Minta 8 Mahasiswa Pengibar BK Dibebaskan 

Emanuel Gobai SH MH. (Noel/Cepos)

JAYAPURA-Koalisi  Penegak Hukum dan HAM Papua meminta kepada Kapolda Papua unguk segera membebaskan tanpa syarat 8 mahasiswa pengibar bendera bintang (BK) kejora untuk menghentikan praktek kriminal pasal makar di Papua.

   Koalisi penegak hukum dan HAM Papua ini terdiri  dari LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, PBH Cenderawasih, KPKC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan Jayapura, Elsham Papua, Walhi Papua, Yadupa Papua

   “Jangan sibuk kriminaliasikan pelaku perayaan sejarah Papua, segera bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk melakukan pelusuran sejara Papua sesuai perintah Pasal 46, UU No 2 Tahun 2021” kata  Koordinator Ligitasi  Emanuel Gobai SH MH, melalui rilis, Sabtu (6/2).

   Menurut Emanuel Gobai, pengibar bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember 2021 di depan Gedung Olarah Raga Kota Jayapura merupakan praktek merayakan Sejarah Papua yang diakui oleh Pasal 46 ayat (2) huruf a,  UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.

  Selain itu, berkaitan dengan tindakan pengibaran bendera itu sendiri merupakan bagian langsung dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam ketentuan setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai sebagaimana dijamin pada Pasal 28 E ayat (3), UUD 1945 junto pasal 24 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

  “Atas dasar hukum tersebut sehingga sangat tidak logis secara hukum jika 8 mahasiswa Papua pengibar Bendera Bintang Kejora ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran pasal makar,” katanya.

   Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua sebagai kuasa hukum 8 (depalan) mahasiswa Papua tersebut meminta Presiden Republik Indonesia segera terbitkan Keputusan Presiden Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk melakukan pelurusan atau Klarifikasi Sejarah Papua sesuai perintah Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021;

  “Kapolri segera Perintah Kapolda Papua untuk bebaskan tanpa syarat  8 (depalan) Mahasiswa Papua Pengibar Bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember 2021 di Depan GOR Jayapura Atas dasar Pasal 46 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 junto Pasal 28E ayat (3), UUD 1945 junto pasal 24 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 demi menghentikan praktek Kriminalisasi Pasal Makar di Papua,” katanya.

  Koalisi juga minta  Gubernur Papua, Ketua DPRP dan Ketua MRP segera mendesak Pemerintah Pusat bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan lakukan Klarifikasi Sejarah Papua. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *