dilakukan,” tambahnya.

Untuk personel pengamanan, pihaknya menyiapkan anggota pengamanan sebanyak 832 personel untuk menempati titik- titik yang dianggap rawan. “Untuk distrik Heram ada di Uncen Perumnas III, lalu di Expo. Kalau di Abe itu di Auditorium Uncen maupun Pengadilan Negeri Jayapura lalu untuk Jayapura Utara di Dok IX, Dok V dan titik tujuan, DPR Papua yang akan menjadi titik pengamanan anggota,” jelasnya.

Disini ia meminta warga tetap melakukan aktifitas seperti biasa dan tidak perlu panik karena aparat keamanan menjami semua aktifitas bisa dilakukan secara normal.

“Tapi kalau para kelompok pendemo  ini tidak mau dengar sementara penjelasan juga sudah kami sampaikan maka mau tidak mau akan kami tindak. Jika tidak percaya coba saja. Saya perintahkan anggota saya untuk tindak bagi yang melawan,” tegasnya.

Sementara Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Awi menyampaikan bahwa pihaknya memantau adanya flyer yang menyebar di media sosial soal rencana aksi demo hari ini. Disini singkat, ia menyatakan mendukung penyampaian aspirasi jika itu untuk kepentingan banyak orang.

“Saya mendukung upaya untuk menyampaikan aspirasi sebab ini dilindungi undang – undang. Tidak masalah selama semua mengikuti aturan yang sudah ditetapkan,” kata Awi melalui  ponselnya kemarin.

Ia menyatakan mendukung aksi demo namun harus mengikuti aturan. “Kalau polisi bilang tidak boleh atau melarang begitu juga dengan wali kota sampaikan untuk tidak ada kumpul – kumpul saya pikir ini juga perlu dipatuhi. Tidak bisa semau kita  hanya karena membawa aspirasi  yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Semua ada aturannya,” tegasnya.

Adapun lima titik di wilayah Abepura, Selasa (8/3) bakal dijaga ketat aparat. Hal ini untuk mengantisipasi adanya seruan aksi Solidaritas Mahasiswa bersama Rakyat Papua yang bakal dilakukan hari ini.

Adapun lima titik tersebut yakni Kampus Uncen bawah, Lingkaran Abe, Kampus Stikom Umel Mandiri dan USTJ.

“Sesuai perintah pimpinan jika ada masa kumpul langsung kami bubarkan, meskipun jumlah mereka 5 atau 10 orang. Apalagi tak diberikan ijin untuk mereka melakukan demo,”  kata Kapolsek Abepura, AKP. Lintong Simanjuntak kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Selain itu kata Kapolsek, anggota Polsek Abepura juga meningkatkan patroli menyusul adanya informasi hoaks yang beredar tentang pria pemegang bendera Bintang Kejora menggunakan senjata. Patroli tersebut sekaligus mengantisipasi adanya seruan aksi Solidaritas Mahasiswa bersama Rakyat Papua.

Kapolsek menyampaikan, sebanyak 25 personel Polsek Abepura diterjunkan untuk melakukan patroli dialogis. Baik di jalan raya maupun di daerah pegunungan yang ada di Abepura.

“Saya memimpin anggota langsung untuk melakukan Patroli di Abe Gunung, kami mengecek aktivitas masyarakat dan berjalan seperti biasa. Mereka tetap berkebun tanpa ada gangguan apapun,” kata Kapolsek.

Dalam patroli tersebut lanjut Kapolsek, masyarakat mengetahui adanya informasi pemegang bendera Bintang Kejora menggunakan senjata namun itu adalah hoaks.

“Selama Patroli aman aman saja, warga di daerah Abe Gunung melaksanakan aktivitas berkebun seperti biasa. Dengan adanya kami Patroli di Abe Gunung sekalian menyampaikan kepada masyarakat untuk sama sama menjaga Kamtibmas,” ucapnya.

Lanjut Kapolsek, dalam patroli yang dilakukan tidak ditemukan warga yang berkumpul atau kegiatan hal yang menonjol lainnya. Polsek Abepura dan UKL Polresta Jayapura Kota melaksanakan Patroli di titik rawan seperti di USTJ, Uncen Bawah, Lingkaran Abe, Stikom dan rumah rumah mahasiswa.

“Patroli yang kami lakukan di titik tertentu untuk mengecek apakah masyarakat ada yang kumpul kumpul untuk giat demo Selasa (8/3) hari ini. Selain itu melaksanakan giat hunting pengecekan kendaraan yang mencurigakan. Hingga Senin sore, situasi Distrik Abepura kondusif,” ungkap Kapolsek.

Dikatakan Kapolsek, anggota Polsek Abepura sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terlebih untuk informasi demo. Antisipasi dilakukan dengan melaksanakan patroli sambangi masyarakat sambil hunting.

“Sejauh ini dari pagi hingga sore anggota masih melaksanakan Patroli Mobile sambil hunting,” terangnya.

Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, Senin kemarin anggota Brimob Polda Papua menggunakan kendaraan taktis dan kendaraan roda dua juga melakukan Patroli di wilayah Abe hingga Waena. Sementara aktivitas warga tetap berjalan seperti biasa.

Secara terpisah Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus Maclarimboen, dengan tegas menanggapi isu soal adanya seruan demo hari ini.

Dia menegaskan, menyikapi seruan aksi demo itu, polisi sudah melaksanakan tindakan antisipasi, dengan meningkatkan patroli di wilayah Sentani dan di tempat-tempat yang menjadi titik pengumpulan massa.

“Pertama kita tingkatkan kegiatan kepolisian, patroli, sama pengamanan di titik yang direncanakan untuk pengumpulan massa untuk membatasi ruang gerak ke kota,” kata Fredrickus Maklarimboen, Senin (7/3).

Dikatakan, pihaknya akan menindak tegas terukur dan sesuai aturan yang berlalu apabila  aksi demo yang dilakukan itu bisa menganggu kambtibmas di Sentani.

Terkait rencana demo ini, pihaknya juga belum menerima pengajuan izin. “Hingga saat ini kita belum menerima pemberitahuan atau izin dari mereka yang akan melaksanakan demo,” bebernya.

Dia menegaskan untuk pengamanan demo itu pihaknya tidak akan mengizinkan para peserta aksi untuk melanjutkan aksi tersebut sampai ke wilayah kota.  Karena itu pihaknya lebih mengedepankan sikap antisipasi dengan menyiagakan sejumlah anggota polisi dibeberapa tirik.   Namun apabila kondisinya diluar kendali maka pihaknya juga akan meminta bantuan backup dari Polda Papua.

“Untuk besok kami akan turunkan sepertiga anggota polisi dari kekuatan Polres.  Tapi kalau nanti eskalasi meningkat, kita akan minta dari Polda,” ujarnya.
Dia menambahkan berdasarkan surat atau selebaran yang belakangan ini beredar, seruan aksi demo itu dilakukan terkait dengan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran daerah di wilayah Provinsi Papua.

“Kalau dilihat dari selebaran yang mereka bagikan itu kan, mereka menolak pemekaran daerah,” pungkasnya. (oel/ade/fia/roy/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *