RTRW dan Amdal Diabaikan, Bencana Datang 

Emanuel Gobai SH, M. (Noel/Cepos)

JAYAPURA-Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobai SH, MH  menilai bahwa Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura tidak konsisten dalam mendata Kota Jayapura sesuai dengan  aturan Rencana Tata Ruang Wilayan (RTRW) dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dalam setiap kegiatan usaha.

  Hal ini menurut Gobai, menjadi pemicu mudahnya terjadi bencana  di Kota Jayapura, saat terjadi hujan deras, seperti yang sedang terjadi saat ini. Dimana banyak daerah yagn memiliki fungsi resapan, dijadikan pemukiman, sehingga saat hujan mudah tergenang air atau banjir.

   “Kami ambil satu kesimpulan ada kemungkinan dalam pemberian izin bangunan dan izin usaha dan izin Galian C itu diberikan tanpa mewajibkan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan Rencana Tata ruang Kota (RTRW),” kata Direktur LBH Papua, Emanuel Gobai SH, MH di Tanah Hitam, Jumat, (7/10).

   Dikatakan Gobai, kalau dilihat dari dalam Undang – Undang Pasar 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, itu mewajibkan semua aktifitas dan usaha yang berdampak kelingkungan itu wajib memiliki Amdal. Karena itu, terjadinya bencana seperti ini ada kecurigaan banyak bangunan yang dibangun tanpa Amdal dari Pemerintah Kota Jayapura.

  “Ini yang kami pertanyakan kembali ke Dinas perizinan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura dan Provinsi bagaimana pengawasam mereka. Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup,” katanya.

   Selain itu, kata Gobai dari sisi Tata ruang setiap Pemda punya Rencana Degail Tata Ruang  (RDTL) kenaoa tidak di gunakan dan ditegakan. “Ini (RDTL) seperti apa soal tata ruangnya. Ada kemungkinan kesalahan dalam pengunaam tempat yang seharuanya jadi daerah resapan sudah jadi bangunan akhirnya saat hujan besar yang terjadi adalah banjir. Jadi yang kami pertanyakan disini Komitmen Pemerjntah soal RDTL dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 ayat 1 Mewajibkan semua pemnangunan harus miliki Amdal,” katanya.

   Ia mencontohkan seperti di depan saga Mall  ada genangan atau luapan  air seperti sungai ini. Termasuk sejumlah bangunan yang menghalangi aliran dan resapan air yang ada di perumahan Organda, sehingga air suilt keluar, karena pintu keluar air sempit karena banyaknya bangunan.

   “Organda itu tempat bertumpuknya air, jika tempat pembuangan air, dibangun oleh Uncen, jelas air tidak memiliki jalan keluar,  atau jika kecil bagaimana solusinya,” katanya.

   Gobai menyarankan terkait penanganan Banjir dan Lingkugan dan Tata ruang juga pengawasanya perlu ada badan khusus. “Penting harus ada satu Badan yang menagani sungai, Karena Youtefa dari ke Acai itu harus ada yang Awasi karena semua limba turun ke situ, jika tidak ada pengawasan maka akan berdampak, maka semestinya ada Unit khusus yang Pantau Resapan air dan bantaran sungai. Dan dinas Tata Kota Juga Bisa memantau bangunan yang merupakan daerah resapan hair tegas dan dinas kesehatan harus menampumg sampah sampah yang berserahkan,” ujarnya.

   Ia juga menyingung soal pencemaran di air laut, karena teluk Youtefa itu Kawasan Lindung, maka butuh unit terpadu mulai dari laut dan sungai  dan drainase harus ditata.  “Setiap banguan lahan yang mau dibangun harus ada Analisa dampak lingkungan sehingga ketika ada masalah bisa dipertangungjawabkan,” katanya. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *