Kabar Kedatangan Dewan HAM PBB Belum Terkonfirmasi

Frits Ramandey. (Elfira/Cepos)

Theo Hesegem

JAYAPURA-Klaim United Liberation Movenmont for West Papua (ULMWP) terkait kedatangan Dewan HAM PBB tampaknya hingga saat ini belum terkonfirmasi.

Bahkan dari Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengaku belum mendapat informasi terkait hal itu.

“Mungkin teman-teman ULMWP sudah dapat informasi melalui jaringan mereka, namun  hingga saat ini Komnas HAM  belum mendapatkan konfirmasi terkait kedatangan Dewan HAM PBB tersebut,” ungkap Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Kamis (27/1).

Dikatakan Frits, kedatangan institusi atau lembaga dunia harus dikonfirmasi ke Kementerian Luar Negeri. Frits juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi punya komitmen untuk mengundang Komisi Tinggi HAM  PBB ke Indonesia.

“Bagi kami, kedatangan mereka biasa saja. Tapi kalau dia datang atas nama lembaga Komisi  HAM PBB masuk ke Indonesia maka harus mengikuti protokol Pemerintah Indonesia tentang daerah mana yang akan dia kunjungi, siapa yang akan ditemui dan harus ada registrasi.  Dia tidak bisa masuk suka-suka,” tegas Frits.

Lanjut Frits, Komnas HAM sendiri merespon baik kalau kemudian Komisi HAM PBB mau datang ke Indonesia khususnya di Papua.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem juga mengaku belum tahu pasti kapan kedatangan mereka (Komisi HAM PBB). Namun menurutnya agenda kedatangan Komisi HAM PBB itu hal biasa karena desakan dunia.

“Saya belum tahu Komisi HAM PBB datangnya kapan, tapi saya yakin, kalau mereka datang pasti saya diundang,” kata Theo kepada Cenderawasih Pos.

Theo sendiri mengharapkan Komisi HAM  PBB harus masuk ke Papua. Karena situasi HAM di Papua tidak hanya disuarakan oleh rakyat Papua sendiri melainkan sudah menjadi global dunia.

“Pemerintah Indonesia harus membuka diri mengundang, mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Papua untuk membuktikan situasi pelanggaran HAM di Papua. Jika pemerintah Indonesia tidak mengizinkan PBB masuk ke Papua, maka logika budaya orang gunung  berarti ini ada masalah,” kata Theo.

Hanya saja kata Theo, Indonesia adalah negara resmi yang diakui oleh dunia lain. Untuk itu, kedatangan Komisi HAM PBB harus ada surat izin dari pemerintah Indonesia. Theo sendiri belum tahu apakah ada surat izin resmi dari pemerintah untuk mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Papua atau tidak.

Yang pasti menurut Theo, selama  ini mereka mendesak pemerintah Indonesia harus mengizinkan komisi HAM  PBB masuk ke Papua untuk membuktikan kebenaran pelanggaran HAM di Papua yang mengalami krisis kemanusiaan.

“Kita selalu desak bagian itu. Saya belum tahu apakah pemerintah sudah mengizinkan  Komisi HAM PBB masuk ke Indonesia atau belum. Jika tanpa surat izin dan PBB tetap masuk, itu menjadi masalah. Artinya, PBB bisa dipersoalkan oleh pemerintah Indonesia karena tidak ada surat izin masuk untuk melakukan pemantauan situasi HAM di Papua,” pungkasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *