Penyaluran BPNT Tahun 2021 Kepada 2800 KPM Dipercepat

Pemkot melalui Dinas Sosial mengadakan rapat percepatan penyaluran BPNT Tahun 2021 yang diikuti kepala distrik, lurah, Bank BNI, dan Kantor Pos, di Kantor Wali Kota, Selasa (22/02). (Ayu/Cepos)

Dinas Sosial Targetkan Maret Selesai
JAYAPURA-Hingga saat ini masih ada 2800 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di lima distrik di Kota Jayapura belum menerima program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Tahun 2021 dari Kementeriam Sosial. Oleh karena itu, Pemkot Jayapura melalui Dinas Sosial mengadakan rapat dalam rangka percepatan penyaluran sisa kartu keluarga sejahtera Bansos sembako tahun 2021.
“Hari ini (kemarin.red) kita petakan persoalan-persoalan apa saja yang menghambat penyaluran bantuan di lima distrik, untuk kemudian dicarikan solusi bersama,” ujar Asisten I Kota Jayapura, Evert Meraudje mewakili Wali Kota Jayapura dalam memimpin rapat, Selasa (22/02) kemarin.
Pihaknya mengungkapkan penyaluran bansos BPNT terkendala beberapa hal, diantaranya kurangnya validasi data dan kendala teknis. “Dari kelurahan kesulitan melakukan penyaluran karena ada yang orangnya sudah pindah, ada yang sudah meninggal dan ada yang dirasa sudah mampu dan lainnya. Hanya kendala teknis saja, kalau kendala yang mendasar sih saya rasa tidak ada,” jelasnya.
Pihaknya menambahkan, hal ini hanya perlu saling bersinergi antara Kelurahan, Dinas Sosial dan Bank BNI. “Namun ada juga kelurahan yang sudah tuntas, yaitu Kelurahan Argapura,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Irawadi mengatakan pihaknya akan menurunkan tim khusus untuk mengawal penyaluran yang tersebar di 5 distrik. “Memang masih banyak kelurahan yang masih diatas 100 kpm nya. Ini yang nanti akan kita prioritaskan dengan menurunkan tim di sana, agar bersama mencari dan memanggil KPM-nya, sehingga bisa segera mengambil kartunya kemudian dia menggesek di warung atau agen untuk menukar isi uangnya di dalam,” ucapnya.
Irawadi menjelaskan setiap periode telah melakukan evaluasi untuk menekan permasalahan. Salah satu kendala yang ditemui adalah tidak adanya sinkronitas antara data yang diajukan dengan data yang turun dari pusat. “Data kita input dari kelurahan kemudian kita kirim ke pusat dan pusat menetapkan datanya itu. Dan di luar kendali kita, ternyata datanya tidak seperti yang kita ajukan. Rupanya mungkin data-data sebelumnya (data lama) yang ada di mereka (pusat.red) masih terpakai. Sehingga yang turun ada yang tidak sesuai dengan harapan kita,” lanjut Irawadi.
Pihaknya menambahkan akan melakukan pendataan ulang untuk dilaporkan kepada pusat agar data lama tidak terpakai lagi. Pihaknya juga menargetkan agar seluruh sisa BPNT di tahun 2021 segera terselesaikan. “Targetnya di minggu pertama bulan Maret sudah harus selesai,” tandasnya. (Rhy/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *