Benny Wenda Klaim Uni Eropa Minta Indonesia Beri Akses PBB

Presiden Sementara West Papua, Benny Wenda Saat melakuka lobi politiknya di Uni Eropa. (ULMWP For Cepos)

*Benny Wenda Diminta Hentikan Semua Bentuk Pembohongan Publik

JAYAPURA-Presiden Sementara West Papua, Benny Wenda mengatakan Uni Eropa menyerukan Indonesia untuk mengizinkan kunjungan PBB ke West Papua.

“Komisi Uni Eropa kepala blok 27 negara telah bergabung dengan 81 negara di Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik (OACP’s) dalam menyerukan Indonesia untuk berhenti memblokir Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dari tanah kami,” ungkap Benny Wenda,  kepada Cenderawasih Pos melalui pesan WhatsAppnya, Kamis, (24/2).

Dikatakan Wenda bahwa rakyat selama ini telah menangis untuk kunjungan ini selama 20 tahun terakhir. Namun berkat pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Ketua IPWP untuk Parlemen Eropa, Presiden Carles Puigdemont MEP, menurut Benny Wenda  sekarang dapat diketahui berapa banyak uang yang Uni Eropa telah dikirim ke Indonesia untuk dibelanjakan di West Papua.

“Sejak tahun 2001, 4,7 juta EUR telah dikirim, atas nama demokrasi, masyarakat sipil, proses perdamaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perencanaan penggunaan lahan. Di manakah demokrasi ini? Di manakah kedamaian ini? Di West Papua, kita tidak memiliki dasar hak asasi manusia. Tanah kami telah diduduki secara ilegal oleh Indonesia selama hampir 60 tahun,” tudingnya.

“Uni Eropa perlu tahu bahwa Indonesia telah menggunakan dana ini untuk mengerahkan militer bersenjata di desa-desa kami, untuk mengebom rumah kami dan menggusur komunitas kami. Untuk membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita, dan anak-anak kita,” koarnya.

Dijelaskan Wenda saat ini ada lebih dari 60.000 orang yang mengungsi di West Papua. Dalam 3 tahun terakhir saja, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 25.000 tentara tambahan. Semua ini terjadi, saat berada di tengah pandemi.

“Uni Eropa, serta semua organisasi dan negara lain yang mengirim uang ke Indonesia perlu tahu bahwa mereka mendanai genosida terhadap rakyat West Papua. Mereka memusnahkan kita, mereka membantai kita seperti binatang dan masyarakat internasional membayar tagihan,” katanya.

Wenda mengakui bahwa Uni Eropa dan komunitas internasional telah mengatakan, hentikan negosiasi dagangnya dan hentikan pendanaan terhadap Indonesia. Sumber daya yang diperdagangkan Indonesia berasal dari tanah kami yang diduduki secara ilegal. “Setiap bisnis yang berbasis di Uni Eropa dengan investasi atau kepentingan di West Papua harus berhenti beroperasi. Berhenti mendukung otonomi khusus yang bukan solusi dan telah jelas ditolak oleh rakyat West Papua. Kami menyambut baik seruan untuk kunjungan komisaris tinggi ini. Pemerintah Sementara ULMWP bersama rakyat West Papua siap menyambut PBB. Dunia perlu melihat apa yang telah dilakukan Indonesia terhadap rakyat kita selama 60 tahun terakhir,” tambahnya.

Lanjut Wenda bahwa Pemerintah Sementara ULMWP siap untuk terlibat dengan negara-negara di dunia untuk menyelesaikan masalah West Papua, sesuai dengan mekanisme internasional.

“Penolakan hak fundamental kita untuk menentukan nasib sendiri adalah akar masalah dan inilah yang dituntut oleh rakyat West Papua. Dunia sekarang harus mendengarkannya,” tutupnya.

Sementara dari statemen yang disampaikan Benny Wenda melalui media sosial termasuk surat yang dibuat dan dikirim ke berbagai pihak soal adanya dukungan dari negara – negara Eropa atas perjuangan ULMWP selama ini mendapat bantahan dari salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung.

Pria yang melakukan riset soal hubungan internasional ini mengaku bingung dengan cara perjuangan Benny Wenda yang berisi kebohongan.

Ia menganggap upaya terakhir Benny Wenda untuk menggiring opini juga bagian dari kebohongan. Itu kebohongan yang disebarkan berulang kali dengan harapan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran.

Yaung berpendapat bahwa ini seperti taktik propaganda warisan NAZI, Jerman yang dianggap masih bisa digunakan oleh ULMWP dalam memperjuangkan agenda separatisnya.

“Saya tidak pernah mendengar kabar keluar sebuah pernyataan atau sebuah rilis berita resmi dari Uni Europa  (UE) yang meminta Indonesia membuka akses untuk Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua.  Pernyataan BW (Benny Wenda) bahwa UE meminta Indonesia membuka akses untuk KT HAM PBB ke Indonesia dan Papua, itu suatu kebohongan publik,” tulis Yaung kepada Cenderawasih Pos, Kamis (24/2).

Ia melihat Benny Wenda masih terus memainkan taktik propaganda warisan NAZI Jerman pimpinan Adolf Hitler yang membangun jargon propaganda. Sebuah berita bohong atau hoaks jika disampaikan berulang kali ke publik, suatu ketika akan dianggap sebagai kebenaran. Disamping itu juga, Benny Wenda dan kelompok ULMWP pendukungnya, sudah memahami kemampuan literasi para simpatisan dan pendukungnya di Papua sangat rendah sekali sehingga bisa dengan mudah  meracuni otak para pendukungnya dengan keberhasilan semu atau “diplomasi fatamorgana”.

“Sekali lagi saya tegaskan, Uni Eropa saat ini tidak tertarik mengurus isu Papua. ULMWP dan isu Papua, bukan topik utama pembahasan dan diskusi masyarakat Eropa. Mereka sedang sibuk bicara krisis politik Ukraina dan Rusia di Eropa Timur. Benny Wenda tidak perlu membohongi rakyat Papua terus menerus tentang isu Papua sedang jadi perhatian Uni Eropa,” singgungnya.

Perhatian terhadap isu Papua menurutnya hanya datang dari oknum – oknum anggota parlemen Belanda, Inggris, Spanyol, Swedia, dan Skotlandia.  Itupun sangat sulit dan tidak mudah bagi ULMWP meyakinkan satu negara Eropa untuk mendukung posisi diplomasi ULMWP dalam isu Papua. Negara Inggris saja, yang menjadi basis utama Benny Wenda dan ULMWP, tidak pernah mau memberikan dukungan diplomatik kepada posisi diplomasi ULMWP.

Itu karena negara Inggris memiliki mekanisme berdasarkan konstitusi negaranya dalam mendukung sebuah isu publik yang tidak mewakili kepentingan konstituennya. Isu Papua Merdeka lanjut Yaung sesungguhnya tidak memiliki kepentingan mayoritas konstituen atau para pemilih di Inggris. Jadi sulit bagi pemerintah dan Parlemen Inggris memberikan dukungan diplomatik resmi terhadap BW dan agenda separatis ULMWP.

“Selain itu isu Papua Merdeka juga tidak mewakili kepentingan konstituen atau para pemilih masyarakat Uni Eropa. Jadi tidak akan dan tidak mungkin Uni Eropa mau memberikan dukungan diplomatik resmi kepada Benny Wenda dan agenda separatis ULMWP, saya yakin itu. Jadi Benny Wenda tidak perlu terus menerus melakukan pembohongan publiklah,” tutupnya. (oel/ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *