Panen di SP 5 Taring, Petani Berteriak Soal Pupuk

Panen bersama yang dilakukan Anggota Komisi IV DPR RI, Drs Sulaeman L. Hamzah bersama dengan petani di SP 5 Tanah Miring, Senin (28/2). (Sulo/Cepos)

  MERAUKE  Anggota Komisi IV DPR  RI, Drs. H. Sulaeman L. Hamzah bersama Anggota Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah, SE, M.Si, melakukan panen bersama dengan petani di SP 5 Tanah Miring, (Taring),  Senin (28/2).   Sebelum panen bersama, digelar dialog dengan para petani tersebut. Salah satu   yang dikeluhkan petani adalah masalah pupuk. Tidak hanya masalah kuota pupuk yang diberikan sangat terbatas, namun juga  soal waktunya yang sudah terlambat. ‘’Yang kami rasakan dan alami  soal pupuk yang  mengalami keterlambatan. Padi yang seharusnya sudah dipupuk, tapi belum datang. Kalau boleh, pupuk itu datang sebelum atau saat kita mulai tanam padi. Kalau terlambat datang dan tidak dipupuk maka yang mengalami kerugian adalah kita petani,’’ kata Fransiskus Ulir, salah satu petani di   SP 5 Tanah Miring Merauke.

Selain masalah pupuk,  juga masalah harga beras.  Dulu, kata  Fransiskus Ulir hanya satu jenis beras. Tapi, sekarang sudah ada beberapa jenis beras diantaranya beras  broken atau beras patah. ‘’Kalau boleh hanya satu jenis beras saja dan harganya satu. Tidak perlu yang ada seperti sekarang,’’ jelasnya. Menanggapi persoalan  pupuk ini,  diakui Sulaeman L. Hamzah bahwa selain mengalami keterlambatan juga kuotanya yang terus berkurang sehingga tidak bisa melayani petani. ‘’Dalam perjalanan saya kemari, saya melihat bahwa tidak semua padi ini pertumbuhannya baik dan berhasil baik, karena ternyata ada beberapa yang memang tidak berhasil,’’ jelasnya. Dikatakan, persoalan pupuk ini  sudah dibahas dalam setiap pertemuan dengan  Kementrian Pertanian, Direktur Pupuk, produsen dan dibahas secara bersama di Senayan, Jakarta.   Namun memang ada kejadian di pulau Jawa, dimana ada usaha besar yang menggunakan kelompok tani yang notabene kelompak tani  tersebut adalah karyawan kontrak yang difasilitasi dengan kartu tani. Namun setelah karyawan kontrak tersebut keluar, kartu tani tersebut tetap dipakai untuk mendapatkan pupuk subsidi. ‘’Yang terjadi di sini, penebusan kartu tani masih berlaku dan mereka mengambil bagian pupuk  di situ, tapi bukan untuk petani.  Mereka kumpulkan dalam satu pengepul  kemudian dijual dalam jumlah besar. Kejadian itu sementara menjadi topik di rapat-rapat komisi,’’ jelasnya.

Dikatakan, kelangkaan  pupuk ini menjadi kemarahan Presiden Joko Widodo. Karena subsidi dana Rp 35 triliun untuk pupuk, hasilnya di mana. ‘’Ternyata setelah ditelusuri  yang didapatkan persoalan tadi. Ke daerah juga pelayanannya makin hari bukan sedmakin bagus, tapi  semakin rusak,’’ katanya. Karena itu, jelas   Sulaeman L. Hamzah, tugas pihaknya di Senayan dimana pembahasannya memang belum tuntas. Tapi,   jalan keluarnya seperti yang  pernah dibuat saat Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke Edi Santoso  dengan cara relokasi  pupuk dari kabupaten lain yang tidak digunakan ke Kabupaten Merauke.  ‘’Itu yang akan kita lakukan untuk daerah di Papua yang kuota pupuk subsidinya tidak digunakan, akan kita relokasi ke Merauke,’’ pungkasnya. (ulo/tho)    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *