Bupati Dukung Keputusan KPU,  Pemilu Dilaksanakan 2024

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si (Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Bupati Jayapura dua periode, Mathius Awoitauw saat ini sudah memasuki babak akhir dari kepemimpinannya. Ia berharap kepada semua pihak agar tetap mendukung keputusan  KPU pusat mengenai pelaksanaan pemilihan umum tetap dilaksanakan  di 2024 mendatang.

“Apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga sudah ditetapkan undang undang supaya pemilihan legislatif, kepala daerah termasuk presiden dilaksanakan di 2024,  sudah sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan oleh KPU dan semua berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada,”ungkapnya kepada media ini, Kamis (3/3).

Apabila ada pihak-pihak lain dengan pertimbangan tertentu meminta untuk ditunda pelaksanaan Pemilu serentak 2024,  maka perlu dilihat secara komprehensif kepentingan negara.  Namun apabila pelaksanaan Pemilu itu benar-benar ditunda,  Bupati Matius juga berpendapat bahwa itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Bisa saja orang menilai itu sarat muatan politik.   Memang ada pertimbangan dari banyak pihak yang mengatakan bahwa pos anggaran yang dikeluarkan itu terlalu besar,”ujarnya.

Itulah sebabnya sebagian kalangan berharap agar pelaksanaan Pemilu serentak ini ditunda karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sampai dalam kondisi yang lebih baik.

Kata dia,  pertimbangan itu juga masuk akal tetapi bukan berarti itu satu-satunya.  Pemerintah pusat juga perlu memikirkan kestabilan negara dan hal-hal lain yang dapat memicu terjadinya gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat.

” kita tidak ingin nanti ada satu gerakan besar-besaran adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah.   Seperti zaman Soeharto .  Kita tidak tahu penundaan ini jalan mulus atau tidak,” tandasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan,  sebenarnya berkaitan dengan hal itu ada banyak alternatif yang bisa diambil pemerintah.  Meskipun dari sisi regulasi ini akan menjadi perdebatan panjang di kalangan masyarakat nantinya.

Menurutnya koalisi koalisi di bawah Presiden Jokowi juga pasti akan tarik ulur mengenai keputusan itu apabila benar-benar diambil.(roy/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *