Hari Ini PSU Yalimo Digelar di 5 Distrik

Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen bersama KPU Provinsi , perwakilan dua Paslon dan kejaksaan , pengadilan dan perwakilan Aparat TNI/ Polri saat memusnahkan Surat suara yang kelebihan, Selasa (25/1) kemarin. (Denny/ Cepos )

KPU Serahkan Pengamanan Pada TNI/Polri 

WAMENA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yalimo memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang rencananya akan digelar pada Rabu 26 Januari (Hari ini red), sebab masalah pengamanannya diserahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan yang ditugaskan disana.
Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen mengatakan kasus pembakaran tidak mempengaruhi pelaksanaan pendistribusian logistik yang telah selesai dilakukan, serta pelaksanaan PSU sebab, saat ini pimpinan TNI / Polri sudah melakukan penebalan aparat disana  dengan menurunkan personilnya pada sejumlah titik.
“Untuk masalah keamanan sudah menjadi tanggungjawab Kapolres Yalimo dan Dandim 1702/ Jayawijaya, KPU perinsipnya kita siapkan logistik dan distribusikan ke Distrik -distrik serta melakukan pelaksanaan PSU, Kapolres Yalimo juga sudah mengirim personil untuk melakukan pengawalan logistik,”ungkapnya Selasa (25/1) kepada Cenderawasih pos via selulernya.
Ia memastikan jika  semua kotak logistik yang dikirim oleh KPU Yalimo sudah dikondisikan keamanannya semua, begitu juga dengan pelaksanaan PSU yang akan dilakukan pada 5 Distrik Seperti Abenaho, Apalapsili, Elelim Welarek dan Benawa,
“Kasus pembakaran yang terjadi kemarin sangat tidak mempengaruhi pelaksanaan PSU 26 Januari nanti , sebab selain pengamanan dari Polres Yalimo dan Kodim 1702 Jayawijaya juga ada penambahan dari Brimob Nusantara.”jelasnya
Walianggen juga mengaku ada juga penambahan anggota dari Polda Papua yang digeser ke Yalimo sehingga untuk pengamanan diusana tidak masalah, KPU serahkan masalah keamanan kepada aparat yang melakukan pengamanan disana..
“PSU harus tetap berjalan sebab pengamanan sudah digeser ke 5 Disrik yang ada di Yalimo,kita sebagai penyelenggara telah menyiapkan  semua yang diperlukan tinggal melakukan pungut hitung besok,”katanya.
Mantan Ketua Bawaslu Yalimo juga menyatakan untuk logistik yang masuk di Distrik Abenaho yang berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya sudah digeser menggunakan jalan darat, untuk Elelim sejak kemarin logistiknya sudah sampai disana menggunakan jalan darat.
“ Untuk yang menggunakan penerbangan kita sudah kirim sejak 23 Januari lalu dan sudah sampai ditempat tujuan dikawal langsung oleh personil keamanan ,”bebernya
Ia menambahkan untuk pelaksanaan PSU ini, KPU menggunakan data Daftar pemilih tetap yang sama dengan pilkada ditahun lalu dan PSU yang sebelumnya di bulan Mei 2021  sehingga jumlah DPT yang ada yaitu sebanyak 90.948 jiwa yang tersebar di 327 TPS di 5 Distrik.
“ Tidak ada penambahan TPS kita tetap menggunakan data yang sama untuk pelaksanaan pilkada  dan PSU yang dilakukan di Bulan Mei 2021 kemarin ,”tutup Walianggen
Secara Terpisah Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo Habakuk Mabel menyatakan pihaknya sudah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik semua tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Yalimo sejak pengucapan putusan MK Nomor : 145/PHP.BUP/XIX/2021, sebagai peran  yang ada di bawaslu
Sementara Dua gugatan yang diperkarakan pasangan calon di MK sudah diputus dan  memerintahkan Termohon dalam hal ini KPU  Yalimo tetap melaksanakan PSU pada tanggal 26 Januari 2020 sesuai jadwal dalam amar putusan  MK Nomor: 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2022,
“Jadi sudah jelas dalam amar putusan MK 145 maupun 152 dan 153 itu semua pihak mengikuti dan mengetahui untuk laksanakan PSU Tahap II di Kabupaten Yalimo.”ujarnya
Dengan adanya putusan MK ini,Lanjut Habakuk Mabel,  maka Bawaslu Yalimo sudah menyiapkan jajaran pengawas di  tingkat distrik sampai di kampung-kampung yang mengawasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), Satu distrik bawaslu siapakan 3 orang didalam lima distrik sebanyak 15 Orang sudah siap mengawasi PSU secara melekat terhadap pelaksanaan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai perintah dan tugas di distrik dengan mengedepankan azas penyelenggaraan kepemiluan Jujur adil berdemokratis dan berkepastian hukum.
“Bawaslu Yalimo juga sudah siap jajran sekaligus memberikan Bimbingan Teknis terhadap Panitia Pengawas Lapangan dan Panitia Pengawas TPS (PPL dan PTPS) dengan jumlah sebanyak 327 Orang yang tersebar disetiap distrik untuk mengawasi Pemungutan Suara TPS di Kampung.”bebernya

Komnas HAM : Jangan Ada Komflik di PSU Yalimo!
Sementara itu, Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, ingatkan para Paslon jangan ada konflik di Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Yalimo, yang digelar hari ini, Rabu (25/1) di Kabupaten Yalimo.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey meminta para Pasangan Calon (Paslon) untuk bisa mengendalikan masing masing pendukungnya. Sehingga para pendukung ini tidak terus melakukan aksi aksi kekerasan dalam proses PSU yang sedang berlangsung
“Yang terpenting saat ini, bagaimana Paslon yang sama bisa mengendalikan pendukungnya untuk tidak lagi melakukan aksi aksi kriminal seperti pembakaran dan yang terpenting tidak bentrok,” kata Frits.
Terkait dengan pelaksanaan PSU ketiga kalinya di Kabupaten Yalimo, Frits mengaku Komnas HAM sudah mendatangi daerah tersebut dan bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Saya memimpin tim saat itu dan melihat bagaimana kesiapan PSU di Kabupaten Yalimo saat itu,” terangnya.
Dikatakan Frits, Komnas HAM melihat dari kesiapan KPU sebagai penyelenggara sudah melakukan upaya upaya mempersiapkan Pemilukada ulang. Namun, ditemukan ada problem dari pemantauan Komnas HAM yang dilakukan pada (11-12/1).
“Kondisi Kabupaten Yalimo segera ada upaya pemulihan aktivitas di sana, KPU harus segera melakukan sosialisasi yang massif untuk PSU,” kata Frits.
Lanjutnya, hasil pemantauan Komnas HAM. Para warga terbagi dalam kelompok kelompok pendukung yang satu dan lainnya saling mencurigai dan ini harus segera diakhiri.
Dikatakan Frits, terkait dengan PSU Yalimo. Komnas HAM dalam perspektif untuk memastikan proses pelibatan individu dan kelompok dalam menyalurkan hak politiknya  dalam Pemilukada.
“Dengan begitu, warga Yalimo mendapatkan Bupati definitiv pelayanan publik. Upaya pemenuhan HAM bagi masyarakat sipil di Yalimo bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan, TNI-Polri dalam perkuatan di Yalimo harus bersikap sebagai aparat keamanan yang indenpenden. (jo/fia).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *