Akhirnya, DPRD Kota Bicara Soal Atap GOR Waringin

Abisai Rollo. (Gamel/Cepos)

JAYAPURA-Setelah tiga pekan pasca banjir, DPRD Kota Jayapura akhirnya angkat suara terkait runtuhnya atas GOR Waringin Kotaraja. Padahal lokasinya bersebelahan dengan gedung DPRD atau hanya beberapa meter dari kantor wakil rakyat ini.
Disini usai meminta penjelasan dari Kepala Dinas PU Kota Jayapura, Nofdi Rampi, DPRD yang dipimpin ketuanya, Abisai Rollo langsung menyambangi lokasi GOR dan melihat kondisinya. “Semua roboh,” kata Abisai Rollo menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Sabtu (22/1).
Ia menjelaskan bahwa dari penjelasan dan pemantauan langsung di lokasi GOR disebutkan ada pekerjaan yang belum selesai, sehingga belum dibayarkan dan tersimpan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Dana ini diproyeksikan akan digunakan untuk perbaikan. Hanya Rollo tidak tahu persis dana Rp 5 miliar ini apakah dana yang tersimpan dari pembayaran pekerjaan atap sebelumnya atau darimana.
“Yang jelas itu belum dibayarkan dan nantinya dana itu yang digunakan untuk perbaikan. Kalau ada pembayaran yang belum dibayarkan saya pikir itu persoalan internal dan kami tidak mengurus itu. Intinya itu fasilitas umum yang harus dibangun kembali dan menjadi tanggungjawab pemerintah,” tegasnya.
Ia meminta jika bisa dilakukan secepatnya, tentu lebih baik tapi ini juga perlu melihat ketersediaan anggaran. “Bila ada dana yang bisa digunakan ya silahkan digunakan tapi jika tidak maka bisa dianggarkan pada perubahan anggaran atau perubahan anggaran dan anggaran tahun 2023,” bebernya.
Dinas PU sendiri lanjut Rollo sudah membicarakan dengan pihak kontraktor dan dikatakan siap dibangun. “Saya tidak tahu apakah menggunakan kontraktor yang sama atau seperti apa yang jelas ini sudah 2 kali dan sudah di-police line jika ada persoalan lain silahkan diatur tapi kami hanya sampaikan ini fasilitas umum yang harus dipastikan dibangun kembali. Kita bersyukur itu terjadi setelah PON dan tidak ada korban,” pungkasnya.
Hanya sayangnya Kadis PU Kota sendiri lebih banyak memilih diam. Ia merupakan pejabat yang tidak mudah memberikan statemen kepada media apalagi terkait kerusakan – kerusakan pasca banjir. Padahal ada sejumlah pekerjaan infrastrktur yang rusak meski belum lama dikerjakan dan membutuhkan penjelasan dan keterbukaan. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *