Warga Diminta Bijak Sikapi Pernyataan Menteri Agama

JAYAPURA– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Amsal Yowei mengajak masyarakat di Papua untuk tetap menjaga keharmonisan sosial dan kerukunan umat beragama. Kakanwil mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh opini dan berita yang beredar melalui berbagai media akhir-akhir ini terkait pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang diberitakan menyamakan kumandang suara azan dengan suara gonggongan anjing.
“Bila melihat pernyataan Menteri Agama secara utuh, konteks dan substansinya, menurut saya sangatlah keliru bila kita menilai bahwa Menteri Agama membandingkan suara adzan dengan suara anjing. Menteri Agama sedang menjelaskan tentang urgensi pengaturan volume suara yang merupakan substansi dari surat edaran Nomor 5 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Kemudian Menteri Agama memberikan contoh sederhana agar mudah dipahami, yang tentunya tidak dalam konteks membandingkan suara adzan dengan suara hewan,” kata Pdt. Amsal Yowei dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Jumat (25/2).
Lebih Lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menegaskan bahwa Menteri Agama tidak melarang menggunakan pengeras suara. Sebaliknya, Menteri Agama justru mempersilahkan umat beragama menggunakan pengeras suara untuk berbagai kegiatan keagamaan namun diimbau untuk selalu berpedoman pada surat edaran Nomor 5 Tahun 2022.
“Menteri Agama justru mempersilahkan menggunakan sarana pengeras suara untuk berbagai kegiatan keagamaan di tempat ibadah, karena itu merupakan kebutuhan dan media syiar agama, namun penggunaannya yang perlu diatur, sebagaimana telah dituangkan dalam surat edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala”, kata Pdt. Amsal Yowei.
Karena itu, Pdt Amsal Yowei mengjak masyarakat umat beragama fokus pada substansi isi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022, dengan membaca dan memahaminya dengan baik langsung dari sumbernya. ‘Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut kami sudah bersurat ditujukan pada Kepala Kantor Kementerian Agama di 29 kabupaten dan kota, untuk disosialisasikan lebih lanjut di tingkat kabupaten/kota dan KUA Kecamatan, selain disosialisasikan melalui media-media Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua,” terang Kakanwil.
Garis besar isi surat edaran tersebut antara lain mencakup pemasangan dan penggunaan pengeras suara, tata cara penggunaan pengeras suara, kualitas dan kelayakan suara yang dipancarkan melalui pengeras suara, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan surat edaran itu sendiri, imbuh Kakanwil.
“Pada surat edaran itu juga dinyatakan bahwa ‘penggunaan pengeras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial, selain aspek teknis pengaturan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan,” jelas Kakanwil.
Keluarnya surat edaran tersebut juga telah didukung oleh MUI, NU, Muhammadiyah, DMI serta beberapa pihak lain dengan asumsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam penyelenggaraan aktivitas ibadah.
“Yang diatur dalam SE itu soal penggunaan tingkat pengeras suara seperti volume, agar pengeras suara ini tidak mengganggu masyarakat. Jadi artinya bukanlah soal adzannya, aturan tersebut saya pikir dibuat demi kemaslahatan dan ketentraman masyarakat. Tentunya SE tersebut musti didukung oleh banyak pihak,” ungkapnya. (tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *