Kukerta, Universitas Ottow Geissler Tanam Pohon

Dekan Fakultas Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua, Ir. Simon Hanok Nenepath, M.Si., didampingi beberapa mahasiswa saat melakukan penanaman pohon di Pasir 6, Selasa (25/1). (Erik / Cepos)

JAYAPURA-Dalam rangka kuliah kerja nyata (Kukerta) Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan reboisasi hutan diklat/pendidikan Nyei Roro Pasir 6 Jayapura.
Dalam melakukan reboisasi, 29 mahasiswa semester akhir Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua melakukan penanaman 200 stek batang pohon jenis linggua serta bibit pohon cemara.
“Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan adanya kuliah kerja nyata mahasiswa kita lakukan penghijauan kembali untuk kerusakan hutan yang ada di kawasan Nyei Roro Pasir 6,” ungkap Dekan Fakultas Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua, Ir. Simon Hanok Nenepath, M.Si., kepada Cenderawasih Pos di sela-sela penanaman pohon.
“Jadi hari ini (Selasa-red) kami tanam pohon linggua dan cemara. Jumlahnya sekitar 200 pohon dalam rangka rehabilitasi hutan,” sambung Simon Hanok.
Selain melakukan penanaman pohon, Simon Hanok juga menyebutkan bahwa pihaknya juga sudah melakukan beberapa kajian terkait hutan Nyei Roro Pasir 6. Termasuk menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat pelestarian burung Cenderawasih.
“Kajian kami, yang pertama rehabilitasi hutan, kemudian lestarikan hutan, dan menurut mahasiswa ada burung Cendrawasih yang bermain di kawasan itu. Dan ketiga,  karena kami diberikan wilayah sampai ke pasir 6, sehingga kami berencana membuat ekowisata,” ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan, bahwa masyarakat adat Ormu telah menyerahkan tanah mereka seluas 144 hektar untuk dijadikan sebagai hutan pendidikan yang secara administrasi terletak di kawasan pasir 6.
“Bulan lalu (Desember) Rektor Universitas Ottow Geissler Papua sudah menerima penyerahan dari masyarakat adat. Dan kami masih menunggu proses penyerahan secara administrasi pemerintah daerah,” pungkas Simon Hanok. (eri/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *