Dorong  Nabire Pesisir Masuk Wilayah Saireri

Ketua Umum Pemuda Saireri Provinsi Papua Gifli Buinei bersama pemuda saireri menyampaikan keterangan Pers, di Abepura, Sabtu, (20/1). (Noel/Cepos)

JAYAPURA- Menangapi sebelumnya tiga pemimpin daerah di wilayah adat Meepago bersepakat untuk pemekaran Papua Tengah dengan menjadikan Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi, nampaknya mendapat penolakan dari Pemuda Saireri Provinsi Papua.

  Ketua Umum Pemuda Saireri Provinsi Papua Gifli Buinei menegaskan Kabupaten Nabire di Wilayah Pesisir adalah Wilayah Saireri, bukan Meepago. Menurutnya, untuk wilayah Nabire jika dilihat masyarakat asli dari keturunan, budaya dan bahasa, enam suku di wilayah Nabire berasal dari Wilayah Saireri.

  “Mereka enam suku memiliki struktur dan kosa katanya sama seperti bahasa di daerah Waropen,” katanya di Abepura, Sabtu, (20/1).

  Menurutnya,  Keenam suku yaitu Yaur, Wate, Mora, Umari, Gwoa Napan, dan suku Yerisiam merupakan kesatuan wilayah Saireri. “Untuk wilayah Nabire, enam suku ini sedang didorong ke Pemprov Papua dan Pusat untuk tetap menjadi wilayah adat Saireri. Maka hal ini penting untuk didengarkan oleh pemerintah, karena mereka bukan berbicara atas nama daerah orang lain, tapi atas nama daerah dan wilayah mereka sendiri,” ujar Gifli.

  Glif meminta Pemerintah Papua dan Pusat untuk mempertimbangkan aspirasi itu, sehingga apa yang disampaikan oleh masyarakat Nabire, benar-benar tersalurkan. “Sebab ini kerinduan mereka agar dapat kembali ke wilayah adat Saireri,” ujarnya.

  Hal senada juga dikatakan, Wakil Ketua IV Pemuda Saireri Papua, Edoardo Rumatrai menyatakan enam suku tersebut sudah lama mendiami Kabupaten Nabire. “Ini sudah turun temurun, jadi bukan pindah atau migrasi, dan semua pihak sudah mengetahui itu,” jelasnya.

  Edoardo berharap agar Mendagri dan DPR RI dapat melihat persoalan ini secara serius, sebab hal itu merupakan proses bagi orang Papua sendiri untuk membangun tanahnya. “Daerah Otonomi Baru (DOB) ini belum tentu bisa menjamin kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat adat,” pungkasnya,

  Diketahui, sebelumnya tiga pemimpin daerah di wilayah adat Meepago bersepakat untuk pemekaran Papua tengah, yaitu Bupati Nabire Mesak Magai, Bupati Paniai Meki Fritz Nawipa, dan Bupati Puncak Jaya Dr Yuni Wonda, di Abepura, Kota Jayapura, Selasa (15/2) lalu.

  “Isu ataupun kabar Pemekaran Provinsi Papua Tengah itu kan sudah lama, dan sesuai UU No 45 tahun 1999 tentang Pemekaran Papua, itu ada Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura, Provinsi Papua Barat beribu kota di Manokwari, dan Papua Tengah,” jelas Meki. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *