Aturan Baru, Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Simple

Sosialisasi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Aula Sian Soor, Kamis (10/2). (Ayu/Cepos)

JAYAPURA-Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Jayapura mengadakan Sosialisasi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Aula Sian Soor, Kamis (10/2).

   Kepala BPBJ Kota Jayapura, Alberto Itaar mengatakan adanya pembaruan dari Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 16 tahun 2018 dengan peraturan yang baru No. 12 tahun 2021

  “Aturannya lebih disempurnakan lagi. Kalau sebelumnya ada panitia penerima hasil pekerjaan, yang sekarang sudah dihapuskan,” ujarnya.

  Kemudian jika dalam satu OPD pegawai atau ASN nya tidak ada bersertifikasi barang dan jasa, maka secara otomatis langsung kepala OPD-nya yang menjadi pejabat pengguna pembuat komitmen. Sehingga dikatakan Alberto sistem tersebut lebih simple. “Jadi lebih simpel. Penyempurnaan dari sebelumnya. Apalagi saat ini proses pelelangan langsung dilakukan melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik,” jelasnya

   Dengan begitu meminimalisir potensi KKN dalam pelelangan. Pihak penyedia atau kontraktor yang menang akan langsung digunakan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Jayapura.

  Dalam sosialisasi kali ini dilakukan secara daring, karena pandemi covid 19 yang mengalami peningkatan kasus. “Karena keadaan masih rawan covid, jadi kami lakukan secara daring tidak mendatangkan pemateri secara langsung,” imbuhnya.

   Sementara itu Wali Kota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano menegaskan pentingnya melakukan sosialisasi dalam pengadaan barang dan jasa dikarenakan masih banyak pejabat yang belum memahami sistemnya. “Kita tahu bersama bahwa ketidaktahuan para pejabat tentang pengadaan barang dan jasa ini sehingga kebanyakan mereka terjerumus.  Banyak yang ditangkap kepala daerah, maka dari itu ada aturan-aturan baru yang disampaikan itu perlu diketahui dan harus dilakukan sosialisasi kepada para pejabat supaya mengetahui proses alur secara baik dan benar,” ujar Benhur.

   Pihaknya meminta para pejabat bisa memahaminya dengan baik dalam sosialisasi tersebut, sehingga tidak salah   dalam melakukan pengadaan barang dan jasa di unit  masing-masing.

BPBJ Kota Jayapura menghadirkan Imam Arumsyah seorang analisis kebijakan pemerintah dari direktorat advokasi pemerintahan daerah LKPP Jakarta. Sosialisasi diikuti 38 kepala OPD di jajaran pemerintah kota dan 65 orang dari masing-masing OPD dari target peserta 80 orang. (Rhy/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *