Pemulihan Tiga Kampung di Lembah Wa Banti Dilakukan Secara Total

 

Anggota Komisi DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas saat berbincang-bincang dengan mama Martina di Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika saat melakukan kunker, Selasa (1/3). (Yonathan/Cepos)

 

*Masyarakat Kampung Minta Dibangunkan Gedung Sekolah dan Klinik Kesehatan

TIMIKA-Sejak kembalinya masyarakat dari tiga kampung di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika tahun 2021, aktivitas masyarakat, keamanan dan ketertiban serta pelayanan pemerintah di tiga kampung tersebut yaitu Banti 1, Banti 2 dan Opitawak mulai berjalan normal.

Bahkan warga di tiga kampung yang tahun 2020 sempat mengungsi ke Timika pasca aksi teror yang dilakukan KKB, saat ini sudah dapat menikmati pelayanan air bersih dan listrik yang dibangun PT. Freeport Indonesia.

Hal ini disampaikan masyrakat saat melakukan tatap muka dengan anggota Komisi 1 DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas di Kampung Banti 1, Selasa (1/3).

Dalam kesempatan itu warga juga mengakui bahwa keamanan di kampung mereka juga sangat kondusif berkat adanya aparat TNI-Polri yang selama 24 jam menjaga keamanan di kampung mereka.

“Terima kasih kepada anggota TNI dan Polri yang sudah jaga kami, 24 jam. Air bersih dan listrik yang dibangun Freeport juga sudah kami nikmati,” ucap Mama Martina salah seorang tokoh perempuan di Kampung Banti 1 saat tatap muka.

Selain melakukan pengamanan, anggota TNI-Polri menurut Mama Martina, juga membantu mengevakuasi warga yang akan melahirkan. “Sudah ada 9 mama-mama yang terpaksa melahirkan di bus anggota TNI-Polri saat dibawa ke rumah sakit. Untuk itu kami minta, Pemda membangun kembali rumah sakit yang dulu dibakar. Termasuk sekolah buat anak-anak kami,” pintanya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI dari Dapil Papua, Yan Mandenas mengatakan, pihaknya akan mendorong Pemkab Mimika untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan PT. Freeport Indonesia dalam melakukan pemulihan dan pembangunan di tiga kampung yaitu Banti 1, Banti 2 dan Opitawak.

“Selain itu, kami juga akan mendorang pimpinan TNI dan Polri agar dibangun kantor Koramil dan Polsek di kampung Banti,” tutupnya.

Sementara itu Sekda Mimika, Michael Rooney Gommar, S.STP.,M.Si., menyampaikan bahwa relokasi masyarakat dan pembangunan di kampung Banti pasca konflik 2019. “Pemkab Mimika tetap berkomitmen melakukan relokasi masyarakat dan pembangunan dengan berkolaborasi dengan manajemen PT. Freeport Indonesia serta dukungan dari anggota Komisi 1 DPR RI Yan Mandenas,” ungkap Michael Gommar kepada awak media.

Untuk tahun anggaran 2022, Pemkab Mimika menurut Sekda Michael Gommar sudah memprogramkan pembangunan fasilitas kesehatan dan pemerintahan yaitu kantor distrik.

“Tahun ini kita bangun kantor distrik di Banti. Karena sebelumnya kantor Distrik Tembagapura berada di Mile 68. Namun karena bencana alam dan konflik, kantor distrik mengalami kerusakan sehingga akan dibangun di Kampung Banti,” tandasnya.

Mengenai pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan dalam hal ini sekolah, Sekda Michael Gommar mengatakan bahwa pembangunannya tetap akan jadi perhatian serius pemerintah daerah. “Karena ini masih masa transisi, kami berharap kondisi keamanan semakin kondusif sehingga pemerintah bisa melakukan kolaborasi dengan manajemen Freeport untuk pemulihan tiga kampung di Tembagapura,” ujarnya.

Terkait jumlah warga yang kembali ke kampungnya. Sekda menyebutkan sudah ada sekitar 70 persen warga di lembah Wa Banti yang kembali ke kampungnya baik itu Banti 1, dan Banti 2 dan Opitawak. “Kami berharap warga yang belum kembali ke Banti bisa kembali membangun kampung,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Vice President (VP) Community Relations PT Freeport Indonesia (PTFI), Engel Enoch mengatakan bawa PT. Freeport Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan komitmen jangka panjang yang sudah dicanangkan.

“Ini komitmen jangka panjang, dimana komitmen kami yaitu pengembangan masyarakat di bidang-bidang pokok seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Komitmen ini terus berlanjut dan kami sudah melakukan MoU, dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Komitmen ini sudah kami lakukan sekira 90 persen,” tambah Engel Enoch di Banti, Selasa (1/3)

Engel Enoch kembali menegaskan bahwa manajemen PT. Freeport tetap berkomitmen untuk menuntaskan MoU yang sudah ditandatangani,” tutupnya.(nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *